TRIBUNNEWS.COM - Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam UUD 1945.
Dalam UUD 1945 terdapat beberapa pasal yang mengatur pembagian kekuasaan di Indonesia.
Secara umum, pembagian kekuasaan tersebut dibagi dalam dua jenis, pertama pembagian kekuasaan secara horisontal, kedua pembagian kekuasaan secara vertikal.
Mengutip makalah Iwan Setiawan, berjudul "Pembagian Kekuasaan Negara Republik Indonesia" berikut penjelasan dua jenis pembagian kekuasaan tersebut.
Baca juga: Berbagai Macam Rumah Adat di Indonesia dari Pulau Jawa hingga Papua
Baca juga: Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia, Lengkap dengan Landasan Hukum hingga Prioritas Hubungan
Pembagian Kekuasaan Horisontal
Pembagian kekuasaan secara horisontal adalah pembagian kekuasaan yang sesuai dengan hukum Trias Politica, yaitu pembagian kekuasaan secara terpisah dan mandiri.
Pembagian kekuasaan horisontal ini berupa pembagian lembaga-lembaga negara sesuai perannya masing-masing.
Di mana tiap lembaga negara mempunyai hubungan kerja sama dengan lembaga lain dengan kedudukan yang sejajar.
Berdasarkan UUD 1945, kekuasaan Indonesia dibagi menjadi 3 lembaga yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Baca juga: Pengertian Tempo pada Lagu, Lengkap dengan Jenis-jenis Tempo dan Contohnya
Baca juga: 8 Planet dalam Tata Surya! Simak Penjelasan, Ciri Ciri dan Karakteristiknya
Sebelum dilakukan amandemen UUD 1945, khususnya di masa Orde Baru kedudukan MPR dibandingkan lembaga lain lebih tinggi dan berkuasa penuh atas nama rakyat.
Kompas.com/Andreas Lukas Altobeli
Suasana saat Presiden Joko Widodo berpidato pada sidang tahunan MPR DPR DPD 2018 di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/8/2018).
KOMPAS.com - Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari dua bagian. Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian secara vertikal.
Pembagian tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pembagian Kekuasaan Horizontal
Pembagian kekuasaan horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Dalam UUD 1945, kekuasaan secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintah pusat dan pemberintah daerah. Pada pembagian kekuasaan di pemerintah pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat.
Namun adanya perubahana UUD 1945 terjadi pergeseran pembagian kekuasaan di pemerintah pusat.
Baca juga: Macam-macam Kekuasaan Negara
Dalam buku Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (2010) karya Titik Triwulan, pada UUD 1945 hasil amandemen menetapkan empat kekuasaan dan tujuh lembaga negara.
Di mana pergeseranya adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis menjadi enam kekuasaan negara.
Kekuasaan konstitusiKekuasaan konstitusi merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawarar Rakyat (MPR). Pada Pasal 3 ayat (1) UUD 45 menyatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.”
Dikutip situs Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau UUD yang mengatur pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan.
Konstitusi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara.
Rika Marlina
ABSTRAK
Indonesia adalah negara hukum dimana memiliki ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk prinsip umumnya, seperti adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan masih tetap digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan Negara hukum di Indonesia.Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif dan yudikatif), sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.
Kata Kunci: Pembagian Kekuasaan, Negara Hukum, UUD 1945.
ABSTRACT
Indonesia is a legal country which has different characteristics from the state of law applied in various countries. However, for the principle, such as the separation or division of power can still be used as a basis in realizing the rule of law in Indonesia. The implementation of power division in Indonesia consists of two parts, namely the horizontal power distribution and the vertical power distribution. The horizontal power distribution is the division of authority according to the functions of certain institutions (legislative, executive and judiciary), while the vertical power distribution is the division of powers by level, namely the division of authority between several levels of government.
Keywords: separation of power, state of law, constitution 1945.
View My Stats
tirto.id - Cara untuk menghindari adanya kekuasaan yang absolut di sebuah negara adalah membagi kekuasaan ke beberapa fungsi.
Pembagian kekuasaan bermakna bahwa kekuasaan dibagi-bagi ke beberapa bagian, namun tidak dipisahkan. Pada bagian-bagian tersebut masih dimungkinkan melakukan koordinasi atau kerja sama.
Sistem pembagian kekuasaan lumrah terjadi di negara yang menganut demokrasi. Di dalam sistem tersebut, rakyat dapat berpartisipasi termasuk ikut mengontrol pelaksanaan kebijakan negara melalui perwakilan mereka di legislatif.
Di samping itu, hak warga negara juga memiliki kedudukan sama di mata hukum dengan hadirnya lembaga yudikatif.
Pencetus sistem pembagian kekuasaan atau trias politica adalah Montesquieu. Dalam pandangannya, negara perlu dibagi menjadi tiga fungsi kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi, pada praktiknya, pembagian fungsi-fungsi ini lebih fleksibel sesuai kebutuhan tiap negara.
Penerapan di Indonesia, pembagian kekuasaan dipilah menjadi dua bagian yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Berikut penjelasannya:
1. Pembagian kekuasaan secara horizontal
Mengutip laman Sumber Belajar Seamolec, pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu.
Menurut UUD 1945 setelah amandemen, saat ini terjadi pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya tiga jenis menjadi enam jenis kekuasaan yaitu:
a. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan ini dijalankan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang memiliki kuasa dalam mengubah dan menetapkan Undang-Undang dasar. Dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat (1) UUD 1945.
b. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pihak yang memiliki kekuasaan ini adalah Presiden, seperti diatur pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
c. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membentuk undang-undang dan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kekuasaan ini diatur melalui Pasal 20 ayat (1) UUD 1945.
d. Kekuasaan yudikatif (kehakiman). Pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Kekuasaan yudikatif memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan.
e. Kekuasaan eksaminatif (inspektif). Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang berkaita dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemegang kekuasaan ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.
f. Kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melakukan kebijakan moneter. Pelaksananya adalah Bank Indonesia selaku bank sentra yang diatur pada Pasal 23D UUD 1945.
2. Pembagian kekuasaan secara vertikal
Dalam modul PPKn Kelas X (2020) terbitan Kemdikbud, pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan.
Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, NKRI diagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota.
Setiap provnsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daera yang diatur menurut undang-undang.
Dengan demikian, pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota.
Pemerintahan daerah berlangsung juga pembagian kekuasaan dengan pemerintahan pusat. Pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota saling terjalin koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintahan pusat di bidang administrasi dan kewilayahan.
Infografik SC Bagi-bagi Kekuasaan. tirto.id/Fuad
Baca juga:
- 6 Jenis Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Secara Horizontal
- Bunyi Pasal 10 UUD 1945: Isi Penjelasan Kekuasaan Tertinggi TNI
Baca juga
artikel terkait
PEMBAGIAN KEKUASAAN DI INDONESIA
atau
tulisan menarik lainnya
Ilham Choirul Anwar
(tirto.id - ica/adr)
Penulis: Ilham Choirul Anwar
Editor: Yandri Daniel Damaledo
Kontributor: Ilham Choirul Anwar
Subscribe for updates Unsubscribe from updates