Sabtu, 27 Februari 2021 - 21:37 | kominfo.go.id
Jakarta, Kominfo – Sebagai organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) telah aktif berperan dalam meningkatkan pemberdayaan umat Islam. Gerakan NU di bidang perbaikan keagamaan (diniyah) sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen bangsa, namun dalam gerakan kemasyarakatan dinilai belum optimal. Oleh karena itu, NU perlu memaksimalkan peran aktifnya dalam meningkatkan gerakan kemasyarakatan.“Akan tetapi dalam gerakan kemasyarakatan NU perlu melakukan upaya-upaya yang lebih maksimal agar tidak tertinggal, terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi informasi untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk warga NU,” ucap Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada Peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-98 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2 Jakarta, Sabtu (27/02/21).Lebih jauh Wapres mengimbau NU agar memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan para pengusaha kecil naik kelas, karena jumlah usaha mikro kecil di Indonesia mencapai 99%, dan sebagian besarnya warga NU.“Langkah yang perlu dilakukan juga adalah menumbuhkan para pengusaha baru melalui inkubasi dari kalangan nahdliyin sesuai dengan semangat nahdlatu al tujjar (kebangkitan para pengusaha) yang telah digaungkan oleh para ulama pada tahun 1918,” pesan Wapres.Sebagai organisasi kebangkitan ulama, Wapres menegaskan, NU juga harus mengambil peran aktif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yang mencakup pengembangan industri halal, bisnis syariah, keuangan syariah, penguatan tata kelola dana sosial yang Islami, baik zakat, infak, sedekah, maupun wakaf, yang juga sedang digencarkan oleh pemerintah.Selain itu, Wqpres menambahkan, NU juga perlu segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang telah menimbulkan disrupsi di berbagai bidang kehidupan.“Saya mengetahui bahwa NU sudah mengembangkan berbagai platform digital dalam banyak kegiatan yang dilakukan. Namun tetap perlu adanya penguatan terutama dalam rangka mengharmonisasikan platform digital dan kontennya sesuai dengan tuntutan aspirasi masyarakat khususnya kalangan milenial,” imbaunya.Sebagai upaya melaksanakan program terkait perkembangan tersebut, Wapres mengatakan, perlu menyiapkan tokoh-tokoh perubahan (rijalul ishlah/ reformers). Di samping itu, NU juga perlu membangun pusat-pusat perubahan/perbaikan (markazul ishlah) sebagai contoh-contoh yang nantinya dapat direplikasi di berbagai wilayah dan cabang.“Untuk itu, saya mengajak segenap pengurus dan warga NU, untuk kembali membangun semangat ke-NU-an (hamasah nahdliyah) seperti yang ditanamkan oleh para pendiri dan perintis NU. Pelajaran dari para sesepuh kita pada masa itu,” ajaknya.Selanjutnya Wapres mengungkapkan, survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI), yang dilakukan pada Februari 2019, menyebutkan bahwa jumlah warga NU mencapai 49,5 persen atau sekitar 108 juta orang dari jumlah penduduk muslim Indonesia yang berjumlah sekitar 229 juta orang.“Ini kekuatan besar apabila dapat dikonsolidasikan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dan negara,” ucap Wapres.Dengan kuatnya pilar ekonomi gerakan NU, Wapres meyakini pilar pemikiran dan kebangsaan NU, yang selama ini sudah menjadi arus utama, juga akan makin kuat.“Dengan modal pilar gerakan ekonomi yang semakin kuat, saya harapkan NU tidak sekedar memainkan peran penting dalam memulihkan dan membangun kembali perekonomian masyarakat dan negara Indonesia, tapi juga terus berperan penting dan dapat menjadi role model Gerakan Islam dalam skala global,” pesan Wapres.Menutup sambutannya, Wapres memberikan ucapan selamat Harlah ke-98 NU dan berharap NU tetap aktif membangun ekonomi umat.“Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan selamat Harlah ke-98 NU. Semoga semakin produktif menyebarkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan semakin kokoh meneguhkan komitmen kebangsaan dan memberdayakan ekonomi umat,” pungkasnya.
Baca lebih lanjut di kominfo.go.id
KEMENKO PMK -- Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Khamim menyatakan, Umat Islam harus mengambil peran strategis dalam upaya pembangunan nasional Indonesia.
Khamim mengatakan, Umat Islam bisa berperan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berahlak mulia. Menurutnya, salah satu peran yang dapat dilakukan umat islam dalam membangun SDM Indonesia yang unggul berkualitas adalah melalui lembaga pendidikan Islam.
Hal itu disampaikan Khamim saat memberikan sambutan dalam Acara Pelantikan dan Rapat Pleno PP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy, di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, pada Sabtu (6/11).
"Lembaga pendidikan islam dapat berperan aktif dalam memberikan pendidikan akhlakul karimah. sehingga dihasilkan peserta didik yang memiliki bekal keimanan dan keilmuan yang dapat mempersiapkannya melangkah ke masa depan dalam Era Industri 4.0," ujarnya.
Disamping melalui lembaga pendidikan Islam, Khamim menjelaskan, pembangunan SDM oleh Umat Islam juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi ekonomi melalui zakat, infak dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat.
" Untuk itu, penguatan kampanye dana zakat, infak, dan sedekah dapat terus digiatkan. Diantaranya dengan menjadikan masjid sebagai pusat baitul maal untuk masyarakat sekitarnya dan wajib didaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," tuturnya.
Khamim menambahkan, Lembaga Keuangan Islam yakni perbankan syariah juga dapat berkontribusi dalam pemberian modal usaha bagi kalangan masyarakat ekonomi kecil. Pemberian permodalan dari perbankan/lembaga keuangan syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
"Perbankan syariah serta unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM. Menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah Covid-19," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Khamim menyampaikan harapan Kepengurusan IPHI yang baru dapat ikut berperan dalam upaya memajukan SDM di Indonesia dan berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya beli masyarakat yang mayoritas terdampak pandemi Covid-19. (*)
Prof. Dr. Hj. Wuryanti Koentjoro, SE., MM
Artikel ini menulis tentang tuntunan hidup dari Allah swt yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. yang disebut sebagai syariat IsÂlam dan meliputi tuntunan/syariat untuk mengelola diri pribadi, mengelola keluarga, dan mengelola masyarakat-bangsa-negara. Tujuan syariat Islam pada hakekatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagai individu, kelompok manusia, serta bangsa-negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Individu yang beriman-bertaqwa secara benar menurut Islam tentu akan mengerjakan semua tuntunan Islam secara lengkap yang meliputi: mengerjakan ibadah mahdhah, berakhlak mulia, menjalankan syariat sosial Islam sesuai dengan kapasitas yang dipunyainya, dan selalu berusaha keras menyebar luaskan ajaran Islam dalam semua dimensinya ke masyarakat di sekitarnya. Muslim yang berj'uang menegakkan syariat sosial-kenegaraan adalah suatu kewajiban bukanlah sesuatu yang aneh karena hal itu analog saja seperti kaum kapitalis atau kaum komunis yang berjuang keras memberlakukan sistem kapitalisme atau sistem komunisme dalam proses pengelolaan bangsa-negara. Dari sisi paradigma pembangunan pola syariat bertumpu pada pembangunan akhlak manusia untuk taat pada ajaran Allah swt dan peduli pada kondisi sesama, sedang paradigma pembangunan sekuler Barat bertumpu pada upaya menambah kekayaan materiel. Dari rasional tersebut maka tidak seharusnya masih diragukan oleh umat Islam Indonesia bahwa salah satu  cara mengatasi krisis multi dimensi di negeri ini adalah "dengan pengetrapan syariat sosial dalam proses pengelolaan negara. Pada sisi lain, teori Islam menyatakan bahwa aplikasi syariat dalam pengelolaan bangsa yang plural akan mendatangkan status negara yang 'aaminan-thoyyiban',
- There are currently no refbacks.
Page 2
Prof. Dr. Hj. Wuryanti Koentjoro, SE., MM
Artikel ini menulis tentang tuntunan hidup dari Allah swt yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad saw. yang disebut sebagai syariat IsÂlam dan meliputi tuntunan/syariat untuk mengelola diri pribadi, mengelola keluarga, dan mengelola masyarakat-bangsa-negara. Tujuan syariat Islam pada hakekatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagai individu, kelompok manusia, serta bangsa-negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Individu yang beriman-bertaqwa secara benar menurut Islam tentu akan mengerjakan semua tuntunan Islam secara lengkap yang meliputi: mengerjakan ibadah mahdhah, berakhlak mulia, menjalankan syariat sosial Islam sesuai dengan kapasitas yang dipunyainya, dan selalu berusaha keras menyebar luaskan ajaran Islam dalam semua dimensinya ke masyarakat di sekitarnya. Muslim yang berj'uang menegakkan syariat sosial-kenegaraan adalah suatu kewajiban bukanlah sesuatu yang aneh karena hal itu analog saja seperti kaum kapitalis atau kaum komunis yang berjuang keras memberlakukan sistem kapitalisme atau sistem komunisme dalam proses pengelolaan bangsa-negara. Dari sisi paradigma pembangunan pola syariat bertumpu pada pembangunan akhlak manusia untuk taat pada ajaran Allah swt dan peduli pada kondisi sesama, sedang paradigma pembangunan sekuler Barat bertumpu pada upaya menambah kekayaan materiel. Dari rasional tersebut maka tidak seharusnya masih diragukan oleh umat Islam Indonesia bahwa salah satu  cara mengatasi krisis multi dimensi di negeri ini adalah "dengan pengetrapan syariat sosial dalam proses pengelolaan negara. Pada sisi lain, teori Islam menyatakan bahwa aplikasi syariat dalam pengelolaan bangsa yang plural akan mendatangkan status negara yang 'aaminan-thoyyiban',
- There are currently no refbacks.
Page 3
- Home
- About
- Login
- Search
- Current
- Archives