Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara contoh kebijakan pemerintah dalam melarang

KOMPAS.com - Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan bangsa yang mengandung tiga tata nilai utama, yakni dimensi spiritual, dimensi kultural, da dimensi institusional.

Dalam dimensi spiritual mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini berati dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam menjalankan tugas sebagai penyelanggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang ada tapi juga harus dilandasi bertanggung jawab kepada Tuhan.

Baca juga: Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara di Awal Kemerdekaan 

Tiga nilai utama tersebut harus menjadi pertimbangan dan perhatian dalam sistem serta proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan bangsa.

Nilai spiritualitas pun hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintah agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.

Berikut contoh implementasi nilai religius pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah:

• Pengakuan adanya causa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
• Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
• Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
• Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
• Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, tolerensi antarumat dan dalam beragama.
• Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antaragama.

Baca juga: Cerita Fotografer Istana Era Soeharto, Wajib Dites Pancasila untuk Dapat ID Liputan

Dalam buku Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila (2015) karya Sutaryo dan kawan-kawan, Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta.

Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang atheis.

KOMPAS.com - Pancasila harus diamalkan dalam setiap kegiatan, tak terkecuali dalam kegiatan penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

Penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.

Berikut nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara:

Baca juga: Arti Kedudukan dan Fungsi Pancasila

Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Berikut nilai-nilai penyelenggaraannya:

1. Pengakuan adanya causa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
3. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku.
4. Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia.
5. Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antarumat dan dalam beragama.
6. Negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.

Baca juga: Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Berikut nilai-nilai penyelenggaraannya:

1. Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal.
2. Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, hal ini juga bersifat universal.
3. Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Hal ini berarti yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif. Perlu pelurusan dan penegakan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan, karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai Sila Persatuan Indonesia

Nilai-nilai penyelenggaraannya sebagai berikut:

1. Nasionalisme
2. Cinta bangsa dan tanah air
3. Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
4. Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit.
5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan.

Nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Nilai-nilai penyelenggaraannya sebagai berikut:

1. Hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrassi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
2. Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Di sini terjadi simpul yang penting yaitu mengusahakan outusan bersama secara bulat.
3. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusasn bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama.
4. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat.

Baca juga: Rumusan Pancasila dari 3 Tokoh Nasional

Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Beriku nilai-nilainya:

1. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan.
2. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing.
3. Melindungi yang lemah agar kelompok warga massyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.