Kunci jawaban pkn kelas 12 sma halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 Apa yang dimaksud dengan e-budgeting?

Berikut ini merupakan pembahasan kunci jawaban Buku PKN untuk Kelas 12 halaman 74. Pembahasan kali ini kita akan bahas latihan yang ada pada buku paket PPKN Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74. Buku siswa untuk Semester 2 Kelas XII SMA/SMK. Semoga dengan adanya pembahasan kunci jawaban Pilihan Ganda (PG) dan juga Esaay Bab 3 Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Kelas 12 ini, kalian bisa menjadi lebih giat untuk belajar. Kunci jawaban ini diperuntukkan untuk para pelajar yang sedang mengerjakan tugas Kurikulum 2013 (K13). Kunci Jawaban Hal 74 PKN Kls 12 Tugas Mandiri 3.1

Kunci jawaban pkn kelas 12 sma halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 Apa yang dimaksud dengan e-budgeting?
Tugas Mandiri 3.1 PKN Kelas 12 Halaman 74 [Kunci Jawaban]

Bacalah berita di bawah ini.

24 Kepala Daerah Sepakat e-Budgeting

Para peserta forum Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) menyepakati percepatan penggunaan e-budgeting yang terbukti bisa mencegah penyelewengan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).”E-budgeting akan meningkatkan kualitas partisipasi politik. Intinya, e-budgeting buat semua warga negara jadi penting dan dipentingkan,” kata Ketua Angkatan I OKPPD, Bima Arya, di Jakarta, Jumat (27/3).

Setelah Anda membaca berita tersebut, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan e-budgeting?

E-Budgeting atau Electronic Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran berbasis web ataupun aplikasi yang diterapkan di beberapa daerah Indonesia. Harapannya, sistem ini mampu memproteksi pelaksanaan penganggaran di Indonesia.

2. Apa keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan?

  • Keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain sebagai berikut:
  • Meminimalisir penyalahgunaan kewenangan. 
  • Mengurangi pemborosan. 
  • Mengurangi tindakan korupsi. 
  • Sebagai wujud transparansi kegiatan pemerintahan dan juga akuntabilitas dari kegiatan keuangan.

3. Menurut Anda, apakah pada saat ini sistem e-budgeting harus sudah diterapkan oleh semua sektor pemerintahan? Berikan alasannya.

Karena banyak keuntungan yang didapat dan semua pihak terutama masyarakat dapat memantau pelaksanaan dan penggunaannya sehingga sudah mulai diterapkan di semua sektor pemerintahan.

4. Bagaimana dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi?

Dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi sangat baik karena dalam pelaksanaannya memanipulasi data di sistem e-budgeting sangat sulit. Jadi, tindakan korupsi dapat diminimalisir.

5. Apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting?

Syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting adalah daerah tersebut harus memiliki Infrastruktur dan inventaris di daerah mumpuni karena cakupan wilayah dengan skala yang cukup besar seperti, pasokan listrik dan koneksi internet yang stabil dan juga perangkat komputer. Selain sarana Infrastruktur tersebut daerah juga harus memiliki SDM yang memungkinkan untuk bisa menerapkan e-budgeting tersebut. 

Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74 Semester 1 Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN Halaman 74 Bab 3 Pengaruh Kemajuan Iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Kurikulum 2013 Dapat di baca di bawah ini.

Kunci jawaban pkn kelas 12 sma halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 Apa yang dimaksud dengan e-budgeting?
Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74

Tugas Mandiri 3.1

Bacalah berita di bawah ini.

24 Kepala Daerah Sepakat e-Budgeting

Para peserta forum Orientasi Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OKPPD) menyepakati percepatan penggunaan e-budgeting yang terbukti bisa mencegah penyelewengan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).”E-budgeting akan meningkatkan kualitas partisipasi politik. Intinya, e-budgeting buat semua warga negara jadi penting dan dipentingkan,” kata Ketua Angkatan I OKPPD, Bima Arya, di Jakarta, Jumat (27/3).

Selain menyepakati percepatan e-budgeting, forum juga merekomendasikan perpanjangan usia pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS). Hal tersebut penting untuk dijadikan dasar hukum dalam penyediaan posisi bagi pejabat struktural yang tidak lolos seleksi terbuka. OKPPD angkatan pertama 2015 diikuti 17 bupati, 7 wali kota, 3 wakil bupati, 10 ketua DPRD kota/kabupaten, dan 1 wakil ketua DPRD. Wali Kota Bogor, Bima Arya, terpilih sebagai Ketua Angkatan I OKPPD dan Wali Kota Pangkal Pinang, Muhammad Irwansyah, terpilih sebagai sekretaris. 

Penyusunan APBD berbasis e-budgeting pertama kali diterapkan di Kota Surabaya, Jatim, yang diikuti Pemprov DKI di 2015.

Sumber: www.tribunnews.com

Setelah Anda membaca berita tersebut, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

Kunci Jawaban : 

E-Budgeting atau Electronic Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran berbasis web ataupun aplikasi yang diterapkan di beberapa daerah Indonesia. Harapannya, sistem ini mampu memproteksi pelaksanaan penganggaran di Indonesia.

Kunci Jawaban : 

Keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain sebagai berikut:

  1. Meminimalisir penyalahgunaan kewenangan. 
  2. Mengurangi pemborosan. 
  3. Mengurangi tindakan korupsi. 
  4. Sebagai wujud transparansi kegiatan pemerintahan dan juga akuntabilitas dari kegiatan keuangan.

Kunci Jawaban : 

Ya, 

Karena banyak keuntungan yang didapat dan semua pihak terutama masyarakat dapat memantau pelaksanaan dan penggunaannya sehingga sudah mulai diterapkan di semua sektor pemerintahan.

Kunci Jawaban : 

Dampak penerapan e-budgeting dalam pemberantasan korupsi sangat baik karena dalam pelaksanaannya memanipulasi data di sistem e-budgeting sangat sulit. Jadi, tindakan korupsi dapat diminimalisir.

Kunci Jawaban : 

Syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting adalah daerah tersebut harus memiliki Infrastruktur dan inventaris di daerah mumpuni karena cakupan wilayah dengan skala yang cukup besar seperti, pasokan listrik dan koneksi internet yang stabil dan juga perangkat komputer. Selain sarana Infrastruktur tersebut daerah juga harus memiliki SDM yang memungkinkan untuk bisa menerapkan e-budgeting tersebut. 

Baca Juga : 

Kunci Jawaban PKn Tugas Mandiri 3.2 Halaman 77-79

Demikianlah Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 yang dapat kuncijawabankelas.com bagikan ini. Semoga Kunci Jawaban PKN Kelas 12 Tugas Mandiri 3.1 Halaman 74 ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih.

Portal Kudus - Berikut kunci jawaban PKN kelas 12 halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 apa yang dimaksud dengan E-Budgeting.

Inilah pembahasan kunci jawaban PKN kelas 12 halaman 74 Tugas Mandiri 3.1, simak dan pahami dengan baik disini.

Untuk siswa kelas 12 SMA tentu memiliki keinginan bisa mengerjakan semua soal yang diberikan dengan baik, terutama soal PKN Kelas 12 halaman 74.

Baca Juga: KUNCI JAWABAN IPA Kelas 9 Halaman 168-170 Aktivitas 4.2 Tentang Interaksi Dua Benda Bermuatan Terhadap Jarak

Simak pembahasan lengkap kunci jawaban disini lengkap dengan pembahasannya, agar tidak salah dan bisa memahami soal dengan jawaban dengan baik.

Kunci jawaban ini dibuat dengan tujuan agar siswa bisa terbantu dengan mudah, ketika mengerjakan dan menyelesaikan tugas Matematika yang diberikan.

Berikut kunci jawaban PKN kelas 12 halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 yang dilansir Portal Kudus dari alumni UIN Maulana Malik Ibhrahim Malang (UIN Malang) M Imam Zaenal Abidin, M.Pd.

Baca Juga: KUNCI JAWABAN IPS Kelas 9 Halaman 115 Aktivitas Kelompok Bab 2 Tentang Perubahan Sosial Budaya dan Globalisasi

Kunci Jawaban Tugas Mandiri 3.1 PKN Kelas 12 Halaman 74


Page 2

Kunci jawaban pkn kelas 12 sma halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 Apa yang dimaksud dengan e-budgeting?

Ilustrasi kunci jawaban PKN kelas 12 halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 /unsplash.com


Page 3

Kunci jawaban pkn kelas 12 sma halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 Apa yang dimaksud dengan e-budgeting?

Ilustrasi kunci jawaban PKN kelas 12 halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 /unsplash.com


Page 4

Baca Juga: KUNCI JAWABAN Tugas Mandiri 4.3 PKN Kelas 11 Halaman 129 130 131 Perdamaian dan Pembangunan Kembali Jalur Gaza

5. Apa saja syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting?

Jawaban :

Syarat sebuah daerah untuk bisa menerapkan e-budgeting adalah daerah tersebut harus memiliki Infrastruktur dan inventaris di daerah mumpuni karena cakupan wilayah dengan skala yang cukup besar seperti, pasokan listrik dan koneksi internet yang stabil dan juga perangkat komputer.

Selain sarana Infrastruktur tersebut daerah juga harus memiliki SDM yang memungkinkan untuk bisa menerapkan e-budgeting tersebut.

Demikian terkait kunci jawaban PKN kelas 12 halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 apa yang dimaksud dengan E-Budgeting.***

Baca Juga: KUNCI JAWABAN PKN Kelas 11 Halaman 117 Uji Kompetensi Bab 3 Sistem Hukum dan Peradilan Di Indonesia

Disclaimer:

1) Konten ini dibuat untuk membantu orang tua dalam membimbing anak dalam belajar, selayaknya dijelaskan proses penemuan jawaban, bukan hanya hasil akhir.

2) Jawaban bersifat terbuka, dimungkinkan bagi siswa dan orang tua mengeksplorasi jawaban lebih baik.


Page 5

Kunci jawaban pkn kelas 12 sma halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 Apa yang dimaksud dengan e-budgeting?

Ilustrasi kunci jawaban PKN kelas 12 halaman 74 Tugas Mandiri 3.1 /unsplash.com