Ilustrasi. FOTO: MI/SUMARYANTO
Jakarta: Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah mengungkapkan di 2022 Indonesia masih bakal menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah. Untuk itu, semua pihak harus bisa bergotong royong menyelesaikan semua tantangan tersebut guna memacu pertumbuhan ekonomi lebih maksimal. "Dua hari lagi kita akan segera berganti tahun menuju 2022. Jatuh dan bangun adalah guru bagi insan yang bijak. Menapaki 2022 kita masih akan menghadapi segenap tantangan yang tidak mudah. Kita harus mewaspadai segenap hal," kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 30 Desember 2021.
Berikut delapan tantangan tersebut:
1. Meluasnya varian Omicron
Segenap negara di dunia kembali mengkoreksi pertumbuhan ekonomi. European Center for Desease Prevention and Control (ECD) telah mengingatkan sejumlah otoritas di Eropa bahwa varian Omicron akan menyebabkan tingkat infeksi yang tinggi secara dominan di Eropa."Kita di penghujung tahun ini juga sudah kebobolan akibat sejumlah kedatangan orang dari luar negeri. Kita harus disiplin pengendalian kedatangan luar negeri, jangan sampai terjadi berbagai tindakan memalukan, seperti kabur dari karantina dengan menyuap petugas, atas nama pangkat dan kedudukan seseorang ditoleransi kebijakan karantina," tegasnya.
Khususnya minyak bumi dan gas terus naik di 2022 berkonsekuensi terhadap membesarnya kebutuhan subsidi energi. Pemerintah harus segera melakukan reformasi subsidi energi agar plafon subsidi energi di tahun depan sebesar Rp134 triliun tidak membengkak. Lebih penting lagi agar subsidi energi lebih tepat sasaran. Hal ini memaksa Indonesia merumuskan strategi percepatan penurunan kemiskinan yang tepat. Diperkirakan tingkat kemiskinan di akhir 2021 sebesar 10,25 persen. Mengentaskan kemiskinan rakyat adalah salah satu pesan utama konstitusi."Oleh sebab itu agenda menurunkan tingkat kemiskinan rakyat harus menjadi porsi besar dalam kinerja pemerintahan kita. Agenda menurunkan kemiskinan harus dipadukan dengan penurunan stunting, dan reformasi subsidi untuk orang miskin," ucapnya.
Pangkal masalahnya karena pandemi covid-19 masih akan berlanjut di sejumlah negara, dan ketidakpastian sejumlah bank sentral negara maju menjalankan kebijakan tapering off, khususnya The Fed. Situasi ini berpotensi adanya stagflasi dan supply chain disruption. Pemerintah perlu memitigasi suplai komoditas kita yang berasal dari luar negeri, dan perlu menyiapkan antisipasinya bila sewaktu waktu terjadi tersendatnya pasokan suplai komoditas utama kita di dalam negeri. Terlebih Indonesia menunjukkan komitmennya di berbagai forum forum internasional, baik di G20 maupun COP 26. Langkah itu harus dilakukan nyata pemerintah di tahun depan untuk mendorong transformasi ekonomi kita menuju pembangunan yang yang rendah emisi dan ramah lingkungan. Tren kenaikan Debt Service Ratio (DSR) terjadi secara konsisten sejak 2013. Pada 2020 DSR Indonesia mencapai 46,76 persen, dan tahun ini kemungkinan di 48 persen, lalu tahun depan diperkirakan 49 persen."Tekanan beban bunga dan pokok utang pemerintah ini harus dimitigasi dengan upaya penurunan tingkat bunga utang kita, keragaman sumber pembiayaan serta dukungan investasi, dan meningkatkan tingkat pendapatan negara," ucapnya.
Hal ini terkait sebagai alternatif pembayaran digital dan investasi harus diantisipasi oleh Bank Indonesia, OJK, dan Bappebti. Saat ini Indonesia masih memberlakukan rupiah sebagai alat pembayaran yang paling sah berdasar Undang Undang Mata Uang."Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran harus mempersiapkan antisipasi bila uang kripto makin merongrong kewibawaan rupiah. Penegasan ini untuk memastikan bahwa rupiah defacto maupun dejure masih dijalankan. Setidaknya Bank Indonesia harus memastikan kesiapan rupiah digital sebagai alat bayar," pungkasnya.
Editor : Angga Bratadharma
Revolusi Industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia buat terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital. Melakukan penemuan dan mengikuti perkembangan yang terdapat memang tidak selalu mudah. ada aneka macam macam tantangan yg dihadapi melalui taktik-seni manajemen yg terpola. buat perkara pada tanah air, terdapat 5 tantangan pada investasi digital ekonomi pada Indonesia saat ini. Berikut pada antaranya yg perlu kamu ketahui.
Cyber Security
Cyber security masih menjadi tantangan primer di banyak sekali negara pada hal perekonomian digital. Begitu jua dengan investasi digital ekonomi Indonesia. menjadi negara berkembang yang mempunyai peluang besar , Indonesia memiliki arus transaksi online yg semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi celah baru bagi pihak yg tidak bertanggung jawab buat melakukan penyerangan terhadap global cyber. Bahkan negara kita pernah menerima 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya.
galat satu bentuk serangan cyber ini artinya ransomware yg bisa menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. kasus yang dapat dijadikan pelajaran adalah bagaimana ransomware dapat membobol bank sentral Bangladesh serta Malaysia. Akibatnya, kerugian yg cukup akbar pun tidak bisa dihindari. sang karena itu, krusial bagi pemerintah membentuk sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi Ekonomi digital.
Persaingan yang semakin ketat
Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia menggunakan praktis. Akibatnya, produk-produk lokal pun Jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk asal negara lain yg cenderung dijual dengan harga terjangkau.
contohnya saja membanjirnya produk-produk berasal Cina, Singapura, juga Jepang. Ditambah lagi sat ini masih minim produk dari UMKM yg masuk pada ranah e-commerce. di sinilah dibutuhkan adanya sinergi berasal pihak pemerintah juga partikelir agar produk lokal ini dapat bersaing. Baik melalui pembinaan hingga donasi inovasi agar pada masa mendatang produk lokal dapat menikmati laba berasal adanya investasi digital ekonomi Indonesia.
Pembangunan asal daya manusia
Tantangan selanjutnya dalam menghjadapi investasi digital ekonomi Indonesia ialah tentang asal daya insan. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah pada negara-negara berkembang seperti Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia. pada tahun 2017, sebagaimana dilansir asal Kompas.com, Google menjelaskan bahwa di Asia Tenggara asal daya profesional pada mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim.
mirip pekerjaan rumah pada negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya pada hal sistem perekonomian. Tantangan ini memang tidak bisa diselesaikan pada saat singkat. keliru satu pemecahannya merupakan pemerintah lagi-lagi wajib bekerja sama dalam mengedukasi rakyat dan mempersiapkan sistem pendidikan yg sinkron dengan perkembangan zaman Bila ingin mempunyai daya saing yg baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini.
Ketersediaan akses internet yg mumpuni
Sama halnya dengan pembangunan sumber daya insan, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. dalam hal ini, yang sebagai poin krusial ialah ketersediaan akses internet mumpuni pada hampir semua daerah. sebab, akses internet inilah yg memengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia.
saat ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar saja mirip Jawa, Sumatera, Bali, serta Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Data tersebut dilansir sang Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia pada 2017 lalu. diperlukan menggunakan adanya program pembangunan internet, nantinya mampu mendorong peningkatan perekonomian.
Regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman
Tantangan lainnya artinya tentang adanya regulasi serta dasar aturan yg perlu dirancang buat mengikuti perkembangan zaman. aturan klasik yg menjelaskan bahwa aturan selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku Jika aturan main tentang digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu jua menggunakan lembaga-lembaga terkait. Ini semata-mata buat melindungi hak-hak konsumen serta pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan menggunakan baik pada masa mendatang.
Setidaknya lima tantangan di ataslah yg waktu ini sangat relevan dihadapi sang pemerintah pada hal investasi digital ekonomi di Indonesia. Semoga ke depannya nanti tantangan-tantangan tersebut bisa segera teratasi demi ekonomi digital yg semakin berkembang di Indonesia.
Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro (tiga kiri) dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (dua kanan) bersama (dari kiri) Direktur RGE Group Anderson Tanoto, Direktur Lippo Group, John Riady, Dirut PT Bank Mandiri Tbk Budi G Sadikin, Dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy Kishore Mahbubani dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie usai forum bertajuk "The Indonesian Lunch Dialogue pada World Economic Forum (WEF) 2016" di Davos, Swiss, yang berakhir pada Sabtu, 23 Januari 2016.
Davos - Perekonomian global tengah berjuang untuk mengatasi perlambatan dan menghadapi empat tantangan besar, yakni rebalancing ekonomi Tiongkok, anjloknya harga komoditas, kebijakan moneter yang tidak sinkron antarnegera, dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Namun, kondisi global diyakini bakal membaik, termasuk Tiongkok yang menjadi sumber kecemasan global, kondisinya tidak seburuk yang dikira banyak kalangan. Tiongkok diyakini mampu melewati masa transisi ini lewat reformasi struktural besar-besaran.
Demikian terungkap dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, yang berakhir Sabtu (23/1). Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde menyatakan seluruh negara tengah berjuang mencegah perlambatan ekonomi. IMF telah merevisi pertumbuhan global tahun ini dari 3,6 persen ke 3,4 persen.
Lagarde menyebutkan, ekonomi dunia tahun ini menghadapi empat tantangan besar, sehingga sulit tumbuh pesat. Tantangan pertama berasal dari rebalancing ekonomi Tiongkok. Negara itu akan menjadikan sektor jasa sebagai motor pertumbuhan ekonomi menggantikan industri, mengubah visi industri dari berorientasi ekspor menjadi pasar domestik, dan fokus menggenjot konsumsi ketimbang investasi.
Namun, Lagarde yakin fundamental ekonomi Tiongkok bagus, hanya kurang baik dalam komunikasinya ke pasar finansial. Lagarde optimistis Pemerintah Tiongkok akan sukses menjalani masa transisi yang ditandai dengan reformasi struktural. Tahun lalu, ekonomi Tiongkok hanya tumbuh 6,9 persen, terendah dalam 25 tahun.
Dia mengkritik komunikasi yang buruk di antara para pengelola ekonomi Tiongkok sehingga menimbulkan ketidakpastian dan memperparah kekhawatiran di pasar finansial. Sinyal yang beragam dari Tiongkok memperdalam kecemasan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi global. Transisi di Tiongkok dapat memicu efek berantai ke negara-negara lain, karena Tiongkok merupakan konsumen produk-produk komoditas dan mitra dagang terbesar bagi sejumlah negara berkembang, termasuk Indonesia.
Tantangan kedua adalah harga komoditas yang anjlok dalam 18 bulan terakhir. Tantangan ketiga, kata Lagarde, kebijakan moneter yang tidak sinkron antarnegera, yang memicu migrasi dana dari negara berkembang ke Amerika Serikat (AS). Ini memicu depresiasi mata uang negara-negara berkembang.
“Tantangan terakhir, tidak semua pasar negara berkembang bisa menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi tahun ini. Ekonomi India dan Tiongkok diperkirakan lebih baik dibanding Brasil dan Rusia,” papar Lagarde.
Di sisi lain, ekonomi Uni Eropa (UE) diprediksi lebih baik tahun ini dari 2015. Namun, Lagarde mengkhawatirkan dua hal. Pertama, masalah referendum Inggris yang akan memutuskan, apakah Inggris keluar atau tetap berada dalam blok UE. Kedua, masalah krisis pengungsi. Jika ini bisa diatasi, ekonomi UE bakal melejit, didorong perbaikan ekonomi Swedia dan Jerman.
Pembicara lain di WEF, Nouriel Roubini, guru besar ekonomi dan internasional New York University, menyatakan bahwa ekonomi RRT memang melambat, namun tidak seburuk perkiraan banyak orang. Dia menilai pasar sangat depresif, berubah dari optimistis berlebihan ke arah pesimistis berlebihan dalam menyikapi kondisi yang ada.
“Analis pasar pun sering cenderung bertindak dari satu ekstrem ke estrem lain dalam melihat ekonomi Tiongkok,” kata Roubini.
Pendiri Microsoft Bill Gates menilai bahwa banyak orang yang kadang fokus pada cerita negatif, tetapi melupakan kemajuan-kemajuan yang dibuat bersama.
“Sungguh menakjubkan bahwa dunia berhasil memangkas 50 persen tingkat kematian anak selama 25 tahun terakhir. Berbagai inovasi akan memastikan akselerasi kemajuan yang kita capai. Jadi, pada dasarnya, kondisi global kian membaik,” ucapnya.
Sementara itu, Khalid al-Falih, pimpinan Saudi Aramco memandang kejatuhan harga minyak yang pekan lalu sempat menembus level US$ 28 per barel sangat irasional. Karena itu, dia optimistis harga minyak bakal bangkit tahun ini, kendati produksi minyak tetap bertahan tinggi.
Dalam sesi sebelumnya, Gubernur Bank Sentral Eropa (ECB) Mario Draghi menegaskan, pihaknya akan melakukan apa pun yang diperlukan demi pemulihan ekonomi zona euro. Dia menekankan tiga penggerak pemulihan zona euro saat ini, yaitu kebijakan moneter, sikap fiskal yang sangat netral, dan harga energi rendah yang mendorong pendapatan.
“Kami sudah memiliki banyak instrumen. Kami memiliki tekad, kemauan, dan kapasitas Dewan Gubernur ECB untuk mengambil tindakan dan menyebarkan instrumen-instrumen ini,” tegas Draghi.
Reformasi Kebijakan RI
Sementara itu, dalam WEF, Indonesia menggelar forum bertajuk "Indonesian Lunch Dialogue" yang menampilkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong. Menkeu dan mendag menegaskan bahwa pemerintah akan konsisten melanjutkan reformasi kebijakan di bidang ekonomi tahun ini guna mendongkrak pertumbuhan sektor industri dan manufaktur. Pemerintah RI juga terus melonggarkan proteksionisme.
Dialog yang dimoderatori oleh John Riady, editor at large Jakarta Globe ini diprakarsai oleh Lippo Group, Bank Mandiri, dan Royal Golden Eagle (RGE). Dialog juga menampilkan panelis Dekan Lee Kuan Yew School of Public Policy, Kishore Mahbubani, Presiden Direktur Bank Mandiri Budi Sadikin, dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.
Berbicara di dalam forum yang dipenuhi para pemimpin bisnis dan investor, menkeu dan mendag senada menegaskan, meski ekonomi global masih dilanda masalah, Indonesia tetap dalam jalur yang bakal mencatat pertumbuhan kuat tahun ini. Lebih dari itu, pemerintah tengah mendorong reformasi ekonomi dan mengurangi proteksionisme.
“Kami menyikapi perlambatan ekonomi global saat ini sebagai masalah tapi sekaligus peluang. Benar bahwa kami di jajaran emerging market memang menurun, tapi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hal ini justru merupakan peluang untuk mendorong reformasi,” kata Lembong.
Di bidang perdagangan, kata Thomas Lembong, pemerintah berupaya mengeksekusi sejumlah kebijakan penting, antara lain mengurangi proteksionisme dan memperlancar integrasi ekonomi Indonesia ke dalam liberalisasi di tingkat regional dan rantai pasokan global (global supply chains).
Dia menyebutkan bahwa sejumlah industri bakal dihilangkan dari daftar negatif investasi (DNI), yang kebijakannya akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Kami di kabinet sudah sepakat untuk menuju sesuatu yang ambisius dan revisi DNI akan diumumkan dalam dua-tiga minggu ke depan,” kata Lembong.
Pekan lalu, Menko Perekonomian Darmin Nasution membeberkan sejumlah sektor yang terbuka sepenuhnya untuk asing, yakni bisnis bioskop, jasa teknik perfilman, produksi dan distribusi film, biro perjalanan, restoran, bar, kafe, e-commerce, industri gula dan karet, cold storage, serta department store dan minimarket. Sektor lain masih dalam proses pembahasan.
Fundamental Solid
Menkeu Bambang Brodjonegoro mengungkapkan Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan ekonomi, khususnya terkait anjloknya harga minyak secara dramatis dan perlambatan ekonomi Tiongkok. “Fokus pemerintah tahun ini adalah menggenjot infrastruktur dan mendorong investasi asing , dan kami yakin mampu meraih pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,3 persen tahun ini,” ujarnya.
Presiden Direktur PT Bank Mandiri Tbk Budi Sadikin menegaskan, sektor perbankan di Indonesia lebih sehat dan kuat. Itu sebabnya, Indonesia diyakini mampu bertahan di tengah perlambatan global. “Indonesia kurang beruntung akibat volatilitas di sektor keuangan, tapi kami tetap survive,” kata dia.
Budi Sadikin menambahkan, Indonesia menawarkan peluang yang potensial bagi investor asing, sejalan dengan kondisi perekonomian yang tahan banting dan kelas menengah yang bertumbuh agresif.
Adapun Anindya Bakrie menekankan bahwa fundamental Indonesia cukup solid, terutama stabilitas politik dan sosial, konsumsi masyarakat yang kuat, dan bonus demografi. Itu semua membuat negeri ini menjadi sangat atraktif di jajaran ekonomi pasar negara berkembang (emerging economies).
“Tantangan kami adalah apakah Indonesia mampu melanjutkan pertumbuhan di tengah anjloknya harga minyak, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan radikalisme,” kata Anindya.
Di pihak lain, Kishore Mahbubani mengakui, meski saat ini ASEAN menghadapi tantangan berat, 10 tahun ke depan RRT dan India bakal menjadi negara yang jauh lebih kuat dengan perekonomian lebih besar. Dan itu menjadi peluang bagus buat ASEAN.
Kishore yakin Indonesia bakal sukses di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) jika melakukan reformasi kebijakan dan lompatan besar ke depan.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: Investor Daily