Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat

Gurindam Dua Belas (Jawi: ڬوريندام دوا بلس) merupakan gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji seorang sastrawan dan Pahlawan Nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriyah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun.

Table of Contents Show

• Gurindam II
• Gurindam III
• Gurindam IV
• Gurindam VI
• Gurindam VII
• Gurindam VIII
• Gurindam IX
• Gurindam XI
• Gurindam XII
• Video yang berhubungan

Gurindam Dua Belas pasal pertama dan kedua, ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Puteri Hamidah di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai maskawin.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gurindam_Dua_Belas&oldid=21510906"

Seperti dalam ulasan sebelumnya dengan berjudul Studi Relevansi antara Gurindam Dua Belas dengan Muqadimmah fi Intizam dan Tsamarat Al-Muhimmah (Tinjauan terhadap Bait Pertama Pasal 12 Gurindam). Tulisan kali ini akan mengulas keterkaitan ketiganya berdasarkan Bait Kedua dan Ketiga Pasal 12 Gurindam. Lebih khusus berdasarkan kait kelindan antara raja dengan rakyat.

Sebagaimana bait kedua dan ketiga Pasal 12 yang menyatakan:

Betul hati kepada raja, Tanda jadi sebarang kerja.
Hukum adil atas rakyat, Tanda raja beroleh inayat.

Berdasarkan dengan bait-bait di atas, ada dua keterkaitan yang dapat ditelaah. Pertama, bagaimana hakikat ketaatan rakyat kepada raja yang disiratkan dari kata betul hati? Kedua, bagaimana hukum yang adil itu menyebabkan seorang raja dapat dijadikan pedoman atau pertolongan (inayat) dalam pemikiran Raja Ali Haji?

Terhadap hal yang pertama, perlu kiranya terlebih memahami arti kata betul hati. Menurut Akhmaliza Abdullah (2017: 17) kata betul hati adalah:

“Kata kunci betul hati disebut juga sebagai benar hati dan cuci hati’ yang boleh dikaitkan dengan konsep keikhlasan, kepercayaan dan ketaatan kepada raja sebagai penaung tertinggi dalam kerajaan yang sentiasa menjaga kebajikan rakyat.  Ketaatan dan komitmen rakyat yang tinggi dalam menjalankan pekerjaan menjadi penanda aras kepada keamanan, kemakmuran dan kestabilan sesebuah kerajaan, tanpa ada sebarang pemberontakan, rampasan kuasa maupun pertumpahan darah. Hal yang demikian itu membolehkan dasar-dasar pemerintahan dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.“

Ketataan rakyat terhadap raja dalam pandangan Raja Ali Haji adalah wajib (fardu). Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 2 Tsamarat:

“…orang yang telah menjadi raja maka fardulah atas segala rakyat tentaranya taat akan dia yakni menjunjung titah perintahnya dan haramlah atas segala rakyat melalui perintahnya yang tiada membawa kepada kufur dan maksiat” (lihat Tsamarat: 10).

Baca juga: Studi Relevansi antara Gurindam Dua Belas dengan Muqadimmah fi Intizam dan Tsamarat Al-Muhimmah (Tinjauan terhadap Bait Pertama Pasal 12 Gurindam)

Hal tersebut sejatinya mengacu pada ketentuan syara’. Dalam Firman Allah SWT disebutkan bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (Q.S An-Nisa 4:59).

Terhadap makna ulil amri, sebagian ulama mengatakan bahwa arti dari kata tersebut adalah para penguasa. Sedangkan sebagian lagi mengatakan merupakan orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan fikih.

Menurut Imam Syaukani dalam Fathul Qadir yang dimaksud dengan ulim amri adalah “…para imam, penguasa, hakim, dan semua orang yang memiliki kekuasaan…”. Kurang lebih sama, Imam Nawawi juga menyatakan bahwa ulil amri adalah kalangan para penguasa dan pemimpin umat. Dalam konteks kerajaan, pemimpin umat yang dimaksud adalah raja.

Tokoh Islam lainnya juga menegaskan hal serupa, seperti Ibnu Abi Izz yang menyatakan bahwa:

“Hukum mentaati ulil amri adalah wajib (selama tidak dalam kemaksiatan) walaupun mereka berbuat dzalim. Karena kalau keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibandingkan dengan kezaliman penguasa itu sendiri” (dalam Fakhruddin, Kiblat.net, ” Ulil Amri yang Wajib Ditaati,” 12 April 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketataan terhadap ulil amri – yang dalam kerajaan disebut sebagai raja – adalah suatu kewajiban. Bahkan ditegaskan oleh Raja Ali Haji:

“Dan jika melalui perintah rajanya serta tiada didengarnya perintah raja itu maka jadilan ia kepada orang yang derhaka dan jika rakyat-rakyatnya itu berkumpul kepada satu tempat dengan mengukuhkannya tempatnya pada melawan rajanya yaitu dinamakan ia orang bughat yaitu orang yang derhaka dan berlakulah harus memerangi mereka itu dengan syarat intaha“ (lihat Tsamarat: 10).

Namun demikian bukan berarti ketaatan yang dikonsepsikan oleh Raja Ali Haji tidak ada pengecualian dan bersifat mutlak. Dalam nukilan Pasal 2 di atas telah jelas dikatakan sepanjang perintah tersebut tidak membawa pada kufur (ingkar) dan maksiat.

Selanjutnya Akhmaliza Abdullah mengatakan sepanjang titah raja tidak bertentangan dengan syariat agama. Hal ini dapat dimengerti karena hakikatnya dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah penegak agama Allah SWT sekaligus khalifah di dunia.

Selain itu, Raja Ali Haji juga telah membuat 2 kriteria mengenai raja yang harus ditaati, yaitu:

1. Raja ugama, maka lazimlah atas segala rakyat mengikut akan dia, karena amar nahinya muwafaqah dengan segala hukum syara’; dan
2. Raja memeliharakan segala yang diharamkan maka bahwasanya mendirikan ia pekerjaan ugama dan pekerjaan dunia dan lazimlah atas segala manusia mengikut dengan syara’ dan memeliharakan atas segala maruah, dan jadilah ia yang menghimpunkan antara qalam dan pedang, maka barang siapa berpaling daripada shatar qalamnya, tergelincir dengan dia tapak kakinya, maka dibetulkannya segala bengkok dengan had yang memutuskan, yakni pedang, dan terhamburlah pada sekalian manusia (lihat Tsamarat: 69).

Sebaliknya, raja yang tidak waji ditaati adalah raja hawa. Didefinisikan oleh Raja Ali Haji:

“Sebagai raja yang tiada tahu akan makna raja yang telah tersebut kepada bab yang pertama, dan fasal yang kedua di dalam kitab ini, yaitu raja yang sesat sangkanya pada makna kerajaan, karena sangkanya makna raja itu memperbuat apa sukanya di atas rakyatnya…” (lihat Tsamarat: 70).

Pengecualian mengenai raja yang wajib ditaati juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang telah disarikan oleh penulis. Ia menyatakan ketaatan kepada pemimpin memiliki hal mendasar yaitu pemimpin yang wajib ditaati adalah dari kalangan orang beriman. Ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak tetapi bersyarat dan ulil amri yang tidak menjadikan syariat Islam sebagai hukum dalam pemerintahannya tidak wajib ditaati.

Baca juga: Sistem Zonasi PPDB dalam Lingkaran Favoritisme dan Fiksi Hukum

Tidak hanya itu, Raja Ali Haji juga mensyaratkan raja yang bukan hanya ditaati. Akan tetapi juga harus diganti atau diturunkan dari jabatannya, apabila memenuhi syarat:

1. Ia kafir dan berpaling dari agama islam;
2. Perkataan atau perilaku raja yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal;
3. Terbukti melakukan kejahatan dan fasik (dikatakan dalam Tsamarat, bahwa tiada boleh diturunkan raja deripada kerajaannya dengan sebab jahat dan fasik akan tetapi harus diganti dengan yang lainnya, jika tiada hasil dengan demikian itu fitnah);
4. Lemah ia daripada masalih al-muslimin yang berada di bawah kekuasaannya;
5. Menjadi tawanan musuh dan tidak ada harapan akan lepas; dan
6. Jika ia gila yang musabaqah (sebenar-benarnya gila) atau buta atau tuli dan bisu.

Dengan demikian telah jelas, bahwa dalam ketaatan terhadap raja, Raja Ali Haji telah merumuskan secara lengkap seperti apa dan kepada raja yang mana ketaatan itu dilakukan.

Mengenai konsep ketaatan juga memiliki hubungan yang erat dengan konsep keadilan. Seperti dikatakan Akhmaliza bahwa:

“Ketaatan rakyat kepada raja mempunyai hubungkait pula dengan kata kunci adil yang merupakan satu konsep fundamental dalam Islam bahkan menjadi satu prinsip dan keutamaan dalam konteks sistem pemerintahan beraja dalam masyarakat Melayu sehinggakan wujud ungkapan “raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah” (Akhmaliza, Op. Cit.: 18).

Gagasan mengenai konsep keadilan yang dicanangkan oleh Raja Ali Haji juga dapat ditelusuri dari Tsamarat dan Muqadimmah.

Dalam Muqaddimah, Raja Ali Haji menekankan pentingnya seorang raja memahami syariat Islam yang ditunjukkan Allah SWT agar terciptanya keadilan. Artinya hukum yang dikehendaki merupakan hukum yang bersumber pada ajaran Islam yakni Al-Quran dan hadits. Dengan begitu barulah keadilan dapat diwujudkan.

Raja Ali Haji menyadari bahwa dalam ajaran Islam, Allah SWT menempati kedudukan sentral dalam setiap manifestasi pemikiran manusia. Allah SWT juga merupakan sumber datangnya kebenaran. Sehingga pemimpin yang mampu menegakkan kebenaran perlu diukur dengan standar kebenaran yang bersumber dari Allah SWT sebagaimana termuat dalam syariat Islam.

Dengan demikian peran seoarang raja sangat strategis dalam mengaktualisasikan syariat Islam dalam menjalankan segala urusan pemerintahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Faishal bahwa hanya raja yang arif dan bijaksana yang mampu menterjemahkan syariat Islam demi kepentingan rakyatnya. Sehingga mereka dapat menuju kepada kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

Merujuk pada pemikiran tersebut pula, sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh Raja Ali Haji adalah kerajaan yang berlandaskan pada hukum Tuhan atau syariat Islam. Kemudian disebutnya sebagai pemerintahan Monarkhi Teokrasi (Rajaalihaji.com, “Politik Islam Melayu (Studi Pemikiran Raja Ali Haji 1808-1873),” diakses pada 25 Juli 2019).

Untuk mewujudkan, Raja Ali Haji menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki pandangan dan pengetahuan yang benar, memiliki integritas, dan moralitas tinggi. Selain itu memiliki kehendak untuk mendengarkan perkataan jujur dari lingkungannya, terutama yang berasal dari kalangan ulama atau ilmuwan.

Pada prinsipnya raja harus tetap berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan. Sebagaimana termuat dalam pesan beliau:

“Jangan dilebihkan orang dalam dengan orang luar pada hukuman yang didirikan dan jangan sekali-kali diberikan ibu bapa, sanak saudara menzalim seorang daripada isi negeri apabila yang demikian itu wajib diterangkan jikalau bapa atau ibu sekalipun. Tiada dihukumkan Allah Ta’ala atas yang demikian itu nama durhaka kepada ibu, bapa, sanak saudara” (Muqadimmah: 15-16).

Senada dengan itu, Tenas Effendy (2006: 654) mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang adil dan makmur akan tercipta apabila pemimpin sebagai pelaksana amanah rakyat mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi. Karena pemimpin mempunyai peran yang sangat dominan dalam menjalankan pemerintahan. Pemimpin memegang tanggung jawab yang berat dan tugas yang mulia, maka ia harus mempunyai kepribadian yang sempurna dan berusaha terus menyempurnakannya.”

Adapun pemikiran hukum oleh Raja Ali Haji tidak lain merupakan hukum yang bersumber pada Quran, hadits, dan Ijma. Setelah hukum dilaksanakan oleh seorang pemimpin, niscaya keadilan akan menghampiri.

Sedangkan dalamTsamarat al-Muhimmah yang merupakan penjabaran dari ringkasan bertajuk Muqaddimah fi Intizam. Di bagian pertama buku ini, Raja Ali Haji telah menekankan pentingnya seorang pemimpin memiliki sifat-sifat yang ditegaskan syariat Islam. Apabila tidak, tiada seoarang raja akan berlaku adil.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, konsepsi hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan dan berpuncak pada ajaran Allah SWT. Keadilan hanya dapat dicapai ketika pemerintahan bersandarkan pada hukum agama (Islam).

Lebih jauh Raja Ali Haji menghendaki bahwa kerajaan yang terbentuk adalah kerajaan yang adil yang menjalankan tanggungjawabnya terhadap rakyat dengan seksama. Maka itu raja merupakan khalifah pengganti Rasulullah bukan karena keturunan (lihat Tsamarat: 48). Yang paling utama dalam beberapa nukilan beliau adalah keadilan dan tanggung jawab moral yang digariskan oleh Islam.

Menelusuri konsep keadilan dalam pemikiran Raja Ali Haji sebenarnya tersebar dalam berbagai karya beliau. Sebab Raja Ali Haji menyadari betapa urgensinya prinsip keadilan. Khususnya dalam Tsamarat, Raja Ali Haji memberikan pemaknaan yang mendalam mengenai adil dan zalim.

Namun dengan arif, beliau terlebih dahulu mengungkapkan makna zalim yang merupakan lawan dari adil. Menurutnya, dari segi bahasa, zalim bermaksud kelam yakni kelam daripada membedakan hak dengan batil. Adapun dari segi istilah shara’, zalim adalah melakukan atas seseorang bukan dengan sebenarnya ada sama daripada hukuman atau kelakuan yang menyalahi dengan hukuman Al-Quran dan Hadits dan Ijma (ibid).

Sedangkan adil ialah menghukumkan atau melakukan sesuatu atas seseorang dengan patutnya dengan mufakat dengan Quran, Hadits, dan Ijma’ atau melakukan sesuatu yang dibilangkan indah dan patut serta manfaat kepada orang yang benar dan kepada orang yang mempunyai mata hati (ibid).

Raja Ali Haji dalam uraian sebelumnya telah menjelaskan bahwa setiap pemikiran harus bersandar pada ajaran Islam. Dalam hal ini pula konsep keadilan yang dikehendaki ialah keadilan yang berlandaskan pada agama bukan akal semata. Oleh sebab itu keadilan dalam falsafah politik Islam bukan merupakan tujuan atau alat. Melainkan hasil yang hendak dicapai. Hal itu akan tercapai apabila asas-asas dalam syariat Islam dapat terlaksana.

Oleh karenanya, pemimpin yang menjalankan dan menegakkan agama, keniscayaan kemakmuran dan keadilan umat akan tercapai. Sebaliknya keadilan itu tidak akan terwujud ketika seorang raja menyimpangi hukum agama atau bahkan bertentangan dengannya. Karena apabila bertentangan, sudah barang tentu keputusan yang diambil jauh dari kebenaran hakiki. Hal ini sesuai nukilan yang dibuat oleh Raja Ali Haji:

“…jika terkena kepada perkara agama hendaklah rujuk kepada kitab Allah dan dinamakan perkara syariat dan rujuklah kepada siyasat al-ulama mengambil mensyuarat kepada ulama jika tiada memadai kepada pengetahuan qadi…, syahdan, jika terkena perkara yang bersalah-salahan itu kepada qanun dan adat rujuklah kepada undang-undang atau atsar yakni bekas dan resam yang sudah dijalankan raja-raja dan orang besar-besar yang dahulu-dahulu yang dibilangkan insaf yang tiada melanggar syariat…” (lihat Pasal 4 Tsamarat: 27).

Dengan mensarikan beberapa ulasan di atas, semakin terang bahwa ketaatan terhadap raja sangat bergantung pada kepemimpinannya dalam menegakkan hukum (dalam hal ini hukum syara’). Ketika hukum mampu ditegakkan dengan baik maka kedamaian akan menghampiri. Bukan hanya itu, alhasil akan mampu menciptakan rasa keadilan. Harmoninya antara penegakan agama dengan keadilan itulah yang akan membawa pada kemaslahatan umat atau kemakmuran seluruh isi negerinya.

Oleh sebab itu, Raja Ali Haji kemudian mensyaratkan memilih pemimpin atau raja yang mempunyai pandangan dan pengetahuan yang benar. Selain itu, jangan sampai tergelincir daripada ijtihad, agar tidak membuat keputusan yang keliru.

Beliau juga mengingatkan agar raja senantiasa mendekatkan pendengarannya kepada nasehat yang jujur dari orang sekitar, termasuk para ulama dan pakar. Serta mampu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan rakyatnya dan menghindarkan perpecahan seisi negeri. Hakikatnya seorang raja harus memiliki hati manusia dengan jalan shafaqah (kasih sayang) dan dengan jalan yang disuruhkan Allah Ta’ala yang dinamakan adil (lihat Muqadimmah: 6-7).

Baginya, raja yang adil umpama harimau dengan kambing boleh sepermainan apalagi isi negerinya. Adapun alamat raja yang zalim itu anak dengan bapanya berbunuh-bunuhan (Muqadimmah: 7). Sebab, kepemimpinan yang dimaksudkan oleh Raja Ali Haji merupakan seni mengurus manusia yaitu seni mengurus berbagai perbedaan sifat dan perilaku manusia.

Pemimpin yang baik dan efektif adalah pemimpin yang mampu mengatasi tantangan pelbagai pandangan dan sifat manusia secara bijaksana. Menurutnya tantangan terbesar bagi seorang pemimpin adalah memerintah di antara dua kelompok yang saling berseteru. Namun dalam kondisi itu, sikap dan tindakannya tidak memihak kepada salah satu kelompok yang dapat menzalimi kelompok lainnya (Ibid: 8-9).

Sikap adil juga harus ditunjukkan oleh raja dalam hubungannnya dengan rakyat dan seluruh isi negerinya yaitu ketika menerima aduan atau laporan. Raja Ali Haji berpesan agar berhati-hati dalam mendengarkan aduan dan tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan. Bahkan memerintahkan terlebih dahulu untuk memikirkan akibat-akibat yang akan timbul dan mendahulukan musyawarah.

Peringatan juga ditujukan kepada para penguasa, baik raja dan menteri-menteri dalam hubungannya dengan rakyat. Beberapa contoh kerajaan yang runtuh akibat kesewenang-wenangan raja kepada rakyat menjadi pelajaran penting yang dinasehatkan kepada para pemimpin dalam Kerajaan Melayu Riau-Lingga masa itu. Ketika raja sewenang-wenang kemudharatan yang akan didapatkan oleh kerajaan seperti termaktub dalam syair berikut:

Mendirikan ugama janganlah lelah, barang yang sudah harus perbuatlah. Akan tetapi hendaklah ingat, akan segala tentara dan rakyat. Hendaklah jagakan segala yang jahat, supaya kerajaan jangan mudharat. Banyaklah raja sudah terkena, duduk di dalam gundah gulana (lihat Tsamarat: 77).

Raja Ali Haji juga menegaskan bahwa ketika raja melupakan rakyatnya akan datang murka Allah Ta’ala dalam bentuk bala (musibah). Oleh karenanya sangat penting untuk menjaga hubungan yang baik. Dalam arti mewujudkan keadilan dalam masyarakat, keharmonisan, kedamaian, dan keamanan negeri dengan cara menegakan hukum dengan benar. Dengan begitu rakyat akan mentaati dan mendukung pemerintahan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Gurindam Dua Belas merupakan karya yang penuh makna dan mencakup bidang yang sangat luas termasuk pula bidang ketatanegaraan. Bait kedua dan ketiga dalam Pasal 12 telah menunjukan secara implisit bagaimana pemikiran-pemikiran ketatanegaraan tersebut. Pemikiran ini kemudian disebut oleh Akhmaliza sebagai adab ketatanegaraan.

Ihwal khusus mengenai hubungan raja dengan rakyat. Korelasinya dapat dilihat berdasarkan ketaatan rakyat dengan raja, konsep keadilan, serta corak pemimpin yang mampu menegakkan keadilan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Keterkaitan itu juga mengharuskan raja untuk tidak semena-mena. Terlebih melupakan rakyatnya.

Dengan demikian hasil tinjauan ini menyimpulkan sekaligus mendukung bahwa Gurindam Dua Belas merupakan intipati daripada dua karya ketatanegaraan Raja Ali Haji yakni Muqadimmah fi Intizam dan Tsamarat al-Muhimmah.

Selain itu juga, berdasarkan tinjauan iini tidak menutup kemungkinan seluruh pasal dalam Gurindam Dua Belas juga dapat ditemukan penjabarannya dalam beberapa karya beliau yang lain, termasuk pula Muqadimmah dan Tsamarat.

Referensi:

1. Al-Quran Surah An-Nisa 4: 59.
2. Akhmaliza Abdullah, et. al. 2017. “The Analysis of Constitusional Jurisdiction in Gurimdam Dua Belas.” Jurnal AL-QANATIR: International Journal of Islamic Studies, Vol. 8, No. 3, hal. 13-23.
3. Fakhruddin. 12 April 2016. “Ulil Amri yang Wajib Ditaati,” diakses dari kiblat.net, website: https://www.kiblat.net/2016/04/12/ulil-amri-yang-wajib-ditaati/ pada 25 Juli 2019.
4. Rajaalihaji.com. “Politik Islam Melayu (Studi Pemikiran Raja Ali Haji 1808-1873),” diakses dari http://www.rajaalihaji.com/id/scientific.php?a=Z2kvby8g= pada 25 Juli 2019.
5. Raja Ali Haji. 1887. Tsamarat al-Muhimmah Dhiayafatan lil Umrai wa-al-Khubrai li-Ahl-al-Mahkamah. Lingga: Pejabat Kerajaan Lingga.
6. Raja Ali Haji. 1887. Muqaddimah fi Intizam al-Waza’if al-Mulk. Lingga: Pejabat Kerajaan Lingga.
7. Tenas Effendy. 2006. Tunjuk Ajar Melayu: Butir-butir Budaya Melayu Riau. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.