Mendapat pendidikan pasal titik-titik ayat titik-titik

Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pasal 31 Ayat 2 UUD 1945 berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita belajar tentang UUD atau Undang-Undang Dasar terlebih dahulu.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi negara dan salah satu dasar hukum tertulis di Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.

Semua kebijakan dan peraturan akan mengaju pada Undang-Undang Dasar 1945, karena UUD 1945 mengandung semua nilai-nilai yang terdapat pada dasar negera, Pancasila.

Sebelum menjadi UUD 1945 yang kita gunakan saat ini, UUD 1945 telah mengalami proses amandemen atau perubahan.

Berdasarkan website resmi dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), sejauh ini UUD telah mengalami amandemen sebanyak empat kali melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Amandemen tersebut berlangsung pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasall-pasall ini, yaitu pasal 31 ayat 1 dan 2, secara umum membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan.

Dalam pasal tersebut dijelaskan dengan jelas bahwa:

• Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan (tanpa terkecuali). Dengan demikian, baik itu si kaya, si miskin, atau orang dengan latar belakang apapun di Indonesia masih tetap berhak mendapatkan pendidikan
• Negara wajib membiayai pendidikan dasar untuk semua warga negara Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2, semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah pun wajib untuk membiayai pelaksanaannya.

Baca juga:  Ideologi Pancasila (Pengertian, Makna, dan Fungsinya) LENGKAP

Materi tentang Pasal 31 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 ini masuk dalam mata pelajaran PPKn (atau Kewarganegaraan) Kelas X Bab 4 – Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Pentingnya Pendidikan Bagi Warga Negara

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dibahas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang pendidikan seperti Pasal 31 di atas.

Beberapa manfaat dari pendidikan antara lain:

• Memberikan pengetahuan
• Untuk karir atau pekerjaan
• Membangun karakter
• Memberikan pencerahan
• Membantu kemajuan bangsa

Demikian pembahasan mengenai isi pasal 31 UUD 1945, kamu juga bisa medownload secara online UUD 1945 secara lengkap pada alamat berikut ini hukumoline.com , Semoga bermanfaat.

Tangkap layar UUD 1945.pdf. Berikut Isi Pasal 31 UUD 1945 Tentang Hak dan Kewajiban di Bidang Pendidikan, Ini Maknanya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut isi pasal 31 UUD 1945 tentang hak dan kewajiban di bidang pendidikan bagi warga negara.

Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 terdiri dari lima ayat setelah amandemen.

Sementara sebelum amandemen, pasal 31 UUD 1945 memuat dua ayat.

Baca juga: Apa itu Tawakal? Berikut Pengertian, Macam, Contoh, dan Penerapannya

Baca juga: Komponen Cadangan: Berikut Pengertian dan Ulasan Selengkapnya

Ilustrasi sekolah: Tahun 2021 ini, Jaringan InfraDigital Nusantara (IDN) memperluas layanan pembayaran iuran pendidikan atau SPP dengan menggandeng salah satu perusahaan e-commerce yaitu Shopee. (Istimewa)

Isi Pasal 31 UUD 1945 sebelum Amandemen

(1) Tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Isi Pasal 31 UUD 1945 setelah Amandemen

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan nasional memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, karena itu, dalam penerimaan peserta didik tidak dibenarkan adanya pembedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali dalam satuan pendidikan yang memiliki kekhususan. Misalnya, satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan atas dasar kewanitaan dibenarkan untuk menerima hanya wanita sebagai peserta didik dan tidak menerima pria. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tertentu dibenarkan untuk menerima hanya penganut agama yang bersangkutan.

Lihat Foto

KOMPAS.COM/HADI MAULANA

Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 4 Batam, Kepulauan Riau (Kepri) kembali memberlakukan pembelajaran sistem daring, Rabu (2/2/2022).

KOMPAS.com - Hak warga negara dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Salah satu pasal yang mengatur hak warga negara adalah Pasal 31.

Pasal 31 UUD 1945 merupakan bagian dari BAB XIII tentang pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 UUD 1945 ayat 155 secara spesifik memuat tentang hak warga negara atas pendidikan.

Berikut hak yang diatur dalam pasal 31 UUD tahun 1945 adalah:

Hak Mendapatkan Pendidikan

Pasal 31 UUD 1945 ayat 1 berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan nasional disusun sebagai usaha agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap warga diharapkan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan dari generasi ke generasi.

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan seacara semesta, menyeluruh, dan terpadu.

Semesta artinya pendidikan terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara.

Menyeluruh artinya mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Terpadu artinya saling terikat antara pendidikan nasional dengan seluruh upaya pembangunan nasional.

1.gembira ria dan pengumuman2.latihan baris berbaris (PBB)bantu dong dengan bahasa sendiri ​

perbedaan dari sila 1 2 dan 3​

Indonesia merdeka tahun? ​

sebutkan 4 manfaat musyawarah​

perilaku yang sesuai dengan sila ke satu​

bagaimana orang utan mendapatkan makanan​

1. Siapakah presiden di ngara Indonesia?2. Siapakah Presiden di negara Inggris?3. Siapakah Presiden di negara China?4. Siapakah Presiden di negara Pol … andia?5. Siapakah Presidan di negada Palestina?Tolong di jawab ya,, akan saya kasih hadiah poin banyak soalnya​

Jelaskan Bagaimana cara indonesia melawan penjajah dan Negara apa saja yang menjajah indonesia??Tolong yaa​

kak/bang/dikTolong dong,, jawab kapan aja bisa kokJangan ngasal dan NO CONTEK DARI WEBSITE,GOOGLEATAU JAWABAN LAIN!​

Tuliskan perbedaan antara rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila yang ditetapkan dalam sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945​