Suara.com - Heronimus Heron, relawan warga terdampak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) mengatakan bahwa proyek ini menimbulkan banyak persoalan bagi warga sekitar. Bahkan pembebasan lahan proyek ini sempat menimbulkan bentrokan dengan TNI dan Polri.
"Dalam pengosongan lahan, pihak Angkasa Pura I melibatkan Polri dan TNI. Ketika terjadi bentrokan di lahan, beberapa kawan kami mengalami luka - luka karena dipukul dan ada juga yang ditangkap. Tapi sorenya mereka dilepaskan setelah memberikan keterangan di polres kulon progo," kata Heron saat dihubungi Suara.com, Kamis (8/2/2018).
Sampai saat ini, Heron menegaskan belum ada korban jiwa yang jatuh dari pihak warga sekitar yang menolak pembangunan Bandara NYIA. Warga yang bertahan saat ini adalah warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP).
"Mereka menolak bukan karena ganti rugi tetapi soal menjaga tanah milik pribadi warisan orang tua, soal ruang hidup, soal lahan pertanian produktif, soal sejarah mereka akan tanahnya. Soal-soal ini tidak bisa diukur dengan uang," ujar Heron.
Baca Juga: Warga Beberkan Kerusakan Akibat Proyek Bandara Baru Yogyakarta
Sejauh ini, warga tetap menanam di lahan - lahan mereka agar ekonomi mereka pulih kembali.
PWPP - KP juga mengajak segala pihak untuk peduli akan persoalan petani dan perampasan ruang hidup warga negara.
Sebagaimana diketahui, pembangunan bandara NYIA tersebut merupakan salah satu proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dengan nilai investasi 500 juta dolar Amerika Serikat. Proyek ini merupakan bagian dari program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pembangunan NYIA di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertujuan tidak hanya untuk pembangunan bandara baru dengan alasan mengatasi ketidakmampuan Bandara Adi Sucipto dalam melayani peningkatan jumlah penumpang, melainkan untuk membangun kota bandara (aero city). Kota bandara ini kelak dirancan untuk menjadi pusat dari pertumbuhan ekonomi DIY itu sendiri.
Kota bandara NYIA ini juga dirancang untuk berfungsi menghubungkan antara kantung - kantung ekonomi yang ada disektarnya, yang dinilai dapat meluaskan ekonomi di sektor jasa (pariwisata), perdagangan, maupun industri lainnya. Proyek pembangunan Bandara NYIA ini ditangani oleh BUMN, PT. Angkasa Pura I.
Baca Juga: Bandara Internasional Yogyakarta Dibangun 2 Tahap
Hakim Agung Terjerat Suap Pengurusan Perkara di MA, Penanganannya?
Oleh Yanuar H pada 17 Feb 2016, 22:34 WIB
Diperbarui 17 Feb 2016, 22:34 WIB
Perbesar
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes di pintu gerbang gedung Gubernuran, Yogyakarta, Jateng, Kamis (5/11/2015). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan pendirian Bandara di Temon, Kulon Progo. (Boy T Harjanto)
Liputan6.com, Yogyakarta - Kisruh pembangunan bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo memanas. Ratusan warga terlibat bentrok dengan aparat saat BPN Kulon Progo akan mematok dan mengukur lahan, Selasa kemarin. LBH Yogyakarta dan Wahana Tri Tunggal merilis sedikitnya 15 orang terluka akibat bentrokan itu. Namun, saat dikonfirmasi, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan bentrokan yang berlangsung 16 Februari 2016, masih wajar.Hasto menyebut situasi pertentangan justru lebih parah di awal rencana pembangunan bandara digulirkan. Saat itu, lebih banyak petugas polisi yang berjaga. Hal itu, kata dia, demi pekerjaan pembangunan bandara cepat selesai.
"Lebih ricuh dari dulu-dulu. Ada yang kebakaran gardu segala macem. Kalau sekarang lebih tenang. Lebih kondusif lebih aman," ujar Hasto di sela-sela acara pelantikan Bupati-Wakil Bupati di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (17/2/2016).
Hasto menuturkan polisi dilibatkan untuk mengamankan tim BPN yang mengklarifikasi lahan. Hal itu merupakan bagian yang harus dilalui sebelum tim appraisal bekerja.
"Kemarin itu, klarifikasi pengukuran antara BPN dan versi masyarakat punya dicocokkan, termasuk sertifikat. Ada selisih harusnya ada, dong. Cocok selisih itu penting," kata Hasto.
Pemkab Kulon Progo saat ini sedang menunggu tim appraisal yang akan menghitung nilai ekonomi tanah warga yang terkena pembangunan bandara. Jika seluruh proses pencocokan selesai, tim itu akan segera bekerja pada bulan April mendatang.
"Kami ngobrol dengan 30 warga kemarin. Kita diskusi dan dialog. Appraisal kan April. Sudah kami usulkan peta, sudah jelas," ujar Hasto.
Ia menyatakan, pembayaran ganti rugi PT Angkasa Pura I atas tanah Paku Alam yang selama ini ditempati warga untuk bertani dan membangun rumah tidak bisa langsung diserahkan kepada warga. Pembayaran harus melalui Puro Pakualaman sebagai pemilik tanah.
"Saya sudah berbicara kepada gusti Bimo (Paku Alam X) sebelum diangkat. Untuk mekanisme pembayaran Pakualam ground harus melalui Pakualaman," ujar Hasto. (Fathi mahmud)
- Yanuar HAuthor
- Harun MahbubEditor
- Dinny MutiahEditor
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10