Show
Kabinet Sukiman merupakan salah satu dari 7 kabinet pada masa demokrasi liberal di Indonesia. Latar belakang terbentuknya kabinet Sukiman adalah karena kabinet sebelumnya gagal dalam menjalankan tugas, kemudian muncul mosi tidak percaya terhadap kabinet Natsir yang selanjutnya digantikan dengan Sukiman. Artikel ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan sejarah pembentukan kabinet Sukiman masa demokrasi liberal. Susunan anggota, apa saja program kerja, keberhasilan dan kegagalan Kabinet Sukiman akan kita kupas secara singkat dan jelas. Oke, langsung saja simak pembahasan berikut ini.
Perlu anda ketahui, demokrasi liberal di Indonesia berlangsung tidak lebih dari 9 tahun, tepatnya dari tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini tercatat ada tujuh kabinet yang pernah dibentuk. Kabinet Sukiman adalah kabinet kedua setelah sebelumnya kabinet Natsir menjalankan tugas selama 6 bulan, dari tanggal 6 September 1950 sampai dengan 1 maret 1951. Baca Juga: Program Kerja Kabinet Natsir Ada 7 poin hasil kerja kabinet Sukiman yang perlu kalian ketahui. Berikut ini 7 program kerja kabinet Sukiman, antara lain :
Itulah 7 program kerja kabinet Sukiman, beberapa program kerja merupakan lanjutan dari kabinet sebelumnya. Seperti menyiapkan pemilihan umum, usaha keamanan dan ketenteraman rakyat, menyelesaikan masalah Irian Barat dan pengembangan perekonomian rakyat. Baca Juga: Dampak Konferensi Meja Bundar Siapa saja anggota kabinet Sukiman dan jabatannya? Pertama, sebagai ketua atau Perdana Mentri (Sukiman Wirjosansjojo), kemudian wakil Perdana Menteri bernama Suwirjo. Anggota lain meliputi beberapa menteri, meliputi : J. Leimena (Menteri Kesehatan), Sjamsuddin (Menteri Sosial), Jusuf Wibisono (Menteri Keuangan), Wahid Hasyim (Menteri Agama), Wongso Negeoro (Menteri Pendidikan dan kebudayaan), Iskandar Tedjasukmana (Meneri Perburuhan), Djuanda Hadinoto (Menteri Perhubungan), Muhammad Yamin (Menteri Kehakiman), Iskak Tjokroadisurjo (Menteri Dalam Negeri), Achmad Subardjo (Menteri Luar Negeri), dan lain-lain. Anggota kabinet Sukiman ada juga yang merupakan bekas anggota dari kabinet Natsir, seperti Djuanda, Leimena dan Wahid Hasyim. Kabinet Sukiman didukung penuh oleh dua partai besar pada saat itu, yaitu PNI (Partai Nasional Indonesia) dan Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). PNI merupakan partai yang berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 di kota Bandung. Tokoh-tokoh penting di dalam PNI seperti Ir. Soekarno, Dr. Ciptomangunkusumo dan Sartono SH. Perlu kalian ketahui, tujuan berdirinya PNI adalah "kemerdekaan Indonesia". Baca : Sejarah Partai Nasional Indonesia (PNI)
Partai Masyumi merupakan partai politik islam terbesar di Indonesia pada masa Demokrasi liberal. Namun Keberadaan partai Masyumi kemudian dilarang oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960, karena diduga telah mendukung pemberontakan PRRI Permesta. Seperti Kabinet Natsir, Kabinet Suikiman juga tidak bertahan lama dan digantikan kabinet selanjutnya. Apa sebab kabinet Sukiman digantikan? Faktor penyebab utama adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri (Ahmad Subardjo) dan Merle Cochran (Duta Besar AS). Demikian pembahasan terkait dengan Kabinet Suikiman : Program Kerja, Susunan Keanggotaan, Partai Pendukung dan Kegagalannya. Terimakasih Sumber Referensi : Buku berjudul "Kabinet-kabinet Republik Indonesia : Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi", karya Simanjuntak, P.N.H., terbit di Jakarta, tahun 2003. Share ke teman kamu:Tags : Kemerdekaan, Sejarah Kabinet Related : 7 Program Kerja Kabinet Sukiman : Susunan Anggota dan Penyebab Jatuhnya
Kabinet Djuanda memiliki lima program kerja yang disebut pancakarya. Kelima program tersebut adalah sebagai berikut, kecuali?
Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: B. menyehatkan perimbangan keuangan negara. Dari hasil voting 987 orang setuju jawaban B benar, dan 0 orang setuju jawaban B salah. Kabinet Djuanda memiliki lima program kerja yang disebut pancakarya. Kelima program tersebut adalah sebagai berikut, kecuali menyehatkan perimbangan keuangan negara. Pembahasan dan Penjelasan Jawaban A. normalisasi keadaan Republik Indonesia menurut saya kurang tepat, karena kalau dibaca dari pertanyaanya jawaban ini tidak nyambung sama sekali. Jawaban B. menyehatkan perimbangan keuangan negara menurut saya ini yang paling benar, karena kalau dibandingkan dengan pilihan yang lain, ini jawaban yang paling pas tepat, dan akurat. Jawaban C. melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB menurut saya ini juga salah, karena dari buku yang saya baca ini tidak masuk dalam pembahasan. Jawaban D. memperjuangkan pengembalian Irian Barat menurut saya ini salah, karena dari apa yang ditanyakan, sudah sangat jelas jawaban ini tidak saling berkaitan. Jawaban E. mempergiat atau mempercepat proses pembangunan menurut saya ini salah, karena setelah saya cari di google, jawaban tersebut lebih tepat digunkan untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan diatas, bisa disimpulkan pilihan jawaban yang benar adalah B. menyehatkan perimbangan keuangan negara Jika masih punya pertanyaan lain, kalian bisa menanyakan melalui kolom komentar dibawah, terimakasih.
Kabinet Djuanda memiliki lima program kerja yang disebut pancakarya. Kelima program tersebut adalah sebagai berikut, kecuali?
Jawaban: B. menyehatkan perimbangan keuangan negara Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kabinet djuanda memiliki lima program kerja yang disebut pancakarya. kelima program tersebut adalah sebagai berikut, kecuali menyehatkan perimbangan keuangan negara. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Pada Tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Apa yang menyebabkan Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap. KOMPAS.com - Kabinet Djuanda atau Kabinet Karya bertugas pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Dipimpin oleh Ir. H. Djuanda Kartawijaya dan tiga wakilnya, Mr. Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimana, kabinet ini dikenal sebagai Zaken Kabinet. Zaken Kabinet adalah kabinet yang jajarannya tidak diisi oleh partai politik tertentu, melainkan diisi oleh para tokoh yang ahli dalam bidangnya. Baca juga: Kondisi Politik pada Masa Demokrasi Liberal Latar BelakangPada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno berencana untuk membubarkan partai politik lantaran antara tahun 1955-1957, Indonesia tengah berada dalam kondisi polarisasi. Polarisasi adalah proses, perbuatan, pembagian atas dua bagian atau kelompok orang yang berkepentingan yang saling berlawanan. Polarisasi ini dilakukan oleh para partai politik dalam pembagian Jawa-Luar Jawa. Karena kondisi ini, pada 28 Oktober 1956, Presiden Soekarno pun berencana untuk membubarkan partai politik dan dua hari setelahnya ia menyampaikan pemikirannya untuk membentuk Demokrasi Terpimpin. Ide Soekarno ini juga membuat militer gusar, alhasil pada Desember 1956, militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan sipil, seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Tindakan ini pun ditentang oleh PKI, akibatnya banyak dari mereka yang ditangkap oleh militer yang diikuti dengan hilangnya sumber perekonomian. Setelah peristiwa ini terjadi, Soekarno mengumumkan darurat perang, disertai dengan mundurnya Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Berakhirnya kabinet Ali kemudian disusul dengan penetapan kabinet baru, yaitu Kabinet Djuanda. Baca juga: Homo Sapiens: Ciri-ciri, Persebaran, dan Penemuan Susunan
Baca juga: Kabinet Ali Sastroamijoyo I: Susunan, Program Kerja, dan Pergantian Program Kerja
Baca juga: Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja PergantianBerakhirnya Kabinet Djuanda ini disebabkan oleh terbentuknya Demokrasi Terpimpin di mana Presiden Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai menteri utama. Demokrasi Terpimpin sendiri menjadi sistem pemerintahan yang mengatur secara tegas tentang partai politik, di mana pejabat tinggi negara tidak boleh menjadi anggota politik. Setelah Demokrasi Terpimpin terbentuk, kabinet baru juga muncul, yaitu Kabinet Kerja. Referensi:
|