Harga rumah 330 juta gaji harus berapa

Pengeluaran ikut meningkat seiring bertambahnya penghasilan? Tentu ini jadi masalah tersendiri, apalagi buat yang punya impian beli rumah sejak dulu. Kalau udah gini, gak jarang kita nekat ambil KPR rumah tanpa benar-benar menyadari, sebenarnya amankah kondisi keuangan kita waktu ambil cicilan rumah?

Alhasil, tiap bulan sebagian besar uang kita habis cuma buat bayar cicilan. Tabungan pun jadi terabaikan. Duh, sedih gak sih? Emang sih, bagi sebagian orang punya rumah alias tempat tinggal adalah hal krusial. Semua bakal dilakukan buat bisa punya. Tapi, tentu kamu gak pengin dong terlalu terbebani dengan cicilan kredit rumah hingga gak bisa menikmati hidup, apalagi sampai puluhan tahun?

Nah, buat kamu yang dalam waktu dekat punya rencana buat beli rumah, sebaiknya pahami kondisi keuangan dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan aturan 28/36.

Eh, apa lagi tuh? Pengin tahu cara kerjanya? Simak ulasannya berikut ini.

Aturan 28/36

Aturan beli rumah ini sering digunakan oleh pemberi pinjaman properti. Mereka menghitung rasio utang terhadap pendapatan sebagai salah satu kualifikasi pemberian pinjaman. Rasio ini terdiri dari dua jenis, dikenal dengan istilah rasio front-end dan back-end.

Nah, sesuai namanya, tiap angka pada aturan 28/36 mewakili kedua rasio tersebut. Secara singkat, prinsip dari aturan tersebut adalah maksimum rasio front-end gak lebih dari 28 persen, sementara rasio back-end gak lebih dari 36 persen.

Rasio front-end: 28 persen

Rasio front-end adalah total pengeluaran buat keperluan sehari-hari tiap bulan. Angka rasio didapatkan dengan cara membagi total biaya keperluan per bulan buat beli rumah dibagi dengan penghasilan kotor per bulan.

Biaya tersebut meliputi nilai pokok rumah, bunga kredit, pajak, dan asuransi properti atau rumah.

Contoh kasus 1:

Penghasilan Adam Rp 10 juta per bulan. Adam pengin mengambil KPR dengan cicilan plus bunga per bulannya sebesar Rp 2 juta. Adam juga perlu menyiapkan biaya pajak properti dan asuransi per bulannya sebesar Rp 500 ribu. Total pengeluaran Adam buat huniannya adalah sebesar Rp 2,5 juta.

Rasio front-end Adam adalah Rp 2,5 juta / Rp 10 juta  x 100 = 25 persen.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi utang atau pengeluaran hunian Adam masih memenuhi aturan 28/36, alias masih batas aman.

Rasio back-end: 36 persen

Selanjutnya adalah total utang. Jika rasio front-end cuma membandingkan pengeluaran buat rumah terhadap penghasilan, rasio utang ini membandingkan seluruh utang yang kamu punya termasuk cicilan kendaraan atau kartu kredit (jika ada) terhadap penghasilan.

Selanjutnya adalah rasio back-end yang gak boleh lebih dari 36 persen. Rasio ini merupakan total utang atau pengeluaran rumah bulanan ditambah dengan utang bulanan lainnya seperti cicilan kendaraan atau kartu kredit.

Seperti perhitungan rasio front-end, seluruh total utang dibagi dengan penghasilan kotor per bulan buat tahu besar rasionya.

Contoh kasus 2:

Selain rumah, Adam punya cicilan kartu kredit sebesar Rp 700 ribu per bulan. Jika diasumsikan kondisi utang rumah Adam sama seperti pada contoh kasus 1, total utang Adam menjadi Rp 3,2 juta. Cicilan rumah+ cicilan kartu kredit= Rp2.500.000+ Rp700.000 = Rp3.200.000

Rasio back-end = Rp 3,2 juta / Rp 10 juta x 100 = 32 persen.

Artinya, rasio back-end Adam sebesar 32 persen atau kurang dari 36 persen sehingga kondisi dompet Adam masih masuk kualifikasi aturan 28/36 alias bisa beli rumah dengan mencicil KPR.

Kedua kondisi 28/36 telah terpenuhi, artinya Adam aman ambil KPR rumah. Pengajuan dia juga kemungkinan besar bisa diterima lembaga pembiayaan. Gimana dengan perhitunganmu? Masih masuk bujet gak?

Jika ternyata pengeluaran atau utang yang kamu punya melebihi aturan 28/36, sebaiknya jangan dulu memaksakan diri beli rumah secara KPR. Sebaliknya, tunggu beberapa waktu sampai tabunganmu jadi lebih memadai buat membayar DP lebih besar sehingga cicilan yang perlu dibayar pun jadi lebih ringan.

ReporterSabtu, 26 Juni 2021 09:30 WIBPekerja tengah menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di kawasan Buni Bakti, Babelan, Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 8 Juli 2020. Tempo/Tony Hartawan

Table of Contents Show

  • Rekomendasi Berita
  • Progres Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi IKN 75 Persen, PUPR Yakin Selesai Tepat Waktu
  • Punya Panjang 43,75 Km, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Ditarget Selesai Maret 2023
  • Realisasi Kredit FLPP Triwulan III 2022 Rp 3,52 T, SMF: Untuk 154 Ribu Unit Rumah
  • Menteri Basuki: Pekan Ini, Kontrak Proyek Istana Presiden di IKN Diteken
  • Menteri PUPR Pastikan Semua Proyek Infrastruktur Pendukung G20 Sudah Selesai
  • Semua Proyek Infrastruktur Wajib Selesai Semester I 2024, Menteri PUPR: Jadi Pegangan Kita
  • BTN Bukukan Laba Rp 2,28 Triliun Kuartal III - 2022, Naik 50,11 Persen secara Tahunan
  • Terkini Bisnis: Fakta Lion Air Kembali ke Bandara Soetta, Kata Bos Mandiri Soal Bisnis yang Bertahan di Masa Resesi
  • Kejar Mimpi Jokowi HUT RI ke-79 Digelar di Ibu Kota Negara Baru
  • Ramai Menteri Basuki Dampingi Jokowi di IKN: Ringtone Nokia Jadul Hingga Topi Dibalik
  • KPR 300 juta cicilan berapa?
  • Berapa biaya KPR BTN?
  • Berapa gaji minimal untuk KPR rumah?
  • Bagaimana cara menghitung KPR rumah?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN menawarkan program kredit kepemilikan rumah (KPR) Subsidi Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Fasilitas yang diberikan dalam program ini adalah suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun.

Program yang dikerjasamakan BTN dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini memberlakukan suku bunga KPR yang bersifat tetap (fixed) sebesar 5 persen per tahun dan berlaku sepanjang waktu kredit. Adapun jangka waktu kredit KPR Subsidi BTN ini adalah selama dua puluh tahun dengan uang muka ringan mulai dari satu persen.

BTN juga memberikan konsumen pembebasan biaya premi asuransi dan PPN. Sedangkan khusus untuk rumah tapak, ada subsidi bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta.

Bagi masyarakat yang berminat, wajib memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:

- WNI berusia 21 tahun atau telah menikah

- Usia pemohon maksimal 65 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Khusus peserta ASABRI yang mendapatkan rekomendasi dari YKPP, usia pemohon sampai dengan 80 tahun pada saat kredit jatuh tempo

- Pemohon maupun pasangan (suami/istri) tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Namun hal ini dikecualikan 2 kali untuk TNI/Polri/PNS yang pindah tugas

- Gaji atau penghasilan pokok maksimal Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 Juta untuk Rumah Sejahtera Susun

- Mempunyai e-KTP dan terdaftar di Dukcapil

- Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku

- Nama perusahaan pengembang wajib terdaftar di Kementerian PUPR

- Spesifikasi rumah sesuai dengan peraturan pemerintah

Lalu, bagi masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut, bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini:

- Pemohon mencari lokasi rumah yang diinginkan, di antaranya bisa dengan mengakses link www.btnproperti.co.id, info di Outlet BTN, pameran property dan lain sebagainya

- Menyiapkan dokumen lengkap

- Berkas permohonan akan diproses oleh Bank BTN, diantaranya adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), verifikasi data, dan analisa

- Jika disetujui, pemohon lalu mempersiapkan kecukupan dana di Tabungan BTN

- Melakukan akad kredit dan mulai proses pencairan permohonan KPR

BISNIS

Baca: Bank Mandiri Kucurkan KUR Plafon Rp 25 Juta hingga Rp 500 Juta, Apa Syaratnya?

Rekomendasi Berita

Progres Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi IKN 75 Persen, PUPR Yakin Selesai Tepat Waktu

1 hari lalu

Progres Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi IKN 75 Persen, PUPR Yakin Selesai Tepat Waktu

Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, saat ini mencapai 75 persen.


Punya Panjang 43,75 Km, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Ditarget Selesai Maret 2023

2 hari lalu

Punya Panjang 43,75 Km, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Ditarget Selesai Maret 2023

Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo terdiri dari 4 seksi dengan panjang keseluruhan mencapai 43,75 kilometer dan ditargetkan selesai Maret 2023.


Realisasi Kredit FLPP Triwulan III 2022 Rp 3,52 T, SMF: Untuk 154 Ribu Unit Rumah

3 hari lalu

Realisasi Kredit FLPP Triwulan III 2022 Rp 3,52 T, SMF: Untuk 154 Ribu Unit Rumah

SMF telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp3,52 triliun per triwulan III-2022.


Menteri Basuki: Pekan Ini, Kontrak Proyek Istana Presiden di IKN Diteken

7 hari lalu

Menteri Basuki: Pekan Ini, Kontrak Proyek Istana Presiden di IKN Diteken

Kontrak untuk proyek pembangunan istana presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dilakukan pada pekan ini.


Menteri PUPR Pastikan Semua Proyek Infrastruktur Pendukung G20 Sudah Selesai

7 hari lalu

Menteri PUPR Pastikan Semua Proyek Infrastruktur Pendukung G20 Sudah Selesai

Menteri PUPR mengungkapkan, semua penataan dan peningkatan infrastruktur untuk persiapan mendukung KTT G20 tahun ini telah selesai.


Semua Proyek Infrastruktur Wajib Selesai Semester I 2024, Menteri PUPR: Jadi Pegangan Kita

7 hari lalu

Semua Proyek Infrastruktur Wajib Selesai Semester I 2024, Menteri PUPR: Jadi Pegangan Kita

PUPR mengungkapkan bahwa semua pembangunan infrastruktur harus sudah selesai pada semester I 2024.


BTN Bukukan Laba Rp 2,28 Triliun Kuartal III - 2022, Naik 50,11 Persen secara Tahunan

11 hari lalu

BTN Bukukan Laba Rp 2,28 Triliun Kuartal III - 2022, Naik 50,11 Persen secara Tahunan

Kenaikan laba bersih perseroan, ditopang keberhasilan Bank BTN menjalankan inisiatif strategis pada kuartal III-2022.


Terkini Bisnis: Fakta Lion Air Kembali ke Bandara Soetta, Kata Bos Mandiri Soal Bisnis yang Bertahan di Masa Resesi

11 hari lalu

Terkini Bisnis: Fakta Lion Air Kembali ke Bandara Soetta, Kata Bos Mandiri Soal Bisnis yang Bertahan di Masa Resesi

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 27 Oktober 2022 dimulai dengan fakta-fakta maskapai penerbangan Lion Air JT 330


Kejar Mimpi Jokowi HUT RI ke-79 Digelar di Ibu Kota Negara Baru

11 hari lalu

Kejar Mimpi Jokowi HUT RI ke-79 Digelar di Ibu Kota Negara Baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimistis pada 2024 perayaan HUT RI ke-79 bisa digelar di Ibu Kota Negara baru.


Ramai Menteri Basuki Dampingi Jokowi di IKN: Ringtone Nokia Jadul Hingga Topi Dibalik

11 hari lalu

Ramai Menteri Basuki Dampingi Jokowi di IKN: Ringtone Nokia Jadul Hingga Topi Dibalik

Saat berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara Selasa lalu, kebersamaan Jokowi dan Basuki ramai dibicarakan warganet. Kenapa?


KPR 300 juta cicilan berapa?

Bagi Anda yang membeli rumah seharga Rp 300 juta dan memilih tenor selama 5 tahun, maka cicilan per bulan yang perlu Anda bayarkan sebesar Rp 6.309.300.

Berapa biaya KPR BTN?

Biaya-Biaya KPR BTN Biaya Provisi sebesar 0,5% dari total nilai pinjaman. Biaya administrasi sebesar Rp 500.000. Biaya notaris sebesar 4,25% dari total nilai pinjaman.

Berapa gaji minimal untuk KPR rumah?

Misalnya untuk KPR subsidi, debitur harus memiliki gaji maksimal Rp4 juta. Ini dimaksudkan agar program tersebut tepat sasaran, sebab target pasarnya sendiri dikhususkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Sementara untuk KPR non subsidi–meski tidak tertulis, syarat gaji minimal setidaknya mencapai angka Rp4 juta.

Bagaimana cara menghitung KPR rumah?

Untuk suku bunga KPR fixed, Anda bisa menghitung cicilan KPR per bulan dengan rumus = pokok kredit x bunga per tahun x tenor dalam satuan tahun : tenor dalam satuan bulan.

KPR 300 juta cicilan berapa?

Bagi Anda yang membeli rumah seharga Rp 300 juta dan memilih tenor selama 5 tahun, maka cicilan per bulan yang perlu Anda bayarkan sebesar Rp 6.309.300.

Berapa persen gaji untuk beli rumah?

4. Siapkan Uang Muka Beli Rumah Normalnya uang muka rumah dikenakan sebesar minimal 10-15 persen dari harga jual. Besaran tersebut sesuai aturan Bank Indonesia (BI). Namun itu berlaku untuk rumah kedua dan seterusnya.

Berapa gaji minimal untuk KPR rumah?

Misalnya untuk KPR subsidi, debitur harus memiliki gaji maksimal Rp4 juta. Ini dimaksudkan agar program tersebut tepat sasaran, sebab target pasarnya sendiri dikhususkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Sementara untuk KPR non subsidi–meski tidak tertulis, syarat gaji minimal setidaknya mencapai angka Rp4 juta.

KPR 1 milyar gaji berapa?

Misalkan rumah tersebut harganya 1 milyar, maka penghasilan bersih anda minimal 250 juta setahun, yang artinya 19.2 juta sebulan.