Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat

JAKARTA - Pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli. Sistem politik diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Dalam Penyusunan keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara.

Lantas, bagaimana pengertian sistem politik menurut para ahli? Untuk mengetahui jawabannya, simak ulasan berikut ini.

Terdapat 15 pendapat dari para ahli mengenai pengertian sistem politik, antara lain:

Menurut Drs. Sukarno

Sistem politik adalah gabungan ide, opini yang memformat satu kesatuan yang berinteraksi satu sama lain untuk mengelola pemerintahan dan melakukan dan menjaga kewenangan dengan cara mengelola seseorang ataupun suatu organisasi satu sama lain dengan Negara dan interaksi Negara dengan Negara lainnya.

Menurut Bahasa

Secara bahasa, sistem politik ialah hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk prosedur pembentukan peraturan dan kepastian yang menyangkut mengenai kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu kawasan yang spesifik.

Menurut Rusadi Sumintapura

Sistem politik ialah prosedur selengkap fungsi ataupun kontribusi dalam komponen politik dalam interaksi satu sama lain yang memberitahukan suatu proses yang tetap.

Menurut Gambriel Almond

Sistem politik adalah sebuah sistem hubungan yang bisa dijumpai dalam masyarakat independen yang melaksanakan fungsi penggabungan dan penyesuaian.

Menurut Samuel P. Huntington

Sistem politik adalah makna, perilaku, penyesuaian, kepercayaan dan keyakinan yang signifikan mengenai politik dan yang bermakna dalam masyarakat.

Menurut Prayetno

Sistem politik adalah sejumlah pemerintah maupun kegiatan politik di masyarakat yang berperan dalam transformasi input berupa prosedur yang berkuasa bagi masyarakat.

Menurut Prof. Sri Sumantri

Sistem politik adalah pemerintah dari interaksi antara masyarakat yang berbentuk interaksi antara suprastruktur dan infrastruktur politik.

Menurut Fredrick W. Frey

Sistem politik adalah sistem interaksi dalam suatu masyarakat melalui mana alokasi-alokasi nilai-nilai yang mengikat dan bersifat otoritatif dibuat dan diimplementasikan.

Menurut David Easton

Sistem politik adalah hubungan yang digeneralisasikan dari semua perbuatan sosial sehingga makna-makna bagian secara berkuasa kepada masyarakat.

Menurut Drs. Abdul Kadir

Sistem politik adalah suatu sistem yang sah, sistem yang menjaga disiplin ataupun sistem yang mengubah dalam suatu masyarakat.

Menurut Robert A. Dahl

Sistem politik ialah sistem yang konsisten dari interaksi antara masyarakat yang mengaitkan dengan fase spesifik, pengawasan, otoritas, yurisdiksi maupun dominasi.

Menurut M. Bahrudin Podomi

Sistem politik ialah susunan sistem yang berbentuk bersistem, terorganisasi dan variabel mengenai aspek-aspek internal maupun eksternal.

Menurut Rusadi Kantaprawira

Sistem politik ialah prosedur ataupun cara kerja selengkap fungsi ataupun kontribusi dalam susunan politik dengan berinteraksi satu sama lain dan membuktikan suatu prosedur yang tetap.

Menurut Dr. Wiku Adisasmito

Sistem politik ialah suatu perkiraan visioner dari kekuasaan yang bertikai antara negara dan pemerintah.

Menurut Sukarna

Sistem politik adalah suatu prosedur untuk mengoperasikan bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoperasikan interaksi pemerintah dan rakyat ataupun sebaliknya, mengoperasikan interaksi negara dengan rakyatnya.

tirto.id - Definisi politik terkait erat dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara atau masyarakat. Lantas, apa saja pengertian sistem politik menurut para ahli dan bagaimana ciri-ciri umumnya maupun ciri khas yang diterapkan di Indonesia?

Ada banyak jenis sistem politik yang diterapkan bangsa-bangsa di dunia, dari demokrasi, federasi, feodalisme, parlementer, presidensial, semi-parlementer, semi presidensial, teokrasi, monarki, republik, negara-kota, meritokrasi, direksional, hingga kediktatoran bahkan anarkisme.

Di Indonesia sendiri pernah menerapkan jenis sistem politik yang berbeda dari waktu ke waktu, termasuk beberapa kali pergantian sistem politik dari awal kemerdekaan hingga akhir Orde Lama, kemudian berlanjut rezim Orde Baru, era Reformasi, hingga saat ini.

Apa Itu Politik?

Ari Wibowo dalam tesis berjudul “Implementasi Kebijakan Pelarangan Buku Era Reformasi di Indonesia" (2014) menyebutkan, politik pada awal kemunculannya merupakan sebuah usaha untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristotles menamakannya sebagai en dam onia atau the good life.

Dalam praktiknya, sebuah hidup yang ideal tidak pernah benar-benar ideal bagi semua orang. Niccolo Machiavelli meyakini bahwa setiap orang memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak rasional. Hal ini membuat politik hanya sebagai alat untuk mencapai kepentingan segolongan tertentu saja.

Politik menurut Niccolo Machiavelli merupakan cara untuk meraih kekuasaan. Machiavelli menekankan bahwa penguasa dapat menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya.

Meskipun begitu, politik sejatinya bukan sekadar jalan untuk mencapai kepentingan golongan tertentu saja. Menurut Peter Merkl, definisi politik dalam bentuk yang paling baik adalah cara untuk mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.

Baca juga:

• Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
• Mengenal Trias Politica yang Diterapkan di Indonesia
• Sejarah Susunan Kabinet Pertama RI: Daftar Menteri Era Presidensial

Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli

Pengertian sistem politik secara umum adalah semua kegiatan politik dalam sebuah negara atau masyarakat yang berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut.

Para ahli memiliki beberapa perbedaan mengenai pengertian sistem politik. Nuryadi dan Tolib dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2017) menyajikan pengertian sistem politik menurut beberapa ahli:

David Easton

Sistem politik merupakan sistem interaksi dalam masyarakat yang diambil dari seluruh perilaku sosial dan dialokasikan secara otoritatif kepada seluruh lapisan masyarakat.

Rusadi Kantaprawira

Sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat.

Jack C. Plano

Sistem politik merupakan pola hubungan masyarakat yang terbentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Robert A. Dahl

Sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola hubungan yang tetap antarmanusia dan melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan, serta kewenangan.

Baca juga:

• Pengertian Demokrasi Pancasila: Sejarah, Prinsip, & Ciri-cirinya
• Konsep Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal di Indonesia & Contohnya
• Sejarah Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal di Indonesia

Ciri-ciri Umum Sistem Politik

Sistem politik merupakan satu dari sejumlah sistem sosial yang berlaku di dalam tatanan sosial masyarakat. Terdapat ciri-ciri yang membedakan sistem politik dengan sistem sosial lainnya, yaitu:

• Daya jangkauan yang universal, meliputi setiap anggota masyarakat.
• Adanya kontrol yang bersifat mutla terhadap pemakaian kekerasan fisik.
• Hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah.
• Keputusannya bersifat otoritatif atau memiliki kekuatan hukum dan kerelaan yang besar.

Infografik SC Jenis Sistem Politik. tirto.id/Fuad

Ciri-ciri Sistem Politik di Indonesia

Sejak awal kemerdekaan, para pendiri negara telah merumuskan sistem politik yang paling cocok digunakan di Indonesia dan yang paling sesuai dengan jatidiri bangsa.

Terdapat 7 prinsip pokok dalam karakteristik sistem politik Pancasila. Ida Rohayani dalam buku Modul Pembelajaran SMA PPKn Kelas X (2020) menjabarkannya sebagai berikut:

1. Mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Di Indonesia, Pancasila merupakan falsafah sekaligus pedoman dan dasar negara yang dijunjung tinggi dalam setiap penerapan sistem sosial. Untuk itu, pemberlakuan sistem politik harus mengandung nilai-nilai Pancasila.

Baca juga:

• Sejarah Demokrasi Parlementer: Ciri-ciri, Kekurangan, & Kelebihan
• Nilai Kebersamaan dalam Sejarah Perumusan Dasar Negara Pancasila

Baca juga artikel terkait SISTEM POLITIK atau tulisan menarik lainnya Adilan Bill Azmy
(tirto.id - aba/isw)

Penulis: Adilan Bill Azmy
Editor: Iswara N Raditya
Kontributor: Adilan Bill Azmy

Subscribe for updates Unsubscribe from updates