Senin, 20 Juni 2016
Manila
Pertemuan Trilateral ini digelar sebagai tindak lanjut dari pertemuan pertama antara Menhan RI, Menhan Philipina dan Menhan Malaysia di sela-sela kegiatan ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) pada bulan Mei yang lalu, guna membahas tindak lanjut kesepakatan ketiga negara terkait kerjasama pengamanan wilayah maritim di sekitar Sulawesi, Zamboanga, dan Sulu.
Melalui pertemuan tersebut, Indonesia, Philipina dan Malaysia ingin merealisasikan implementasi kerjasama praktis di lapangan secara terkoordinasi, dalam menghadapi tantangan keamanan perairan perbatasan yaitu dengan melakukan kerjasama patroli maritim bersama yang terkoordinasi.
Beberapa hal yang dibahas meliputi implementasi patroli maritim trilateral melalui percepatan penandatanganan kerangka kerjasama (Framework of Arrangement /FoA) dan harmonisasi antara kegiatan patroli dengan pertukaran informasi dan intelijen, rencana latihan gabungan di laut dan pembentukan Posko Militer Bersama (PMB).
Sementara itu, Menhan RI dalam pertemuan trilateral tersebut menyampaikan beberapa pandangannya terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan ketiga negara untuk menghadapi situasi keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama saat ini.
Menhan RI menggarisbawahi bahwa pentingnya Indonesia, Malaysia dan Philipina untuk merealisasikan implementasi kerjasama trilateral dalam kerjasama praktis di lapangan secara terkoordinasi. “Saya yakin bahwa komitmen bersama yang telah dihasilkan antara ketiga negara akan semakin memperkuat kerjasama pertahanan dalam mewujudkan stabilitas dan kemananan di kawasan”, ungkap Menhan RI.
Menhan RI juga berharap, hubungan pertahanan kedepan tidak boleh menjadi surut melainkan harus dalam keadaan selalu baik dan harus siap untuk menjembatani terciptanya hubungan politik yang harmonis, mengingat kedepan militer akan tetap menjadi instrumen penting dalam membangun kolaborasi dalam mewujudkan sebuah perdamaian, keamanan dan stabilitas baik skala nasional, regional maupun internasional.menegaskan bahwa Indonesia akan terus meningkatkan peran dan kontribusinya bagi perdamaian dan kemajuan di kawasan ASEAN.
“Indonesia akan terus meningkatkan peran dan kontribusinya bagi perdamaian dan kemajuan di kawasan ASEAN”, ungkap Menhan RI.
Turut mendampingi Menhan RI dalam pertemuan tersebut antara lain Dirjen Strahan Kemhan Mayor Jenderal TNI Dr Yoedhi Swastanto, MBA. Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kemhan Mayor Jenderal TNI Paryanto, Asintel Panglima TNI Mayor Jenderal (Mar) Farid Washington dan Waasops Panglima TNI Laksma TNI Harjo Susmoro. (BDI/RAF)
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) dan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Hishamuddin Bin Tun Hussein menandatangani nota kesepahaman bidang kerja sama pertahanan di sela-sela Sidang ke-42 General Border Committee Malaysia-Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (9/8/2022). (ANTARA/HO-Tim Media Prabowo Subianto)
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) dan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Hishamuddin Bin Tun Hussein menandatangani nota kesepahaman bidang kerja sama pertahanan di sela-sela Sidang ke-42 General Border Committee Malaysia-Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (9/8/2022). (ANTARA/HO-Tim Media Prabowo Subianto)
Jakarta (ANTARA) -
Pemerintah Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama di bidang pertahanan lewat penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto dan Menhan Malaysia Dato Seri Hishamuddin Bin Tun Hussein di Kuala Lumpur, Selasa.
Prabowo menegaskan Pemerintah Indonesia menyambut baik segala upaya untuk mempererat hubungan Indonesia dengan Malaysia serta kerja sama di berbagai bidang.
"Bukan saja menyambut baik, saya menganjurkan dan saya akan berjuang untuk memperkokoh hubungan dengan Malaysia. Malaysia dan Indonesia have a special relationship," kata Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
MoU ditandatangani di sela-sela Sidang ke-42 General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) di Malaysia, Selasa. Kerja sama tersebut meliputi dialog bilateral berkala dan konsultasi isu strategis terkait pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan bersama. Selain itu, RI dan Malaysia juga akan berbagi informasi strategis di bidang pertahanan dalam simposium, seminar, maupun kunjungan studi. Kerja sama militer di berbagai bidang juga diperkuat antara TNI dan angkatan bersenjata Malaysia. Dalam MoU tersebut, Indonesia dan Malaysia akan melakukan pertukaran personel, pendidikan, latihan, dan dukungan logistik, kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan, kerja sama industri pertahanan, serta kerja sama pertahanan dalam bentuk lain. "Saya berterima kasih hari ini menandatangani MoU yang sangat strategis. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sekarang, 50 tahun kemudian pun akan tetap punya manfaat," tambah Prabowo. Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia dan Malaysia harus selalu kompak dan maju bersama untuk perdamaian dunia. Menurut dia, dengan kerja sama yang baik antarnegara saling bertetangga ini akan menjadi modal berharga dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan lebih luas. "Dengan soliditas antara Indonesia dan Malaysia, kita bisa 'survive' di dalam geopolitik yang penuh ketidakpastian," kata Prabowo. Dalam kesempatan itu, mantan Danjen Kopassus ini menjelaskan bahwa Malindo bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan sebuah program strategis. Malindo lahir karena kesadaran pemimpin Malaysia dan Indonesia di mana kedua negara harus saling berpegangan erat. "Kedua bangsa kita pernah dijajah cukup lama oleh bangsa asing. Kita di Nusantara yang sekarang Indonesia, yang dulunya terdiri atas banyak kerajaan. Malaysia pun demikian, mengalami penjajahan cukup lama. Mereka menjajah kita karena kita kaya, untuk mengambil kekayaan kita," ucapnya. Prabowo menekankan bahwa Indonesia dan Malaysia harus saling memperkokoh hubungan dan kerja sama yang baik antarnegara bertetangga dan serumpun untuk menjaga stabilitas di kawasan. "Saya menganjurkan segala usaha untuk lebih mempererat hubungan dengan Malaysia. Saya akan berjuang untuk memperkokoh hubungan kita. Indonesia and Malaysia has a special relationship,” kata Prabowo. Prabowo mengungkapkan rasa syukur bahwa Indonesia dan Malaysia telah memiliki Malindo selama 50 tahun ini."Saya merasa sangat terhormat dan besar hati bisa hadir dan memperingati 50 Tahun Malindo bersama saudara saya, Dato' Seri Hishammuddin bin Hussein. Kita adalah pelaku sejarah. Mari kita bekerja untuk kerja sama yang lebih kuat lagi," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: RI dan Malaysia perkuat kerja sama pertahanan
Pewarta : Syaiful HakimEditor : Yuniati Jannatun Naim
Copyright © ANTARA 2022
Terkait
Terpopuler
Sumber gambar, AFP/TED ALJIBE
Keterangan gambar,
Setelah kerja sama militer di laut dan udara, Indonesia-Malaysia-Filipina sepakat soal melebarkan kesepakatan ke pasukan tempur darat.
Kementerian Pertahanan Indonesia sepakat menjalin kerja sama militer di wilayah darat dengan Malaysia dan Filipina, dalam ajang Shangri-La Dialogue, di Singapura, akhir pekan lalu.
Perjanjian ini menyusul dua kesepakatan militer lain yang lebih dulu ditargetkan menumpas berbagai aksi teror di wilayah ketiga negara.
Namun pakar pertahanan menilai kerja sama ini hanya mengembangkan rasa saling percaya antara ketiga pemerintahan, bukan solusi menindak dan mencegah terorisme.
Adapun beragam kerja sama militer lintas negara dalam bidang kontra terorisme diharapkan tidak mendorong TNI mengambil alih tugas kepolisian di dalam negeri.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Brigjen Totok Sugiarto, menyebut dalam waktu dekat kerja sama trilateral ini akan direalisasikan melalui latihan bersama pasukan Angkatan Darat di Tarakan, Kalimantan Utara.
Totok berkata, dalam latihan bersama pertama itu setiap negara akan mengirim satu kompi tentara.
"Patroli bersama antarnegara di laut dan udara selama ini sudah dilakukan, yang belum di sektor darat," ujar Totok saat dihubungi Senin (03/06).
"Sejak ada kerja sama trilateral, penyanderaan oleh perompak di Laut Sulu terus berkurang. Jadi perjanjian ini memang efektif," tuturnya kepada BBC News Indonesia.
Sumber gambar, AFP/MANDEL NGAN
Keterangan gambar,
Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, disebut berperan besar dalam menggagas kerja sama militer kontra terorisme di selatan Filipina.
Keamanan dan stabilitas kawasan Indonesia-Malaysia-Filipina disebut sebagai tujuan umum perjanjian terbaru ini.
Laut Sulu di utara Sulawesi atau selatan Filipina kerap menjadi lokasi penculikan dan penyanderaan nelayan oleh kelompok teror Abu Sayyaf.
Februari lalu misalnya, Abu Sayyaf mengklaim menyandera dua WNI dan satu warga Malaysia. Mereka meminta uang tebusan kepada pemerintah dan keluarga korban.
Seperti kejadian sebelumnya, mereka mengancaman bakal memancung korban jika tebusan tidak diberikan.
"Perjanjian ini kalau bisa untuk selamanya, jangan sampai terjadi perang seperti di Arab. Harapannya ASEAN kondusif dan terus aman," kata Totok.
"Nantinya latihan bersama pasukan darat akan diperbesar, sementara satu kompi. Nanti bisa berkembang satu batalyon sampai satu brigade," tuturnya.
Sumber gambar, Getty Images/NurPhoto
Keterangan gambar,
Heri Ardiansyah adalah salah satu WNI terbaru yang dibebaskan dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Sulu, Filipina.
Bagaimanapun, kerja sama trilateral ini tidak lepas dari kritik. Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almashyari, misalnya, menyebut realisasi kesepakatan ini kerap tidak jelas juntrungannya.
"Kerja sama seperti ini sering tidak ditindaklanjuti dengan kegiatan yang nyata. Tapi paling tidak perjanjiannya sudah ada, jadi ada payung hukum kalau kerja sama ini nantinya dibutuhkan," kata Abdul.
Menurut pengamat isu pertahanan, Mufti Makarim, perjanjian militer Indonesia-Malaysia-Filipina ini lebih ditujukan sebagai penguat relasi psikologis antarnegara.
Alasannya, kata Mufti, perjanjian yang selama ini dibuat tidak pernah memberi kesempatan bagi militer negara lain turut menumpas terorisme di dalam negeri.
"Indonesia kurang yakin dengan operasi militer Filipina karena Abu Sayyaf terus eksis. Sementara itu Filipina menganggap Malaysia tidak proaktif karena militan Filipina punya jaringan dengan kelompok di utara Malaysia."
"Jadi perjanjian ini untuk saling cek, misalnya dalam patroli bersama, saling tahu titik koordinat pasukan negara lain, sehingga rasa saling percaya bisa tumbuh," kata Mufti.
Sumber gambar, Getty Images/Jes Aznar
Keterangan gambar,
Sebagian kawasan Filipina belum bebas aktivitas teror, terutama di Mindanao.
Lebih dari itu, keaktifan Kemhan membentuk kerja sama militer lintas negara diharapkan tetap sesuai dengan batas peran TNI dalam operasi kontraterorisme.
Apalagi, kata pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Ali Wibisono, terorisme hanya dapat ditumpas sampai ke akarnya lewat proses yudisial, bukan melalui kontak senjata.
"Pernah ada pembentukan Koopssusgab TNI dan semua perjanjian trilateral dari tahun 2016 merupakan inisiatif Indonesia."
"Jangan sampai ini menjadi ego kelembagaan untuk meningkatkan peran militer dalam upaya kontrateror. Di bidang ini militer diperlukan, tapi fungsinya terbatas," kata Ali via telepon.
Sumber gambar, AFP/NOEL CELIS
Keterangan gambar,
Tentara Filipina menggempur Marawai sepanjang 2017 saat kawasan itu dikuasai kelompok teror yang berafiliasi dengan ISIS.
Koopssusgab atau Komando Operasi Khusus Gabungan dibentuk TNI tahun 2015 untuk membantu Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Namun pasukan ini belum pernah beroperasi karena pro-kontra peran TNI yang terbatas dalam UU 15/2003 tentang Antiterorisme.
"Untuk merespons teror secara berkelanjutan, yang dibutuhkan adalah penegakan hukum dan membantu perdamaian."
"Militer diperlukan untuk membangun perimeter aman dan kalau ada eskalasi teror yang luar biasa seperti di Marawi, baru diterjunkan," kata Ali Wibisono.
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa korban sipil tewas muncul akibat penyanderaan Abu Sayyaf, salah satunya Hariadin, WNI yang meninggal saat berusaha kabur dari penculikan di Sulu.
Sementara itu, kelompok teror ISIS pernah disinyalir bakal memindahkan basis tempur mereka dari Suriah ke Marawi, Filipina. Tentara Filipina menggempur milisi di Marawi sepanjang Mei hingga Oktober 2017. Dugaan keterlibatan WNI dalam kelompok teror di kawasan itu pun beberapa kali diungkap pemerintah.
Konten tidak tersedia
{{promo.headlines.shortHeadline}}