Kota apakah yang menggunakan patung rusa sebagai identitas kotanya?

Pulau Timor telah dikenal jauh sebelum zaman kolonial. Bukti sejarah yang menunjukkan seperti tercantum dalam pujasastra Kakawin Nagarakretagama karya Empu Prapañca tahun 1365 M yang menyebut Timor sebagai anak sungai.[2] Pada masa itu, wilayah ini menjadi salah satu dari 98 anak sungai atau wilayah-wilayah yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit, namun mempunyai raja-raja yang otonom dan mandiri. Wilayah Timor pada masa pra-kolonial juga menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang terbentang antara India dan Tiongkok, serta Asia Tenggara Maritim. Barang-barang dari luar yang diperdagangkan antara lain logam; beras; tekstil halus; dan koin yang dibarter dengan rempah-rempah lokal seperti kayu cendana; tanduk rusa; lilin lebah; dan lain-lain. Kayu cendana merupakan komoditas utama wilayah ini. Pada tahun 1515, orang Portugis pertama kali mendarat di dekat Pante Makasar. Para pedagang Portugis mengeksplor kayu cendana dari Pulau Timor hingga pohon itu hampir punah. Di tahun 1556, sekelompok biarawan Dominikan mendirikan desa di Lifau.

Selain itu, Timor Timur pernah berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Baabullah (15701583), ia memperluas pengaruhnya dari Kepulauan Maluku; Mindanao; Sulawesi; Nusa Tenggara; Raja Ampat; hingga ke Kepulauan Marshall di sebelah timur. Ini ditandai dengan penempatan para wali kuasa Kesultanan Ternate (Sangaji) di wilayah-wilayah itu termasuk Timor Timur.[3][4] Saat itu Timor Timur masih merupakan "wilayah tak bertuan" (wilde occupantie) yang terdiri dari beberapa kerajaan (kesukuan) kecil dan para pedagang Portugis yang berdagang di wilayah ini.[5] Di akhir abad ke-16, Kesultanan Ternate mulai mengabaikan Timor Timur serta wilayah-wilayah kekuasaannya yang lain, ditambah dengan pengaruh Belanda yang semakin menguat di Kesultanan Ternate pada awal abad ke-17.[6]

Sejak akhir abad ke-16, Pulau Timor menjadi perebutan antara bangsa Portugis dan Belanda. Keduanya datang dengan tujuan untuk mengeksplor rempah-rempah. Tahun 1613, Belanda menguasai bagian barat pulau yang kemudian dikenal sebagai "Timor Belanda" atau Timor Barat. Selama tiga abad berikutnya, Belanda berhasil mendominasi wilayah Indonesia dengan pengecualian Pulau Timor bagian timur yang telah lebih dulu diduduki orang-orang Portugis.

Pada tahun 1702, sebuah wilayah koloni baru Portugal berdiri di Timor dan beribukota di Lifau, yang juga menjadi ibu kota dari semua wilayah kekuasaan Portugal di Kepulauan Nusa Tenggara.[7] Sejak saat itu, wilayah koloni Portugal di Pulau Timor dikenali sebagai "Timor Portugis". Kontrol Portugal atas wilayah ini lemah, terutama di pedalaman pegunungan. Ini ditandai dengan persaingan antara pedagang Portugis dengan biarawan Dominikan dan orang Timor sendiri, serta serangan dari pasukan Belanda yang menguasai Timor Barat. Kontrol administrator kolonial sebagian besar terbatas pada daerah Dili, dan mereka harus bergantung pada kepala suku tradisional untuk memperkuat kontrol dan pengaruhnya. Pada tahun 1769, ibu kota dipindahkan dari Lifau ke Dili karena serangan dari beberapa penguasa lokal.

Perbatasan antara Timor Portugis dan Hindia Belanda secara resmi diputuskan pada tahun 1859 melalui Perjanjian Lisboa antara Portugal dan Belanda. Kemudian di tahun 1913, Portugal dan Belanda secara resmi sepakat untuk membagi pulau di antara mereka.[8] Batas definitif ditentukan oleh Mahkamah Arbitrase Antarabangsa pada tahun 1916.[9] Portugal menguasai wilayah Pulau Timor bagian timur dengan pulau kecil di sekitarnya dan sebuah wilayah eksklave di Timor Barat.

Pada tahun 1942, wilayah ini diduduki oleh tentara Jepang yang pada waktu itu menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara; Asia Timur; dan Kepulauan Pasifik. Pada masa pendudukan Jepang ini terjadi pertempuran sengit di Pulau Timor antara pasukan Jepang melawan pasukan Portugis; Belanda; Australia; Amerika Serikat; Inggris; dan beberapa penduduk setempat baik dari timur maupun barat untuk mengusir tentara Jepang. Di bawah pendudukan Jepang, perbatasan antara Timor Portugis dan Hindia Belanda diabaikan dan Pulau Timor dijadikan satu zona administrasi di bawah komando Tentara Kekaisaran Jepang. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan perang berakhir, Portugal merebut kembali wilayahnya di Timor Timur, sementara Timor Barat menjadi bagian dari Indonesia setelah kemerdekaannya di tahun 1945.

Proses IntegrasiSunting

Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga (atau disebut juga Revolusi Anyelir) yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Partai-partai politik mulai berdiri di Timor Timur: APODETI (Associação Popular Democrática Timorense); FRETILIN (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente); UDT (União Democrática Timorense); Partido Trabalhista; KOTA (Klibur Oan Timor Asuwain); dan ADITLA (Associação Democratica para a Integração de Timor-Leste na Austrália). UDT menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. APODETI menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. FRETILIN menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Ketiganya merupakan tiga partai terbesar. Partai-partai kecil, seperti KOTA menginginkan pemerintahan monarki tradisional yang fokus pada kepemimpinan lokal, ADITLA menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Australia, dan Partai Trabalhista (Partai Buruh) yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali.

Pada awalnya, di antara partai-partai tersebut terbentuk dua pandangan besar di Timor Timur, yakni koalisi antara Partai UDT dan FRETILIN yang dimaksudkan sebagai jalan untuk membentuk Timor Timur yang merdeka sebagai sebuah negara, serta Partai APODETI yang menghendaki integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Namun, di kemudian hari koalisi Partai UDT dan FRETILIN tidak bertahan lama seiring adanya isu pengkomunisan yang akan dilakukan FRETILIN. Beberapa tokoh UDT akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan APODETI dan mengarahkan dukungannya untuk berintegrasi dengan Indonesia. Arah dukungan Partai APODETI dan UDT itu belakangan juga diikuti oleh beberapa tokoh dari partai-partai lain seperti KOTA dan Trabalhista, sementara Partai ADITLA yang awalnya menghendaki integrasi Timor Timur dengan Australia kemudian membatalkan niatnya setelah pemerintah Australia menyatakan dengan tegas menolak gagasan tersebut.

Keluarnya UDT dari koalisi dengan FRETILIN menimbulkan konflik antara kedua partai tersebut yang berujung pada perang saudara di Timor Timur yang berlangsung dari tanggal 20 Agustus hingga 27 Agustus 1975. Pasukan FRETILIN memberikan perlawanan yang hebat baik terhadap pasukan UDT, APODETI, maupun penduduk sipil pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Di tengah kemelut perang saudara, Gubernur Timor Portugis Mário Lemos Pires menghubungi pemerintah pusat di Portugal agar mengirimkan bala bantuan ke Timor Timur. Karena tidak mendapatkan jawaban, Lemos Pires kemudian memerintahkan penarikan tentara Portugis yang masih bertahan ke Pulau Atauro.

Perang saudara itu akhirnya dimenangkan oleh FRETILIN, yang kemudian secara de facto memegang kendali atas wilayah Timor Timur yang sedang terjadi kekosongan kekuasaan, meskipun beberapa pertempuran dan pembantaian masih berlangsung di beberapa daerah. Walaupun secara de facto memegang kendali pemerintahan, tetapi FRETILIN tetap mengakui kedaulatan Portugal atas Timor Timur dan menginginkan pemerintahan Portugis kembali dan melanjutkan proses dekolonisasi. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, FRETILIN membentuk beberapa komisi dalam menjalankan pemerintahan sementara sambil menunggu hasil komunikasi dengan pemerintah Portugal.

Pada awal November 1975, menteri luar negeri dari Portugal dan Indonesia bertemu di Roma, Italia untuk membahas penyelesaian konflik. Meskipun tidak ada pemimpin dari Timor Timur yang diundang ke pembicaraan, FRETILIN mengirim pesan yang menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama dengan Portugal. Pertemuan berakhir dengan kedua pihak sepakat bahwa Portugal akan bertemu dengan para pemimpin politik di Timor Timur, tetapi pertemuan itu tidak pernah terjadi. Frustrasi oleh kelambanan Portugal, para pemimpin dari FRETILIN percaya bahwa mereka dapat menangkis kemajuan yang dicapai Indonesia dengan lebih efektif jika mereka mendeklarasikan Timor Timur yang merdeka. Komisaris Politik Nasional Marí Alkatiri melakukan perjalanan diplomatik ke Afrika, mengumpulkan dukungan dari pemerintah di sana dan di tempat lain. Menurut FRETILIN, upaya ini menghasilkan jaminan dari dua puluh lima negara, termasuk Tiongkok; Uni Soviet; Mozambik; Swedia; dan Kuba untuk mengakui negara baru yang akan didirikan.

FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak pada tanggal 28 November 1975, menyebutnya sebagai República Democrática de Timor-Leste (bahasa Portugis untuk "Republik Demokratik Timor Leste"). Proklamasi yang belakangan didukung oleh Portugal ini tidak diakui oleh pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan pihak Portugal dalam pertemuan di Roma.[10] Sejurus selepas itu, partai pro-integrasi, yakni APODETI; UDT; Trabalhista; dan KOTA segera mengadakan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Arnaldo dos Reis Araújo (APODETI) dan Francisco Xavier Lopes da Cruz (UDT). Pernyataan sikap politik keempat partai diiringi dengan persiapan pembentukan pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi yang jumlahnya sekitar 40 ribu orang. Dari perbatasan Timor Barat, pasukan yang terdiri dari para pengungsi ini kembali ke Timor Timur dan menyerang kedudukan pasukan FRETILIN secara bergerilya. Beberapa pihak dari kalangan pro-kemerdekaan kemudian menuduh deklarasi yang diadakan oleh kalangan pro-integrasi di Balibo dan pasukan-pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi sengaja dirancang oleh intelijen Indonesia, dengan maksud untuk memperkuat legitimasi Indonesia menyerbu wilayah Timor Timur.

Pada 7 Desember 1975, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melakukan invasi militer ke Timor Timur. Selama masa invasi, massa penolak integrasi dibantai oleh pasukan ABRI, sedangkan anak-anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer Indonesia. Menyusul invasi tersebut, Gubernur Timor Portugis dan stafnya meninggalkan Pulau Atauro dengan dua kapal perang Portugal, menuju ke Darwin, Australia. Sebagai pernyataan kedaulatan, Portugal tetap mempertahankan kapal perang yang berpatroli di perairan sekitar Timor Timur hingga Mei 1976.

Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integrasi membentuk PSTT (Pemerintahan Sementara Timor Timur) dan mengangkat Arnaldo dos Reis Araújo sebagai Gubernur serta Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai Wakil Gubernur. Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat merasa ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya, Timor Barat. Timor Timur menjadi provinsi yang paling unik, karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, dimana provinsi Indonesia lainnya merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Pada saat Presiden Soeharto menghadiri peringatan 2 tahun Integrasi Timtim di Gedung DPRD Tingkat I Timor Timur, ia menyebut bersatunya Timor Timur sebagai "kembalinya anak yang hilang ke pangkuan ibu pertiwi".

ReaksiSunting

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara di dunia tidak mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur. PBB terus menganggap bahwa Portugal sebagai kekuatan administrasi yang sah bagi Timor Timur. Negara-negara yang mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur di antaranya adalah Amerika Serikat dan Australia.[11][12]

Usulan otonomi khusus hingga kemerdekaanSunting

Pasca pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, ia turut memberikan perhatian pada masalah Timor Timur. Presiden Habibie membuat berbagai pernyataan publik di mana ia menyebutkan bahwa biaya mempertahankan subsidi moneter untuk mendukung provinsi tidak diimbangi oleh manfaat terukur bagi Indonesia. Karena analisis untung-rugi yang tidak menguntungkan ini, keputusan yang paling rasional adalah untuk provinsi yang bukan bagian dari batas asli sejak kemerdekaan 1945 di Indonesia, untuk diberikan pilihan demokratis apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Pilihan ini juga sejalan dengan program demokratisasi umum Habibie setelah era Presiden Soeharto.[13]

Sebagai langkah tindak lanjut atas permintaan Habibie, PBB menyelenggarakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal (sebagai otoritas kolonial sebelumnya atas Timor Timur).[14] Pada tanggal 5 Mei 1999, pembicaraan ini menghasilkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugis tentang Masalah Timor Timur yang menjabarkan rincian dari referendum yang diminta. Referendum harus diadakan untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia, sebagai Daerah Otonomi Khusus, atau terpisah dari Indonesia.[15] Referendum itu diorganisir dan dipantau oleh misi penjaga perdamaian yang dibentuk PBB bernama UNAMET dan 450.000 orang terdaftar untuk memilih termasuk 13.000 orang di luar Timor Timur.

Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Portugal termasuk "Kerangka Konstitusi untuk otonomi khusus bagi Timor Timur" sebagai sebuah aneksasi. Kerangka ini akan membentuk "Daerah Otonomi Khusus Timor Timur" (DOK Timor Timur) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga-lembaga Daerah Otonomi Khusus Timor Timur akan mencakup cabang eksekutif yang terdiri dari seorang Gubernur (dipilih oleh dewan legislatif) dan dewan penasehat, cabang legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peradilan independen termasuk Pengadilan negeri, Pengadilan banding, Pengadilan banding akhir dan Kantor jaksa penuntut umum, serta Kepolisian Daerah.

Pemerintah Indonesia tetap memegang kendali atas pertahanan, hukum ketenagakerjaan, kebijakan ekonomi dan fiskal serta hubungan luar negeri, sementara hukum Indonesia akan memiliki kesinambungan di wilayah itu. Pemerintah otonom akan memiliki kompetensi atas semua hal yang tidak disediakan untuk Pemerintah Indonesia, termasuk hak untuk mengadopsi lambang sebagai simbol identitas. Pemerintah otonom dapat menunjuk orang-orang sebagai "identitas Timor" dan dapat membatasi hak kepemilikan tanah bagi orang-orang tanpa identitas ini. Kode sipil tradisional juga bisa diadopsi. DOK Timor Timur dapat mengadakan perjanjian dengan pemerintah kota dan pemerintah daerah untuk tujuan ekonomi, budaya, dan pendidikan. DOK Timor Timur akan berhak berpartisipasi dalam organisasi budaya dan olahraga di mana entitas non-negara lain berpartisipasi.

Hasil referendum Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999 menyatakan bahwa sebanyak 344.580 (78,5%) suara dari rakyat Timor Timur menolak usulan otonomi khusus dan 94.388 (21,5%) suara menerima usulan otonomi khusus. Pada tahun 1999, wilayah Timor Timur diserahkan pemerintah Indonesia kepada UNTAET sebagai badan pemerintahan sipil yang dibentuk oleh PBB dalam rangka memelihara misi perdamaian di Timor Timur hingga kemerdekaannya secara resmi pada tanggal 20 Mei 2002.