Hak istimewa adalah

Kongsi dagang Hindia Timur atau yang sering disebut VOC menjadi sebuah perusahaan terbesar yang terkenal dengan praktik monopoli perdagangan. VOC memiliki hak istimewa yang diberikan langsung oleh Pemerintah Belanda.

VOC merupakan singkatan dari Vereenigde Oost Indische Compagnie. Persekutuan dagang ini berdiri pada tahun 1602 atas prakarsa dua tokoh Belanda, Pangeran Maurits dan Johan van Oldenbarnevelt. Pemikiran mengenai penggabungan perusahaan dagang ini diusulkan sejak tahun 1598 oleh Parlemen Belanda.

Perusahaan dagang ini bertujuan untuk melindungi perdagangan Belanda baik antar sesama pedagang Belanda maupun bangsa-bangsa Eropa dan Asia lainnya. Selain itu, VOC juga dimaksudkan untuk menyokong pendanaan dalam peperangan melawan Spanyol yang saat itu masih menjajah Belanda, dilansir dari Ensiklopedia Britannica.

VOC dipimpin oleh seorang Gubernur Jenderal. Pada awal berdiri, Pieter Both menjadi Gubernur Jenderal yang pertama. Dia bertugas untuk mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC.

Hak Istimewa VOC

Pada awal abad ke-17 dan 18 segala aktivitas kolonial Belanda di wilayah Nusantara dilakukan melalui VOC. Parlemen Belanda juga memberikan hak monopoli perdagangan sebagai salah satu hak istimewa VOC. Berikut hak istimewa VOC atau hak octrooi lainnya yang diberikan oleh Parlemen Belanda seperti dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Abdurakhman dan Arif Pradono:

1. Hak untuk merebut dan memerintah negara jajahan.

2. Hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah timur Tanjung Harapan, termasuk Nusantara.

3. Hak untuk mencetak mata uang sendiri.

4. Hak untuk memiliki angkatan perang sendiri.

5. Hak untuk memungut pajak.

6. Hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat.

7. Hak untuk menyatakan perang dan membuat perjanjian damai.

8. Hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai.

Runtuhnya VOC

VOC beberapa kali melakukan pemindahan pusat dagangnya. Pusat dagang pertama berada di Banten. Namun, keberadaannya East India Company (EIC), sebuah perusahaan dagang asal Inggris di wilayah tersebut membuat pusat perdagangan VOC ini tidak memberikan keuntungan.

Perdagangan kemudian dialihkan ke Maluku. Armada VOC menjalin persekutuan dengan penguasa lokal Maluku untuk melawan Portugis-Spanyol di Ambon. Lagi-lagi VOC merasa tidak diuntungkan dengan pusat dagangnya. VOC kemudian berpindah ke Jayakarta. Nama Jayakarta kemudian diubah oleh Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen menjadi Batavia.

Pada saat itu VOC berhasil menjadi penguasa perdagangan terkaya. Kongsi dagang ini memiliki lebih dari 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, dan 10.000 tentara. Namun, kejayaan VOC mulai meredup akibat konflik hingga masalah internal.

Pejabat VOC diketahui banyak melakukan korupsi yang menyebabkan pembengkakan utang. Selain itu, pengelolaan administrasi VOC semakin buruk akibat kepengurusan yang tidak dipegang oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Akhirnya, pada tahun 1799 VOC dibubarkan.