Rabu , 12 Jul 2017, 19:02 WIB
Republika/Edwin Dwi Putranto
Warga miskin.
Rep: Eko Supriyadi Red: Nidia Zuraya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, perkembangan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir ini membaik. Meski demikian, pemerintah akan terus menambah kebijakan-kebijakan yang sudah ada agar lebih baik lagi. ''Kalau bicara di dunia internasional, pertumbuhan ekonomi kita bagus,'' kata Darmin, dalam Simposium Nasional yang digelar MPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/7). Menurut dia, pemerintahan saat ini mulai melakukan pembangunan atau memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan menghapus subsidi dan mengalihkan subsidi itu untuk pembangunan infrastruktur, sosial, dan pendidikan. Untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, maka diperlukan adanya pemihakan. Pemihakan yang dilakukan adalah pertama, pemerintah akan melakukan reforma agraria. Reforma agraria yang akan dilakukan adalah redistribusi, akses, dan sertifikasi lahan. Langkah ini perlu dilakukan, sebab 56 persen petani hanya menguasai 0,5 hektar. Ia mengakui tak mudah melakukan reforma agraria, sebab ini sudah terlambat 70 tahun. ''Meski demikian harus kita selesaikan,'' paparnya. Kedua, Darmin menambahkan, pemerintah akan meningkatkan sumber daya manusia. Ia menjelaskan, pendidikan sudah dikembangkan dengan anggaran sampai 20 persen, meski sistem pendidikan yang ada belum sinkron dengan dunia usaha. Namun masalahnya, Indonesia masih kekurangan guru untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Ketiga, Darmin menyatakan pemerintah akan mengembangkan kesempatan berusaha dan bekerja, terutama pada sektor retail.
Aturan yang akan dipersiapkan adalah mengenai berapa persen kepemilikan mini market dari pemilik aslinya. ''Supaya kesempatan orang berusaha terbuka,'' jelas Darmin.
©www.maxpixel.net
Memajukan kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakat tidak hanya menjadi tugas dari pihak pemerintah saja. Bagi Anda yang sedang membangun bisnis sendiri juga dapat berkontribusi di sini. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara yang dapat Anda coba sehingga dapat mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan dari karyawan sendiri. Berikut penjelasan selengkapnya bersama Sodexo.
Cara Memajukan Kesejahteraan Umum
Pada dasarnya, masyarakat yang sejahtera adalah kondisi paling ideal bagi kehidupan kita semua. Semua individu pasti senang melihat orang-orang di sekitarnya merasakan bagaimana hidup sejahtera. Namun untuk mencapai target itu memang terhitung sulit.
Dengan berbagai macam gejolak yang ada di dalam kehidupan masyarakat secara luas, maka upaya memajukan kesejahteraan umum pasti akan menemukan berbagai cobaan. Padahal ketika masyarakat merasakan kehidupan yang damai, sehat, dan bahagia, pasti kesejahteraan negara sudah pasti terjamin.
Di dalam buku Indonesia Macroeconomic Outlook (2009) oleh Universitas Indonesia, dijelaskan bahwa masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang dapat menikmati kemakmuran secara utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata.
Baca Juga: Bagaimana Cara Memperbaiki Lingkungan Kerja Toxic
Selain itu, kehidupan masyarakat yang sejahtera juga dapat ditandai dengan semakin berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, hidup dalam kawasan lingkungan yang ramah serta hijau, memiliki mitra dalam menjaga kelangsungan hidup, dan merasakan fasilitas lingkungan perumahan yang sehat.
Untuk memajukan kesejahteraan umum, sebenarnya Anda sendiri bisa ikut ambil bagian. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia:
- Meningkatkan ketahanan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur dari budaya lokal.
- Menata kehidupan masyarakat menjadi tertib, taat hukum, aman, dan harmonis.
- Mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
- Menciptakan program untuk mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap pola hidup sehat, kesehatan, gizi, dan kebersihan, baik dari sisi jasmani serta rohani.
Dari penjelasan di atas mengenai beberapa cara dalam meningkatkan kesejahteraan umum, dapat terlihat bahwa seluruh lapisan masyarakat harus saling bekerja sama. Dengan memiliki satu tujuan yang sama, maka kesejahteraan umum dapat tercapai lebih cepat dan merata.
Mulai Menyejahterakan Lingkungan Sekitar Anda
Sekarang, bagaimana Anda bisa ambil bagian di dalam program memajukan kesejahteraan umum? Semua dapat dimulai dari sekitar Anda terlebih dahulu. Jika Anda sendiri menjalankan sebuah bisnis sendiri dan memiliki barisan karyawan, maka jangan pernah lupa untuk memberikan mereka reward.
Baca Juga: Inilah Pengaruh Reward terhadap Motivasi Kerja Karyawan
Memberikan reward kepada karyawan Anda yang mampu mencapai target penjualan atau penilaian lainnya menjadi satu kewajiban tersendiri. Mengapa bisa begitu? Alasan utamanya adalah agar karyawan yang mendapatkan reward merasa dihargai. Selain itu, bagi karyawan yang masih belum mendapatkan reward bisa lebih termotivasi di dalam bekerja. Setali tiga uang, perusahaan Anda bisa merasakan manfaat pemberian reward dari sisi kinerja para karyawan.
Baca Juga: 6 Macam Tunjangan Karyawan yang Harus Dipenuhi Oleh Perusahaan
Jika Anda masih bingung mencari reward yang tepat untuk karyawan, Sodexo memiliki solusi tepat. Sodexo Gift Pass dapat menjadi pilihan reward terbaik untuk karyawan Anda.
Voucher hadiah dari Sodexo ini memiliki jaringan merchant yang luas dan memiliki berbagai pilihan jasa serta produk. Dengan mendapatkan Sodexo Gift Pass, maka karyawan yang menerimanya dapat memilih sendiri hadiah sesuai dengan kebutuhan mereka karena di lebih dari 560 merchant dan 23.000 outlet. Jadi, tunggu apalagi? Kunjungi Sodexo untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Jakarta, Kominfo – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah menyusun berbagai program, salah satunya program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk itu, diperlukan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya sampai tingkat kabupaten/kota.
“Kita ingin membagi UMKM menjadi beberapa cluster, yaitu kelautan, pertanian, pariwisata dan industri dan kita sudah mengkoordinasikan semua kelembagaan, kementerian dan lembaga untuk bersinergi. Anggaran Kementerian/Lembaga di tingkat kabupaten ini nanti kita sinergikan supaya dalapat melakukan pengembangan-pengembangan. Ekosistemnya dibangun dalam rangka membangun UMKM,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Dewan pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Kantor Wapres, Jl. Merdeka Utara No.15, Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Dalam pertemuan ini Wapres juga menyampaikan program penurunan tingkat kemiskinan Pemerintah menjadi program yang juga ditujukan untuk menyejahterakan masyarakat.
“Secara nasional pemerintah menangani kemiskinan melalui dua program, yaitu sifatnya bantuan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kuliah, Kartu Indonesia Sehat dan Program Keluarga Harapan serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), kemudian melalui subsidi yang tepat sasaran,” ungkap Wapres.
Lebih lanjut Wapres menjelaskan saat ini telah dibentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang fokus dengan beberapa program, di antaranya pengembangan Kawasan Industri Halal dan Wisata Halal dengan fasilitas dan pelayanan yang nyaman bagi umat muslim.
Mengenai RUU Omnibus Law, Wapres mengatakan Pemerintah sedang mengupayakan untuk dapat mempercepat proses penyusunannya tanpa mengurangi kewenangan otonomi.
“Omnibus law itu ijtihad (usaha) pemerintah untuk merespon tuntutan publik menyelesaikan persoalan kesulitan karena aturan yang banyak. Namun itu nanti dibahas bersama, ada yang punya pendapat dibahas melalui DPR, daerah juga melalui DPD,” jelas Wapres.
Sebelumnya, Ketua Umum ADKASI Lukman Said memperkenalkan para pengurus dan anggota ADKASI yang hadir serta menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan kali ini.
“Kami datang bersilaturahmi dan meminta petunjuk kepada Bapak Wapres apa yang harus kami lakukan di tingkat kapubaten dalam mengambil kebijakan untuk mengawal dan bekerja sama dengan Presiden dan Wakil Presiden lima tahun ke depan,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Lukman Said menyampaikan pula berbagai masukan dari beberapa perwakilan, di antaranya terkait dengan Undang-undang Kepulauan, Undang-Undang Otonomi Khusus, dan Pengembangan Ekonomi Syariah.
Menanggapi hal tersebut, Wapres mengatakan bahwa usulan-usulan yang telah disampaikan akan dibahas dan dibincangkan dengan Presiden agar dapat ditindaklanjuti.
Hadir bersama Lukman Said, Dewan Pakar ADKASI Rochimin Dahuri dan Muh Ridha Shaleh, para pengurus nasional ADKASI, serta para perwakilan pimpinan DPRD Kabupaten.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Mohammad Iqbal, dan Asisten Staf Khusus Ihsan.
Dalam keterangannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selengkapnya
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPM di Indonesia sebesar 72,29 poin pada 2021. Skor tersebut meningkat 0,49% dibandingkan pad Selengkapnya
Presiden meyakini bahwa RSUD dr. Soedarso yang memiliki luas tanah 26,63 hektare tersebut memiliki fasilitas modern yang mampu melayani dan Selengkapnya
Presiden Joko Widodo juga mendorong implementasi konkret dari Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement untuk mendorong pemenuhan berba Selengkapnya