Pengawasan dilakukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pengawasan telah dilakukan namun masih saja terdapat berbagai macam penyimpangan yang gagal dan berhasil diungkap oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Kabupaten Buol. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan Bawasda Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengungkap suatu kasus penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini secara spesifik melihat kegagalan Bawasda dalam mengungkap kasus pembebasan tanah pembangunan kantor pemerintah Kabupaten Buol dan keberhasilan dalam mengungkap kasus penyimpangan penggunaan anggaran pemilihan umum tahun 2004 dan pemilihan Presiden tahap 1 dan 2 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Buol, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Bawasda yakni: struktur politik lokal dimana adanya dominasi elit lokal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyebabkan fungsi lembaga pengawasan menjadi lemah sehingga pengawasan hanya akan efektif jika kasus yang ditangani tidak terkait dengan elit. Dari aspek struktur dan kewenangan, terlihat bahwa Bawasda akan lebih efektif jika melakukan pengawasan terhadap lembagalembaga yang berada di luar struktur organisasi pemerintah daerah. Sebaliknya, Bawasda kurang optimal ketika diharuskan melakukan pengawasan terhadap objek pemeriksaan yang ada di dalam struktur yang sama dalam organisasi pemerintahan daerah, kondisi ini juga melemahkan peran pimpinan dan pegawai Bawasda. Dari aspek relasi Bawasda dengan masyarakat atau dengan lembaga pengawasan lainnya terlihat bahwa hal tersebut merupakan potensi yang sangat besar dalam membantu mendapatkan informasi tentang penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, tidak adanya kerja sama antara Bawasda dengan masyarakat atau lembaga pengawasan yang lain akan mempersulit dalam mengungkap suatu kasus. Agar pengawasan berfungsi dengan baik maka disarankan beberapa hal sebagai berikut: 1. Memberdayakan pengawasan masyarakat untuk menjadi mitra dalam melakukan pengawasan. 2. Penegakan hukum dengan melakukan pemeriksaan terhadap oknum pejabat daerah yang terlibat kasus kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). 3. Restrukturisasi organisasi pemerintah daerah dengan menempatkan lembaga pengawasan langsung di bawah Bupati dan tidak sejajar dengan lembaga yang diawasi. Aparatur pengawasan direkrut dari tenaga-tenaga profesional bidang audit/pemeriksaan dan komitmen terhadap pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga pengawasan harus transparan sehingga seluruh kegiatannya dapat diakses ke publi
Control was carried out to guarantee that the implementation of local government runs appropriate with the planning and the determination of prevail regulation. Although control has been carried out, but there are still various deviations, which are failed or succeeded to be uncovered by Bawasda. Therefore, this study was carried out to find out what factors affecting the failure and the success of Bawasda of Buol regency of Central Sulawesi Province in uncovering a deviation case. This study specifically saw the failure of Bawasda in uncovering the case of land freeing for office building of Buol regency local government and the success in uncovering a case of APBD fund deviation to fund Election 2004 and Pilpres, either phase one or phase two in KPUD of Buol Regency, using descriptive qualitative approach this is an approach aiming to described, take note, and interpret research object condition according to the data and information found in the field. Data collection was carried out using interview and documentation. This study succeeded in identifying the factors affecting the failure and success of Bawasda in uncovering the deviations: First: Bawasda failure was affected by the domination of local elite existing in strategic position, either in executive institution or legislative institution causing Bawasda functioned less effectively; Bawasda was placed equally with the institution being controlled so that it could not act independently; the quality of human resource of Bawasda was not adequate, either in quality or quantity, and did not adequate understanding about the control; it lack of authority owned by Bawasda, it only investigate of seek data about deviation. Second: the success of Bawasda was affected by: Support and cooperation with the society; the investigated object existed outside of local governmental organization structure so that Bawasda did not have burden in carrying out investigation because it was not related with local government and local government leader; Bawasdaâs leader ran its duties well, sensitive to the existing problems, monitoring the officers and guaranteeing harmonic communication with his subordinates. To make control function well, it is suggested several things as follow: Empower societal monitoring to be partner in carrying out controlling task; law enforcement by carrying out investigation to the local official breaking the regulation by directly involved in KKN; restructuring local governmental organization by placing monitoring institution directly under Bupati and did not equal with the monitored institution. Monitoring officers were recruited from professional resources coming from bureaucratic body and from outside bureaucratic such as Law Advocate and NGO, Academia and others, which professional in audit/checking department and clean from KKN. Monitoring institution has to be transparent so that public can access all of its activities.
Kata Kunci : BAWASDA,Pembangunan Daerah,Penyimpangan Dana, Monitoring, Bawasda