Sebutkan kelemahan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik

Berbicara tentang sejarah ada banyak sekali yang harus kita pelajari pada masa pemerintahan orde baru. Salah satu yang perlu dipelajari berhubungan dengan masa orde baru ialah Pengertian Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Pada artikel ini kita tidak akan membahas lagi mengenai hal itu, tetapi akan membahas tentang Kelebihan dan Kekurangan Pada Masa Orde Baru. Berikut penjelasannya :

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

1. Sukses program swasembada pangan dengan revolusi hijau
2. Suksesnya Program transmigrasi (memindahkan penduduk).
3. Jumlah Pengangguran minimum, pernah tercatat hanya 2,55%.
4. Sukses memerangi buta huruf.
5. Sukses Program KB (Keluarga Berencana).
6. Gerakan wajib belajar 9 tahun berjalan sukses.
7. Sukses keamanan dalam negeri.
8. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) yang berhasil guna memastikan anak-anak mendapatkan minimal pendidikan dasar.
9. Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pembangungan.
10. Sukses menumbuhkan rasa cinta produk dalam negeri dan nasionalisme.
11. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.
12. Perkembangan GDP per kapita Indonesia meningkat pesat, pada tahun 1968 hanya USD $70 dan pada tahun 1996 mencapai lebih dari USD $1.565.

Pada masa orde baru tidak hanya mempunyai kesuksesan akan tetapi juga banyak mempunyai kekurangan, berikut kekurangan sistem pada masa pemerintahan orde baru.

Baca juga

Teori Masuknya Hindu-Buddha di Indonesia

Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru

1. Maraknya terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
2. Program pembangunan tidak merata karena terfokus pada Pusat Pemerintahan (Khususnya Pulau Jawa) menyebabkan kesenjangan pembangungan dan juga disebabkan sebagian kekayaan daerah banyak diambil ke pusat.
3. Munculnya ketidakpuasan terhadap pemerintah di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di daerah Aceh dan Papua.
4. Kecemburuan antara penduduk daerah dengan transmigran yang mendapatkan tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
5. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi, terutama Tionghoa.
6. Meningkatnya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin (perbedaan pendapatan yang tidak merata antara yang kaya dan yang miskin).
7. Kebebasan pers sangat terbatas diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.
8. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan sehingga masyarakat hanya patuh dan diam.
9. Tidak ada rencana suksesi penurunan kekuasaan ke presiden atau pemerintah selanjutnya.
10. Kualitas birokrasi Indonesia mengalami penurunan karena terjangkit penyakit “Asal Bapak Senang”. Hal ini yang membuat negara menjadi hancur dan menjadi kesalahan yang sangat fatal Orde Baru.
11. Kualitas tentara mengalami penurunan karena tentara tingkat elite sibuk dengan politik sehingga kesejahteraan anak buah kurang diperhatikan.
12. Perekonomian dominan di pegang oleh pihak swasta dengan memegang 70% assset kekayaan negara.

Demikian materi tentang kelebihan dan kekurangan pada masa pemerintahan orde baru. Semoga Indonesia ke depan bisa semakin maju dan tidak mengulangi sesuatu yang tidak baik yang pernah terjadi.

Ilustrasi. Medcom.id

Jakarta: Piye kabare? Isih penak jamanku, to? pernyataan ini mungkin tak asing di telinga. Slogan ini biasanya jadi kalimat untuk membandingkan situasi negara saat ini dengan era pemerintahan Soeharto di zaman Orde Baru. Keadaan ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, serta cita-cita reformasi yang dianggap tidak sesuai harapan, membuat orang-orang membandingkan kondisi Indonesia sekarang dan zaman Orde Baru.  Makanya, kalimat ini cukup kesohor di beberapa kalangan.

Lantas, benarkah era Orde Baru lebih enak ketimbang era reformasi sekarang? Melansir Zenius, berikut ini kelebihan dan kelemahan Orde baru.

Kelebihan Orde Baru

Pada zaman Orde Baru, situasi politiknya memang lebih stabil dibandingkan pemerintahan sebelumnya, yaitu Orde Lama atau era pemerintahan Presiden Soekarno. Saat Orde Lama, sudah terjadi pergantian kabinet sebanyak sembilan kali.  Situasi politik lebih stabil memang punya keuntungan tersendiri, antara lain pemerintah bisa fokus mengurus pertumbuhan ekonomi ketimbang sibuk dengan pergantian kabinet atau pun kebijakan. Imbasnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang moncer di era Orde Baru. Dengan masa jabatan yang panjang, yaitu selama 32 tahun, Presiden Soeharto bisa membuat kebijakan yang berkelanjutan, dengan target pertumbuhan ekonomi jangka panjang, atau biasa disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Selanjutnya, Orde Baru juga memiliki hubungan politik luar negeri yang lebih baik. Kalau di era sebelumnya, yaitu Orde Lama, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1965. Indonesia juga salah satu negara inisiator dari berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967.

Baca: Rekomendasi 7 Universitas Swasta dengan Jurusan Teknik Informatik Terbaik

Di era Orde Baru, terdapat banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), contohnya kayak serangkaian penembakan misterius (petrus), pembungkaman aktivis, Peristiwa Tanjung Priok, dan lain sebagainya. Intinya, pada era itu jadi aktivis kampus yang lantang mengkritik pemerintah memang agak ngeri-ngeri sedap. Selain itu, pemerintahan di era Orde Baru terkenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kalau punya posisi oke di pemerintahan pada era Orde Baru ini, semua urusan lancar jaya! 

Memang, pertumbuhan ekonomi Indonesia moncer di era ini. Tapi masalahnya, pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Kalau sekarang banyak orang yang ingin mengadu nasib di Jakarta, mungkin ini salah satu imbas ketidaksetaraan pembangunan peninggalan Orde Baru.

Editor : Arga Sumantri

Rumah Gerakan 98 Tolak Orde Baru dan Prabowo. ©2018 Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin

JATIM | 2 Agustus 2020 11:43 Reporter : Rakha Fahreza Widyananda

Merdeka.com - Orde baru merupakan salah satu masa dimana kejayaan era pemerintahan presiden Soeharto dalam memimpin negara Indonesia dengan cara menggantikan orde lama yaitu masa pemerintahan Ir. Soekarno.

Orde baru merupakan sebuah sebutan yang diberikan kepada masa pemerintahan PresidenRepublik Indonesia yang ke 2 atau Rezim Soeharto.

Kala itu Soeharto menggantikan kedudukan Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Peristiwa pemindahtanganan jabatan itu terjadi pada tahun 1966.

Orde baru sendiri sebenarnya memiliki pengertian yaitu sebutan untuk masa pemerintahan Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun lamanya.

Masa Orde Baru (ORBA) ini dimulai semenjak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Yang mana lengser semenjak mencuat peristiwa G 30 SPKI.

Orde baru sendiri juga dapat didefinisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dengan berlandaskan dasar negara indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan karena terdapat adanya ancaman Ideologi Pancasila yaitu dengan adanya pemberontakan G30SPKI.

Menurut sejarah, pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan Ideologi Pancasila.

Awal dari lahirnya orde baru sendiri adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).

Untuk mengetahui secara rinci, berikut ini kami telah rangkum 4 tujuan orde baru serta kelebihan dan kekurangannya, yang dilansir dari theinsidemag.com

2 dari 4 halaman

Sebelum kita mengetahui apa sebenarnya tujuan dari orde baru sendiri, ada baiknya kita juga mengetahui sebenarnya apa latar belakang dibentuknya orde baru sendiri. Orde baru sendiri terbentuk karena dipengaruhi beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia antara lain :

• Terjadinya Peristiwa G30S PKI

Peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban di Indonesia.Keadaan Indonesia kala itu menjadi semrawut tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya.Akhirnya memicu munculnya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa agar membubarkan Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi yang dibawahinya.Masa demo menuntut agar tokoh-tokoh PKI agar segera diadili atas tindakan kerusuhan yang dilakukan oleh PKI.Akibat peristiwa tersebut, akhirnya Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia membuat Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan nama SUPERSEMAR.

Surat tersebut ditujukan kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi segala permasalahan atau mengendalikan negara yang sedang mengalami kekacauan.

• Terbentuknya Front Pancasila

Front Pancasila merupakan sebuah gabungan atau kesatuan dari beberapa organisasi seperti KAMI, KASI, KAPPI dan Lain sebagainya yang bertujuan untuk mengajukan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat).
Organisasi ini terbentuk pada tanggal 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR. Front Pancasila juga dikenal dengan nama Angkatan 66.

• Melemahnya Wibawa Soekarno

Presiden pertama Republik Indonesia memiliki pesona dan wibawa yang sempurna pada masa kepemimpinannya. Hingga pada akhirnya mampu menghalau para penjajah untuk pergi meninggalkan tanah Indonesia.Namun sayangnya, akibat kekacauan negara yang tidak terkendali Presiden pertama sekaligus proklamator Indonesia ini mengalami penurunan wibawa yang dimiliki.Wibawa Soekarno sebagai pemimpin Bangsa Indonesia semakin memburuk dan menurun, lantaran gagal dalam melakukan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:1. Gagalnya Sidang Paripurna KabinetSidang paripurna yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota wakil rakyat gagal dilaksanakan.Sidang ini memiliki tujuan untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia kala itu. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak berhasil.2. Gagal Mengadili Tokoh-Tokoh PKISalah satu dari tiga tuntutan rakyat adalah untuk mengadili para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa. Namun sayangnya upaya tersebut gagal.

• Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS

Dalam Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS tersebut berisi tentang pencopotan jabatan Presiden kepada Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto untuk menggantikan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.Pengangkatan tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 1967. Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Keempat di atas lah merupakan point-point mengenai latar belakang lahirnya orde baru di Indonesia.

3 dari 4 halaman

Secara garis besar, pemerintahan masa orde baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain :1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencangkup dari keseluruhan tanpa terkecuali.2. Penataan Kembali seluruh Aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia.3. Menerapkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

4. Membangkitkan kembali kekuatan Bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi.

4 dari 4 halaman

Berikut beberapa kelebihan dari dijalankannya pemerintahan Orde Baru :· Pada tahun 1966 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.· Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.· Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.· Angka pengangguran semakin menurun.· Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.· Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.· Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.· Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

· Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari Luar Negeri.

Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga dianggap memiliki beberapa kekurangan antara lain :· Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.· Pembangunan hanya terpusat di Ibu Kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.· Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.· Masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh. Tidak tersentuh pembangunan· Banyak terjadi pelanggaran HAM.· Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat.

· Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.

(mdk/raf)