Sistem Etika Tantangan Mengimplementasikan Pancasila
Sistem Etika Tantangan Mengimplementasikan Pancasila
INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan sistem etika menjadi tantangan dalam meimplementasikasi Pancasila. Sistem etika merupakan seperangkat nilai menyeluruh.
"Karenanya, menjadi tantangan kita hari ini menjadikan Pancasila mengintegrasikan sistem etika dan tindakan dalam Pancasila," kata Zulkifli Hasan dalam Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa di gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017.
Menurut dia, selama 19 tahun reformasi, bangsa Indonesia merasakan mulai memudarnya nilai-nilai luhur Keindonesiaan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sungguh- sungguh untuk menjadikan Pancasila sebagai implementasi dan sistem tindakan sehari-hari. "Pancasila tidak boleh berhenti menjadi nilai filosofis. Lebih jauh dari itu, Pancasila harus menjadi perilaku sehari hari manusia Indonesia," ucapnya.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa banyak kemajuan diraih, tapi kemiskinan masih tinggi, kesenjangan semakin lebar, dan pengangguran masih banyak. "Apa yang terjadi ini tentu bukan kesalahan Pancasila. Masalahnya adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan kita menjadikan Pancasila sebagai perilaku," ujarnya.
Sementara Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan agama merupakan sumber etika yang penting, tapi belum dimanfaatkan secara baik. Padahal, menurutnya, banyak nilai-nilai yang bisa digali dari agama. "Agama itu tidak hanya menjaga persatuan, tapi juga menjadi penggerak, pendorong, dan energi yang besar, yang sanggup mengarahkan umat pada kesejahteraan," tuturnya.
Selain agama, kata Aidul, Pancasila juga menjadi sumber etika. Jadi Pancasila bukan hanya pemersatu, tapi juga tempat berlindung bagi semua bangsa. "Jadi, Pancasila harus jadi ideologi terbuka penggerak pada kemajuan," ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengapresiasi pelaksanaan konferensi ini. Menurut dia, ini menjadi penting, apalagi jika dikaitkan dengan Ketetapan MPR NO VI tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. "Ini menunjukkan ada itikad bersama untuk membenahi persoalan etika dan menjadikan fungsi etika tidak hanya di atas kertas, tapi harus ditegakkan melalui infrastruktur resmi. Karena sesungguhnya hukum hanya bisa tegak jika etika berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari," katanya. (*)