Oleh: Ranap Tumpal Hermansius Simanjuntak, mahasiswa magister hukum Universitas Pamulang (Unpam)
Medio November 2020, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nizam membeberkan sekelumit data.
Isi data tersebut menorehkan catatan sekitar 2-3 juta lulusan SMA dan SMK setiap tahun. Namun menurut Nizam yang bisa diserap oleh perguruan tinggi baru sekitar 38 persen.
“Saat ini Indonesia memiliki 4.700 perguruan tinggi dengan lulusan SMA dan SMK rata-rata sekitar 2-3 juta setiap tahunnya,” katanya dilansir dari kemdikbud.go.id.
Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pendidikan Mohammad Nasir menyebutkan, angka partisipasi kasar siswa Indonesia yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi masih jauh dibandingkan dari negara tetangga sebesar Mayasia yang hampir 50 persen, Singapura sebesar 70 persen, bahkan Korea Selatan (Korsel) sudah ,mencapai 98 persen. Menurutnya hampir seluruh rakyat Korsel berusia 18 hingga 23 sudah mengenyam pendidikan tinggi.
Baca juga: Tujuh Jurusan Kuliah di Kampus Ini Tawarkan Karier Masa Depan Menjanjikan
Melihat jumlah tersebut, maka berdampak terhadap persaingan global dalam aruss industri yang saat ini memasuki era 4.0.
Itu berarti tenaga kerja manusia yang banyak tergantikan mesin makin runyam dengan menjamurnya tenaga kerja berpendidikan seadanya.
Salah satu kendala, masih banyak lulusan sekolah menengah tak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi adalah akibat kekurangan dana.
Hal ini menjadi masalah klasik yang sudah turun temurun. Dampak pandemik covid-19 pun rasanya makin memperumit masalah.
Cerita pilu mahasiswa yang terpaksa cuti kuliah lantaran tak mampu membayar uang kuliah atas prahara orang tua yang kehilangan pendapatan membuat saya cuma bisa mengernyitkan dahi.
Baca juga: Nadiem: Sektor Pendidikan Berperan Penting Hapuskan Perkawinan Anak
SERANG - Situasi Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi keberlangsungan lembaga pendidikan tinggi swasta di Banten. Banyak kampus swasta di Banten terseok-seok melewati masa pandemi, khususnya untuk menghidupi operasional kampus di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.
Iklan – Artikel dilanjutkan di bawah
Di sisi lain, kebutuhan untuk dapat mengakses pendidikan tinggi oleh masyarakat Banten begitu tinggi. Kampus yang memasang tarif sesuai kemampuan masyarakat ekonomi kecil di Banten menjadi harapan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tinggi yang merakyat.
Rektor Universitas Pamulang (Unpam) Dr. Nurzaman mengaku terpanggil untuk menjawab kebutuhan masyarakat Banten akan kebutuhan pendidikan yang terjangkau. Nurzaman menyatakan Unpam sebagai salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) menyasar masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan secara akademik.
"Unpam hadir di tengah masyarakat yang ingin menempuh pendidikan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan hasil observasi kami ternyata banyak lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan pendidikan alasanya kenapa? Tidak cukup uang untuk biaya kuliah,” kata Rektor didampingi Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama, Dr. Dewi Anggraeni, Kamis (18/3/2021).
Iklan – Artikel dilanjutkan di bawah
Unpam sebagai bagian dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Banten sengaja melakukan terobosan yang mengedepankan situasi ekonomi masyarakat Banten, khususnya dari kalangan menengah ke bawah untuk mengenyam jenjang pendidikan tinggi dengan biaya murah namun tetap menjaga kualitas dan kompetensi lulusan.
Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama, Dewi Anggraeni menambahkan bahwa pembukaan Universitas Soetomo Serang di bawah Yayasan Sasmita Jaya yang masih satu manajemen dengan Unpam menjadi bentuk kontribusi yayasan kepada masyarakat Banten untuk mengenyam pendidikan tinggi. "Tujuan kami untuk meningkatkan pengetahuan, skill generasi muda di Banten, dengan biaya terjangkau," kaat Dewi berbincanh dengan BantenNews.co.id.
Secara kualitas, Dewi menyebutkan Unpam saat ini loncat dari peringkat 97 menjadi peringkat 55 perguruan tinggi di tingkat nasional dari total 4000 lebih perguruan tinggi di Indonesia. "Kami sudah di peringkat 100 besar itu sudah menggambarkan kualitas Unpam bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain, kami bisa pastikan kualiatas kami tidak rendah," jelasnya.
Iklan – Artikel dilanjutkan di bawah
Mengenai besaran biaya kuliah, Dewi menjelaskan perguruan tinggi, khususnya swasta secara otonom dapat menentukan besaran biaya secara mandiri tanpa intervensi pemerintah. "Ini dikuatkan statemen dari Kepala Lembaga LLDIKTI (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, Jawa Barat dan Banten) Prof. Umam Suherman, yang memberikan pernyataan bahwa (biaya kuliah merupakan) ranah perguruan tinggi masing-masing. Bukan kewenangan Dikti, Kemendikbud maupun LLDIKTI, apalagi Pemerintah Daerah," tandasnya.
Besaran biaya kuliah di Universitas Soetomo Serang sendiri hanya Rp900 ribu per semester tanpa uang bangunan dan biaya lain. Artinya, mahasiswa hanya membayar Rp150 per bulan.
Dikatakan Dewi, Unpam sendiri sangat terbuka membuka ruang dialog untuk berbagi informasi terkait manajerial pengelolaan perguruan tinggi. "Kami juga sebelumnya sudah beberapa kali komuniaksi dengan APTISI, baik itu Rektor yang lama (Dr. Dayat Hidayat) maupun rektor yang baru (Dr. Nurzaman). Unpam juga menerima studi banding hampir tiap bulan bukan hanya dari kampus di Banten, tapi dari Kalimantan, Sulawesi, Lampung dan daerah lain."
Salah satu program unggulan di Unpam, kata dia, akan berlaku di Kota Serang yakni beasiswa penuh untuk kamun disabilitas. Mahasiswa disabilitas mendapatkan kuliah gratis hingga lulus. "Khusus untuk program ini, kami siapkan laptop khusus untuk mereka, hasil dari kerja sama dengan IBM. Kami tidak membuat kelas khusus, tapi kami menyediakan pendamping bagi mahasiswa disabilitas."
Selain itu, Dewi menambahkan program beasiswa mandiri kewirausahaan menjadi salah satu alternatif bagi mahasiswa. Melalui unit-unit produksi seperti air mineral, perbengkelan, produksi coklat, cup lampu mahasiswa praktik untuk mendapat uang saku dan uang SPP. "Unit produksi itu dikelola oleh dosen dan mahasiswa Unpam."
Unpam sendiri memfasilitasi pendidikan tinggi mulai dari pramukantor, sekuriti, staf administrasi, staf pendidikan dalam ikatan dinas. Bukan cuma jenjang S-1 melainkan hingga pascasarjana. "Ada juga (sekuriti) yang sampai jadi dosen di Unpam setelah melalui tahap seleksi," jelasnya.
Ketua APTISI Banten, Abas Sunarya mengakui adanya dinamika dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di Banten. Ada sebagian kampus di Kota Serang yang merasa riskan dengan kehadiran Unpam yang melebarkan sayap ke Kota Serang dengan biaya kuliah yang relatif lebih ringan. "Kami di Tangerang sebenarnya tidak terdampak langsung, justru yang di Kota Serang dan Cilegon yang khawatir. Tapi persitiwa kemarin banyak disalahartikan, padahal saya sudah sampaikan ke media secara lengkap. Saya tidak ada niat untuk melarang Unpam. Saya hanya menyampaikan keluhan anggota saja dan itu sifatnya menghadiri mediasi Walikota Serang (Senin, 15 Maret 2021)," kata Abas.
Ada banyak tema dialog dalam pertemuan dengan Walikota Serang Syafrudin. Mulai dari kebutuhan lulusan perguruan tinggi yang sesuai dengan karakter Kota Serang, dan salah satunya menyangkut kehadiran Universitas Soetomo Serang. Dalam pandangan Abas,
kondisi Pandemi Covid-19 banyak berpengaruh terhadap kelangsungan perguruan tinggi swasta di Banten. Pihaknya mencatat setidaknya ada 102 perguruan tinggi swasta di Banten. Kondisi kampus swasta saat ini sangat mengkhawatirkan. "Kami ingin perguruan tinggi yang kecil ini jangan sampai habis. Harus ada keseimbangan," kata dia.
Pihaknya justru mengacungi jempol terhadap Unpam yang tetap stabil menjalankan pengelolaan pendidikan tinggi di tengah pandemi. "Kami salut kepada Unpam, kok bisa. Yang lain bagaimana supaya bisa juga belajar (manajemen pendidikan dari Unpam). Kami mau baik-baik jangan dipatahkan, ujarnya. (you/red)
Sabtu, 20 Maret 2021 - 23:33 WIB
Universitas Pamulang. FOTO/IST
JAKARTA - Keluhan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah IV-B/Banten kepada Wali Kota Serang Syafrudin tentang kehadiran Universitas Sutomo di Serang seharusnya tak disikapi berlebihan dan intervensi kekuasaan. Alasannya, rakyat pun perlu mendapatkan fasilitas akses pendidikan terjangkau. Hal ini disampaikan salah seorang mahasiswa magister hukum Universitas Pamulang (Unpam), Ranap Tumpal Hermansius Simanjuntak. Dia menyayangkan pernyataan Wali Kota Serang dalam audiensi dengan perwakilan APTISI, Senin pekan lalu yang berupaya memfasilitasi keluhan dengan menyatakan bakal mempertemukan dua pihak."Seharusnya rakyat juga diajak. Masyarakat kurang mampu yang seharusnya paling difasilitasi oleh kepada daerah," katanya di Jakarta, Sabtu (20/3/2021).
Baca juga: 27 Mahasiswa UMI Lolos Program Kampus Mengajar Kementerian Pendidikan
Untuk diketahui, Universitas Sutomo sendiri merupakan kampus di bawah Yayasan Sasmita Jaya Grup yang dikenal telah menelurkan Unpam yang juga dikenal sebagai kampus berbiaya murah. Universitas Sutomo berencana hanya mematok biaya Rp150.000 per bulan bagi para mahasiswa S-1. Hal inilah yang dikeluhkan sejumlah kalangan kampus swasta di Serang yang membuat aduan kepada sang wali kota.Menurut Ranap, alternatif kuliah murah dengan kualitas mumpuni merupakan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kalangan kurang mampu. "Saya sendiri kuliah di Unpam merasa sangat terbantu dengan adanya biaya kuliah terjangkau. Setahun ini saya melihat kualitas pengajarannya baik dan profesional. Jadi, rasanya pemerintah perlu mendukung kampus-kammpus yang membuat program perkuliahan murah sekaligus berkualitas," katanya.Ranap menyatakan resistansi kampus sejatinya berdasarkan penawaran kualitas. Pasar memiliki kriterianya masing-masing, sehingga baginya masyarakat kurang mampu juga bisa mendapatkan kesaman hak atas akses pendidikan. "Dari data, setiap tahun jumlah lulusan SMA/SMK itu lebih 3,5 juta orang, sementara daya tampung masuk perguruan tinggi hanya sekitar 1,8 juta orang. Rasanya melihat pasar yang begitu besar tak perlu jadi masalah besar," ujarnya.Baca juga: Ini 50 Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di DKI Jakarta
Lelaki yang pernah berprofesi sebagai wartawan ini berharap pemerintah bisa mendukung adanya jangkauan biaya pendidikan murah. "Jangan malah hanya melihat dari sisi bisnis saja. Tantangan kita ke depan dengan industri 4.0 dan masih besarnya angka pengangguran tersebut membuat akses menuju SDM handal itu jadi pekerjaan rumah keberlangsungan hidup di negeri ini. Jangan malah terjebak standarisasi biaya saja. Apakah biaya murah menbuat kualitas murah? Tentu yang bisa menjawab pihak berwenang seperti Kementerian Pendidikan atau lewat BAN-PT," katanya. Dosen dan advokat, Susanto yang merupakan alumnus Magister Manajemen dan Magister Hukum Unpam menyatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang mendapat jaminan konstitusi. "Ini berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Harusnya negara hadir untuk pendidikan terutama bagi warga yg kurang mampu atau termarginalkan," katanya.Dirinya pun mengkritisi pemimpin daerah untuk aktif mendekatkan pendidikan kepada masyarakat. "Selaku pimpinan daerah semestinya turut membantu dan menyukseskan pendidikan berbiaya terjangkau. Soal pilihan itu rakyat yang menentukan. Saya kira Unpam sendiri yang sekarang dalam posisi peringkat 97 versi penilaian Dikti sudah membuktikan kualitas," katanya.