Pagi Ini Jokowi Sampaikan Pidato Kenegaraan
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 dalam sidang pembukaan masa persidangan I tahun 2020-2021 di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2020. Sidang tersebut mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka pembukaan persidangan I tahun 2020-2021 dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka penyampain RUU tentang APBN TA 2021 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta - MPR, DPR, dan DPD RI akan melaksanakan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka penyampaian RUU tentang APBN 2022 pada Senin, 16 Agustus 2021, pukul 08.30-12.00 WIB.
Pelaksanaan ketiga agenda tersebut akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, yaitu pembatasan jumlah undangan yang hadir dan kewajiban tes Polymerase Chain Reaction atau PCR 1x24 jam dengan hasil negatif bagi yang hadir dalam ruang sidang.
Selain itu, setiap orang yang masuk Kompleks Parlemen diwajibkan telah melakukan tes usap antigen dengan hasil negatif.
Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Pidato Kenegaraan Presiden tersebut hanya dihadiri secara fisik sebanyak 60 orang sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.
Sebanyak 60 orang yang hadir secara fisik tersebut adalah Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan MPR RI (10 orang) dan ketua fraksi/Kelompok DPD RI (10 orang), Pimpinan DPR RI (5 orang), ketua fraksi di DPR (9 orang), Pimpinan DPD RI (4 orang), perwakilan subwilayah (4 orang), pimpinan lembaga negara (Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY).
Dari unsur Pemerintah, di antaranya menteri koordinator (Polhukam, PMK, Kemaritiman dan Investasi), Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri. Dua undangan lainnya adalah pembaca doa (Ketua MUI) dan pembaca doa pada Sidang RAPBN.
Undangan yang mengikuti secara virtual, antara lain tiga mantan presiden, empat mantan wakil presiden, dua mantan ketua MPR, empat mantan ketua DPR, dan empat mantan ketua DPD. Hadir juga secara virtual sebanyak 540 anggota DPR dan 124 anggota DPD, 103 duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran MA, 7 jajaran MK, 6 jajaran KY, dan 34 gubernur se-Indonesia.