Beberapa gerakan mahasiswa dan Rakyat yang ikut serta dalam demonstrasi pada 12 Januari 1966

Jelaskan pendapatmu tentang berhasil atau tidaknya Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.​

Apa saja karakter atau ciri ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai nilai pancasila.

Rafa dan adit sedang bermain sudan waktunya rafa untuk sholat sikap adit sebaiknya.

Diterapkannya demokrasi liberal dalam pemerintahan indonesia ditandai dengan .......

Tolong di jawab besok Sudah di kumpulkan plis kakak​

Carilah kosakata nonbaku dan baku beserta artinya kelas 6sd.

Anak yang lahir dari hasil perkawinan akan menjadi anggota dari kaum.

Bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan indonesia di lingkungan sekolah adalah

Tolong di Jawab ;)26 Dan 27 Yah​

Buatlah poster kehidupan manusia sebelum dan sesudah listrik ditemukan ! no. ngasal ok..... ​

tirto.id - Sejarah Tritura dimotori gerakan mahasiswa dengan seruan Tiga Tuntutan Rakyat, yang menjadi titik balik pergantian rezim, dari Orde Lama ke Orde Baru.

Unjuk rasa pada 10-13 Januari 1966 di Jakarta terjadi karena polemik pelik tak lama setelah tragedi Gerakan 30 September (G30S) 1965. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin Presiden Sukarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura.

Tiga Tuntutan Rakyat tersebut mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah kala itu yakni (1) Bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI; (2) Rombak Kabinet Dwikora; dan (3) Turunkan Harga.

Pertama mengenai pembubaran PKI. Hal ini bermula dari lambannya pemerintah menindak tragedi berdarah G30S 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan D.N. Aidit tersebut.

Empat bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Sukarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas. Padahal, gelombang kegeraman masyarakat telah meluas.

Beberapa gerakan mahasiswa dan Rakyat yang ikut serta dalam demonstrasi pada 12 Januari 1966

Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia, terutama di Jakarta yang sebelumnya sudah memiliki organisasi kemahasiswaan yaitu Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), akhirnya terbelah dua.

Baca juga: Sejarah Nasakom: Upaya Sukarno Menyatukan Tiga Pilar

Sebagian anggota yang berhaluan ideologi kiri di badan PPMI, seperti Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gerakan Mahasiswa Indonesia (Germindo), juga Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (Perhimi), serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) turut meragu menuduh PKI sebagai dalang peristiwa G30S 1965 karena belum ada bukti kuat.

Sementara itu, mahasiswa-mahasiswa lain yang berhaluan kanan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKR), serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menuntut keras agar PKI segera ditindak tegas.

Sebagaimana dikutip dari Pemuda Pembangunan dan Masa Depan (1987) karya Babari, rapat presidium PPMI digelar pada 10-23 Oktober 1965 untuk menentukan sikap gerakan mahasiswa terhadap G30S.

Perbedaan pendapat ini melahirkan wadah baru di tubuh PPMI, yaitu KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. KAMI meyakini bahwa orang-orang PKI adalah dalang di balik peristiwa berdarah tersebut. Mereka menuntut tegas pemerintah untuk segera membubarkan PKI.

Baca juga: Gelora Tritura Menggulung Riwayat Orde Lama

Kedua, tuntutan terhadap perombakan Kabinet Dwikora muncul lantaran pemerintahan Sukarno dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial-ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis.

Muhammad Umar Syadat Hasibuan dalam Revolusi Politik Kaum Muda (2008) menuliskan bahwa goncangan ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan usaha merebut kembali Irian Barat.

Perombakan Kabinet Dwikora juga dituntut karena di tubuh kabinet tersebut terdapat orang-orang PKI. Padahal, sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan.

Ketiga, tuntutan turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintahan Sukarno. Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember 1965.

Baca juga: Krisis Ekonomi 1960-an: Sanering Gagal, Sukarno Dilengserkan

Peraturan Presiden ini merupakan inisiatif dari pejabat di Kabinet Dwikora yang mendevaluasi rupiah dari kurs RP1000 menjadi Rp1. Tindakan ini terpaksa diambil karena di kebijakan fiskal, uang sudah meningkat lima kali antara tahun 1964 dan 1965 yang sebanyak Rp2.982,4 miliar.

Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa dari Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) mencatat, tarif kendaraan umum rata-rata dinaikkan sampai 1000 persen, beras dinaikkan 300 hingga 500 persen.

Gie dalam bukunya yang berjudul Zaman Peralihan (1995) juga menyebutkan bahwa harga bensin dalam setengah bulan naik dari 400 rupiah menjadi 1000 rupiah. Akibatnya, tarif angkutan umum naik tinggi.

­Akumulasi dari berbagai masalah tersebut menjadikan masyarakat kian geram. Akhirnya, pada 10 Januari 1966, ribuan mahasiswa bergerak ke Gedung Sekretariat Negara memprotes ketidakstabilan negara dan menyuarakan tiga tuntutan Tritura.

Beberapa gerakan mahasiswa dan Rakyat yang ikut serta dalam demonstrasi pada 12 Januari 1966

Organisasi-organisasi yang turut serta dalam demonstrasi tersebut antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), dan lainnya.

Oleh pemerintah, unjuk rasa tersebut disambut dengan panser, bayonet, serta semburan gas air mata. Tuntutan mahasiswa belum juga dijawab. Pejabat yang ingin ditemui saat itu adalah Wakil Perdana Menteri (Waperdam) III Chaerul Saleh, sedang tidak berada di tempat.

Baca juga: KAMI Ada untuk Mengganyang PKI

Demonstrasi terus terjadi sepanjang tanggal 10-13 Januari 1966 hingga desakan Tritura sampai ke presiden. Lambannya respons pemerintah menjadikan tuntutan demonstrasi melebar hingga terdengar desas-desus untuk menurunkan Sukarno dari jabatan kepresidennya.

Akibat desakan tersebut, pada 21 Februari 1966 Sukarno akhirnya mengumumkan reshuffle kabinet barunya. Namun, hal ini malah kian memanaskan suasana karena masih ada beberapa tokoh berhaluan kiri di dalam tubuh kabinet tersebut.

Massa kembali menuntut presiden melalui demonstrasi pada 24 Februari 1966 yang berakhir bentrok antara mahasiswa dan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden). Tembakan yang dilepaskan salah seorang anggota resimen menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim.

Sukarno yang berang terhadap ulah mahasiswa akhirnya membubarkan KAMI atas kericuhan tersebut. Kendati KAMI sudah dibubarkan, gelombang protes tetap tinggi beberapa hari setelahnya.

Baca juga: Jika Supersemar Palsu, Apakah Orde Baru Tidak Sah?

Akhirnya, keluarlah titah sakti melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang menunjuk Soeharto, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) saat itu, untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara.

Supersemar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden RI ke-2 hingga 32 tahun lamanya. Oleh rezim Orde Baru pimpinan Soeharto, Sukarno dijadikan sebagai tahanan rumah hingga wafat pada 1970.

Baca juga artikel terkait SEJARAH INDONESIA atau tulisan menarik lainnya Abdul Hadi
(tirto.id - hdi/isw)


Penulis: Abdul Hadi
Editor: Iswara N Raditya
Kontributor: Abdul Hadi

Subscribe for updates Unsubscribe from updates