Isi Trilogi van de venter yang melahirkan gagasan politik etis 1908 yaitu

tirto.id - Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi.

Politik Etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik Etis bermula dari kebijakan tanam paksa.

Tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu, menetapkan kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda.

Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan cultuurstelsel ini. Dampak yang ditimbulkan amat sangat menyengsarakan rakyat.

Tujuan dan Tokoh Politik Etis

Isi Trilogi van de venter yang melahirkan gagasan politik etis 1908 yaitu

Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri. Akibatnya, dikutip dari artikel bertajuk “Politik Etis Sebagai Awal Lahirnya Tokoh-tokoh Pergerakan Nasional” dalam website Kemendikbud, sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada 1863.

Baca juga:

  • Sejarah Bubarnya VOC: Faktor Penyebab & Daftar Gubernur Jenderal
  • Kronologi Sejarah Perang Diponegoro: Sebab, Tokoh, Akhir, & Dampak
  • Apa itu Pengertian VOC, Sejarah Kapan Didirikan, dan Tujuannya?

Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka, beberapa aktivis dari Belanda seperti Pieter Brooshooft dan C. Th. van Deventer memprakarsai digagasnya Politik Etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia.

Van Deventer pertama kali mengungkapkan perihal Politik Etis melalui majalah De Gids pada 1899. Ternyata, desakan terkait ini diiterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak 17 September 1901, Politik Etis pun resmi diberlakukan.

Isi Trilogi van de venter yang melahirkan gagasan politik etis 1908 yaitu

Isi Politik Etis

Politik Etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi.

1. Irigasi

Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya.

Baca juga:

  • Kapan Boedi Oetomo Didirikan, Latar Belakang Sejarah, & Tujuannya?
  • Sejarah Hidup H.O.S. Tjokroaminoto: Pemimpin Abadi Sarekat Islam
  • Selamat Hari Guru Nasional untuk Ki Hajar Dewantara & Taman Siswa

2. Edukasi

Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat.

Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah.

Baca juga:

  • Sejarah Gerakan 3A: Propaganda Jepang Demi Simpati Rakyat Indonesia
  • Sejarah Kejayaan Kesultanan Mataram Islam Masa Sultan Agung
  • Sejarah Koperasi di Indonesia dan Ketahui Jenis-Jenisnya

3. Emigrasi

Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa.

Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk.

Baca juga:

  • Sejarah Kerajaan Aceh: Sebab Runtuhnya Kesultanan & Silsilah Raja
  • Sungai Citarum dan Banjir Jakarta dalam Sejarah Kerajaan Sunda
  • Sejarah Kerajaan Panjalu Kediri: Letak, Pendiri, Raja, & Prasasti

Dampak Politik Balas Budi

Awalnya, kebijakan Politik Etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan Politik Balas Budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda.

Dampak Negatif

Dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya.

Berikutnya, dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah.

Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan.

Baca juga:

  • Biografi Jenderal Sudirman: Sejarah, Peran, Keistimewaan & Jasanya
  • Biografi Baden Powell: Sejarah & Rangkuman Kisah Bapak Pramuka
  • Biografi Singkat Buya Hamka: Sejarah, Latar Pendidikan & Pemikiran

Dampak Positif

Meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif, Politik Etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

Diterapkannya Politik Etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan lain-lain.

Program edukasi yang diberikan dalam Politik Etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik.

Baca juga:

  • Sejarah Proses Masuknya Agama Kristen Katolik ke Indonesia
  • Sejarah PETA di Zaman Pendudukan Jepang: Tugas, Tokoh, & Tujuan
  • Arti Gold, Glory, Gospel (3G): Sejarah, Latar Belakang, & Tujuan

Nantinya, berbagai organisasi pergerakan ini berganti wujud menjadi partai politik yang memperjuangkan kesetaraan atau merintis upaya kemerdekaan bagi Indonesia.

Politik Etis berakhir ketika Belanda menyerah dari Jepang tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua.

Tahun 1945, giliran Jepang yang kalah di Perang Dunia Kedua sehingga membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Baca juga:

  • Sejarah Pemberontakan Nambi vs Majapahit: Mati karena Fitnah Keji
  • Siapa Pendiri Majapahit? Ini Sejarah Raden Wijaya Sang Raja Pertama
  • Kontroversi Sejarah Pemberontakan Ra Semi di Kerajaan Majapahit

Baca juga artikel terkait Politik Etis atau tulisan menarik lainnya Yuda Prinada
(tirto.id - prd/isw)

Penulis : Yuda Prinada
Editor : Iswara N Raditya

Politik Etis merupakan politik yang diterapkan pada masa kolonial Hindia Belanda. Politik Etis diambil dari konsep yang dicetuskan oleh Conrad Theodore van Deventer dalam artikel yang berjudul Een Eereschuld (Utang Kehormatan). Artikel tersebut diterbitkan dalam majalah De Gids. Van Deventer dalam artikelnya mengemukakan bahwa pemerintah kolonial Belanda hendaknya membalas budi bangsa Indonesia atas apa yang dihasilkan untuk bangsa Belanda. Balas budi tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Gagasannya ini dikenal dengan istilah Trilogi van Deventer yang isinya antara lain:

  1. Edukasi, untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyat Indonesia, yang saat itu masih kurang.
  2. Irigasi, rakyat Indonesia hidup bertani, sehingga pemerintah Hindia Belanda perlu membangun saluran irigasi untuk sawah-sawah rakyat.
  3. Emigrasi, diadakan perpindahan penduduk ke luar pulau Jawa dengan tujuan untuk memenuhi tenaga kerja di wilayah luar Jawa.

Kata kunci: Politik Etis

Rumus Jitu Ruangguru:

Isi dari Politik Etis: DuRaSi (Edukasi, Migrasi, Irigasi)