Cara Mengatasi PEMBANGUNAN yang tidak merata

tirto.id - Kegiatan pembangunan di desa tidak sama dengan di kota. Biasanya, pembangunan sarana dan prasarana di desa menggunakan bahan baku dari sumber daya alam di desa tersebut. Begitu pula dengan tenaga kerjanya, yakni penduduk desa setempat.

Sementara pembangunan sarana dan prasarana di kota lebih lengkap dan beragam sehingga memiliki daya tarik bagi masyarakat yang menempati maupun wisatawan. Keadaan ini mengakibatkan ketimpangan pembangunan antara wilayah desa dan wilayah kota.

Usaha Pemerataan Pembangunan di Desa dan Kota

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang tidak merata antara di desa dan kota ialah dengan melakukan pemerataan pembangunan. Dengan melihat kondisi kedua wilayah, pembangunan dapat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak.

Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan sebagai usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota seperti dikutip dari modul Interaksi Desa-Kota.

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat desa

Usaha ini dapat ditempuh dengan program wajib belajar 12 tahun. Di desa, tingkat pendidikan masih sangat rendah. Hal itu disebabkan jarak sekolah yang cukup jauh dan akses jalanan yang rumit.

Semestinya, hal itu tidak menghalangi anak-anak sebagai generasi bangsa yang memiliki semangat dan tekat yang kuat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kelak, mereka mampu menjadi pembangun desa.

2. Membuka kesempatan kerja

Upaya ini dapat menekan arus urbanisasi dari desa ke kota. Banyaknya penduduk desa yang pindah ke kota membuat tenaga kerja di desa berkurang. Hal ini berdampak pada sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama penduduk desa.

Dengan membuka lapangan pekerjaan dan memberlakukan peraturan yang membatasi arus masuk bagi pendatang diharapkan dapat mengikis angka pelaku urbanisasi.

3. Mengadakan penyuluhan, pelatihan serta pembinaan

Perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di desa. Sebagai contoh, dilaksanakannya penyuluhan dan pelatihan tentang budi daya pertanian dan pemberdayaan perempuan guna meningkatkan keterampilan mereka.

4. Perbaikan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana di desa masih jauh dari fasilitas penunjang yang ada di kota. Di daerah pegunungan, akses jalan masih perlu perbaikan. Adanya sarana dan prasarana yang baik dapat melancarkan hasil pemasaran dari desa ke kota. Tentu, pembangunan akses jalan yang merata perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Baik penduduk desa maupun masyarakat kota, pasti pernah terlibat dalam satu kegiatan yang sama. Dalam hal ini, terjadilah interaksi antara wilayah desa dan wilayah kota. Interaksi itu tentunya menghadirkan dampak positif dan negatif bagi kedua wilayah.

Dampak Interaksi Desa dan Kota

Interaksi antara desa dan kota mendukung adanya perubahan pada kedua wilayah. Perubahan-perubahan ini berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan seperti budaya, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Berikut ini ialah dampak positif dan negatif yang timbul karena interaksi desa dan kota.

1. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi desa

a) Meningkatnya pengetahuan penduduk desa akibat dari pembangunan sarana dan prasarana yang memadai.

b) Interaksi antara desa dan kota yang saling menguntungkan dapat mengurangi ketertinggalan wilayah desa.

c) Kesenjangan ekonomi antara kedua wilayah berkurang. Fasilitas penunjang desa yang lebih baik dapat mendorong kegiatan ekonomi yang mensejahterahkan.

d) Aksesibilitas wilayah desa semakin mudah karena akses transportasi yang memadai. Adanya infrastruktur yang layak membawa keuntungan bagi sektor perekonomian di desa.

e) Masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat membantu kegiatan perekonomian dan pendidikan di desa.

2. Dampak positif interaksi desa dan kota bagi kota

a) Meningkatnya akses transportasi yang menghubungkan desa dan kota berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi kedua wilayah.

b) Terpenuhinya kebutuhan bahan baku untuk sektor industri di kota. Sumber daya alam (SDA) desa yang melimpah membantu kegiatan produksi dan tenaga kerja di kota.

c) Pernikahan antarsuku yang akan meningkatkan rasa cinta tanah air serta persatuan dan kesatuan yang kuat.

d) Adanya proses akulturasi karena ragam budaya yang masuk karena datangnya penduduk desa ke kota.

1. Dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa

a) Berkurangnya tenaga ahli di desa karena banyaknya penduduk desa yang melakukan urbanisasi.

b) Terjadinya penetrasi kebudayaan dari kota ke desa yang tidak sejalan dengan tradisi di wilayah desa.

c) Adanya perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan lingkungan di pedesaan menjadi rusak.

d) Kepadatan penduduk di wilayah desa karena banyaknya orang yang kembali ke desa setelah pergi ke kota.

2. Dampak negatif interaksi desa dan kota bagi kota

a) Tingginya jumlah penduduk di kota akibat urbanisasi membuat kinerja pelayanan umum menjadi kurang optimal.

b) Meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin di kota. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan penduduk desa yang datang ke kota untuk mencari pekerjaan.

c) Hadirnya daerah-daerah kumuh dan liar di bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, kolong jembatan, dan kuburan.

d) Masuknya orang-orang dengan beragam budaya dapat memunculkan konflik antar-etnis.

Dalam pelaksanaannya, pemerataan dan pembangunan di desa juga memerlukan peran penduduk desa dan masyarakat kota. Tentu, pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh untuk melakukan hal itu, tetapi tanpa bantuan masyarakat di kedua wilayah, pembangunan akan sulit dilakukan.

Baca juga:

  • Apa Fungsi Sosiologi dalam Pembangunan?
  • Apa Itu Interaksi Antar Ruang, Bentuk, Perubahan dan Dampaknya
  • Jenis-jenis Interaksi Sosial & Teorinya Menurut para Ahli Sosiologi

Baca juga artikel terkait PEMERATAAN PEMBANGUNAN atau tulisan menarik lainnya Rizka Alifa Rahmadhani
(tirto.id - riz/ale)


Penulis: Rizka Alifa Rahmadhani
Editor: Alexander Haryanto
Kontributor: Rizka Alifa Rahmadhani

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Kamis , 21 Nov 2013, 15:16 WIB

Tahta/Republika

Pembangunan infrastruktur

Rep: Rr Laeny Sulistyawati Red: Nidia Zuraya

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kementerian Keuangan (Keuangan) Indonesia mengatakan bahwa kunci dari pemerataan pembangunan yaitu pemerintah melaksanakan fungsi distribusi transfer Anggaran Pendapatan dan Belenja Negara (APBN) hingga ke semua daerah.Direktur Pusat Kebijakan Fiskal Kemenkeu Indonesia Rufianto Kurniawan mengatakan, bagaimanapun Indonesia patut bersyukur karena masih mengalami pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah krisis global. Dia menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbesar nomor tiga di Asia setelah Cina dan India.“Tapi sekarang kondisinya berbeda. Jadi ekonomi ikut terpengaruh,” ujarnya saat di seminar nasional dengan mengusung tema 'Developing Indonesia Strong Foundation' di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/11).Dia menambahkan, saat ini India menghadapi krisis politik dan membuat ekonomi India menghadapi tekanan. Jika pertumbuhan ekonomi India yang biasanya sekitar 8 persen per tahun, kini menjadi 4 persen setiap tahun. Sementara itu, Cina yang biasanya pertumbuhan ekonominya sebesar dua digit, kini menjadi 7-8 persen saja. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkisar antara 5 sampai 6 persen. “Percuma kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, sedangkan pemerataan pembangunannya tidak tercapai,” tuturnya.Untuk itu, pihaknya sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan. Beberapa upaya itu diantaranya dengan menerapkan kebijakan fiskal yaitu melaksanakan fungsi distribusi anggaran. “Jadi pemerintah pengupayakan transfer alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tidak hanya ke daerah-daerah tertentu, melainkan ke semua daerah,” ucapnya. Selain itu, dia melanjutkan, untuk melakukan pemerataan daerah-daerah maka pemerintah mengalihkan anggaran untuk subsidi harga bahan bakar minyak (BBM). Ini karena BBM subsidi dinilai masih belum tepat sasaran sehingga banyak masyarakat dari kalangan ekonomi mampu menikmati subsidi BBM. “Bayangkan saja, tahun ini pemerintah memberikan subsidi BBM sebesar Rp 300 triliun. Padahal uang sejumlah itu bisa dipergunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan hingga jembatan,” tuturnya.Dia mencontohkan, pembangunan transportasi Mass Rapid Transit (MRT) hanya membutuhkan Rp 25 triliun. “Jadi dengan uang subsidi BBM itu kita bisa membangun dan menciptakan pemerataan pembangunan,” ucapnya.

Ke depannya pemerintah mendorong agar bahan bakar alternatif pengganti BBM seperti biodiesel dapat digunakan. Sehingga penggunaan BBM bisa dikurangi dan tentunya mengurangi subsidi.

  • pertumbuhan
  • ekonomi
  • indonesia
  • pembangunan
  • daerah

Video yang berhubungan

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA