Periode 1945 1950 dengan tujuan menggantikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat islam merupakan pemberontakan apa?

Terdapat tiga periode soal penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Penerapan di setiap periodenya pun berbeda-beda. Hal ini disebabkan kondisi sosial-budaya yang berada dalam masa peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka.

Masa Orde Lama ini merupakan pencarian dari penerapan Pancasila dalam sistem kenegaraan. Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini tiga periode penerapan Pancasila saat Orde Lama:

1. Periode 1945 - 1950

2. Periode 1950 - 1959

3. Periode 1959 - 1966

Periode 1945 - 1950

Pada periode ini, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila. Mulai dari upaya-upaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia hingga munculnya berbagai pemberontakan untuk mengganti ideologi.

Pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu:

1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan yang dipimpin oleh Muso ini bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia dengan ideologi komunis.

2. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DII) yang dipimpin Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam.

Periode 1950 - 1959

Penerapan pada periode ini ingin mengarahkan Pancasila seperti ideologi liberal. Pada periode ini pun masih ada beberapa pemberontakan, yakni:

1. Republik Maluku Selatan (RMS)

2. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)

3. Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang ingin lepas dari NKRI.

Dari segi politik, demokrasi pada periode ini berjalan lebih baik dengan adanya Pemilu untuk memilih anggota Konstituante. Namun, Konstituante gagal menjalankan tugasnya hingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan Konstituante dan kembali memakai UUD 1945.

Periode 1956 - 1965

Periode ini juga dikenal dengan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi Presiden. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila.

Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoriter karena ingin diangkat menjadi presiden seumur hidup. Ia pun menggabungkan paham Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) menjadi satu yang ternyata tidak cocok dengan NKRI.

Di masa ini pun pemberontakan kembali terjadi. Yang dimaksud adalah peristiwa G30S/PKI pada 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Tujuan pemberontakan tersebut adalah mendirikan Negara Soviet Indonesia dan mengganti Pancasila dengan paham Komunis.

(FEP)