Jurus Ciamik Tim Sri Mulyani Tangani Utang RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan melihat tahun 2022 masih sangat menantang. Tidak hanya karena Covid-19 yang masih akan menjadi penentu pergerakan perekonomian dalam negeri, tetapi juga risiko lainnya.
Diantaranya, kebijakan yang akan dilakukan oleh negara lain seperti kenaikan suku bunga hingga lonjakan inflasi yang akan sangat berpengaruh kepada sektor keuangan Indonesia.
Salah satunya kenaikan yield atau imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang juga berdampak pada kenaikan jumlah utang pemerintah. Padahal Indonesia harus melakukan konsolidasi fiskal.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengatakan, memiliki strategi ampuh untuk mengendalikan utang di tengah ketidakpastian tahun ini. Tentu saja oportunistik, fleksibel namun tetap prudent.
"Kita lihat kondisi market seperti apa, kita harus bisa mencari time yang pas untuk mendapatkan hasil yang terbaik, karena kita kan ingin cost serendah mungkin, yield serendah mungkin tapi tetap dengan risiko terjaga," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (28/1/2022).
Strategi yang ditempuh tentunya dengan terus menjalin kerjasama dengan negara lain melalui bilateral maupun multilateral. Beberapa lembaga keuangan dunia bahkan masih akan tetap menjadi tempat Indonesia berutang.
"Kami terus bekerja sama dan mendapat support dari development partner kita lembaga bilateral, multilateral, dari Bank Dunia, ADB, KfW, JICA dari Jepang. Itu kita dapatkan komitmen besar untuk membantu penuhi kebutuhan pembiayaan kita," jelasnya.
Kemudian, pemerintah akan meningkatkan kontribusi investor domestik terutama ritel dalam pembelian SBN. Juga bekerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III yang akan berlangsung hingga akhir tahun.
Tak hanya yang berasal dari utang, Pemerintah juga menggunakan strategi pembiayaan non utang melalui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).
"Kita juga ada sumber pembiayaan non utang seperti SAL yang akan terus kita kelola juga. dan tentu saja kita dapat dukungan dari BI, dimana BI bantu untuk sektor kesehatan dan kemanusian," kata dia.
Selanjutnya, pemerintah juga akan menerbitkan SBN baik konvensional syariah dengan mata uang rupiah dan valas. Untuk balas akan diterbitkan dalam bentuk mata uang dolar AS, euro dan japanese yen.
"SBN valas kami terbitkan global bond konvensional dan global bonds sukuk. Ada SDG bonds, Samurai bonds dan eurobonds. Soal timing kami sampaikan bagaimana kami melihat dan mencari windows yang pas untuk mendapatkan deal transaksi terbaik," pungkasnya.
(mij/mij)