Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mendukung gerakan ekonomi Biru

Konsep Ekonomi Biru menekankan pada pentingnya menjaga ekosistem kelautan demi terjaganya keberlanjutan alam dan kehidupan nelayan yang makin sejahtera melalui pengelolaan hasil tangkapan bernilai tambah.

Indonesia sebagai negara maritim yang sebagian besar wilayah geografisnya merupakan lautan saat ini terus mengembangkan sektor kelautan sebagai tulang punggung perekonomian. Terkait hal ini, PBB mendukung Indonesia dalam meraih pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGDs) yang signifikan melalui pemanfaatan konsep Ekonomi Biru (Blue Economy).

United Nations Resident Coordinator for Indonesia Anita Nirody mengemukakan, perlu berbagai upaya dalam merealisasikan konsep Blue Economy terutama yang terkait dengan pengembangan pemerintahan yang baik, peningkatan pembiayaan yang inovatif, dan pemberdayaan komunitas pesisir. Konsep ini dapat diterapkan dalam kegiatan perekonomian wilayah pesisir.

Menurutnya, hal penting lainnya yang harus menjadi perhatian adalah kolaborasi pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan investor untuk merumuskan mekanisme pembiayaan. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan pemanfaatan sistem big data dalam memantau keanekaragaman hayati di wilayah pesisir.

Jika pemerintah menjalankan konsep Ekonomi Biru secara konsisten, dalam setahun ke depan akan ada pencapaian signifikan yang dapat dilaporkan Indonesia di Sidang Umum PBB pada Juni 2020, papar Anita dalam SDGs Annual Conference 2019 bertema Sustainable Ocean for Improving Prosperity and Reducing Inequality di Jakarta, 89 Oktober 2019.

Jika pemerintah menjalankan konsep Ekonomi Biru secara konsisten, dalam setahun ke depan akan ada pencapaian signifikan yang dapat dilaporkan Indonesia di Sidang Umum PBB pada Juni 2020

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif UN ESCAP (The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) Armida Alisjahbana. Selain mengupayakan pencapaian SDGs secara tepat waktu di tahun 2030, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI era Presiden SBY ini menekankan perlunya mekanisme mobilisasi yang optimal secara lintas instansi dan lembaga nonpemerintah serta masyarakat. Menurutnya, ada tiga fokus utama yang harus dikejar dalam waktu dekat, yaitu : optimalisasi potensi kaum muda, pemberdayaan perempuan, dan teknologi.

Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanto menyampaikan, upaya melibatkan kaum perempuan di kawasan pesisir dalam kegiatan ekonomi terus dilakukan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan seperti cara mengelola hasil laut. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah dari hasil tangkapan nelayan dengan produk hasil olahan yang tahan lama sehingga kesejahteraan juga meningkat.

Menjaga ekosistem kelautan

Rangkaian kegiatan pertemuan tahunan SDGs Annual Conference 2019 diawali dengan acara festival SDGs di Parkir Timur Senayan, Jakarta pada awal Oktober 2019 yang diisi dengan edukasi tentang berbagai aspek penting dalam menjaga ekosistem kelautan mulai dari pelestarian biota laut, pemberdayaan masyarakat pesisir, pengembangan pariwisata, hingga pengelolaan sampah laut.-Novita Hifni

Editor

AEI mengenalkan pemanfaatan teknologi pengolahan udara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

PT Air Embun Internasional (AEI) mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan bisnisnya. Berdiri tahun 2019, distributor mesin air ini mendukung konsep green economy yang telah menjadi komitmen dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melestarikan sumber daya alam.

Direktur PT Air Embun Internasional, Wellyansyah memaparkan, kegiatan bisnis perusahaan menerapkan praktik sustainability untuk melestarikan sumber daya alam khususnya air. Upaya ini dilakukan dengan memperkenalkan pemanfaatan mesin air yang tidak menggunakan pipa dan alat bantu lain serta penggunaan daya listrik yang rendah untuk menjaga keberlangsungan stok air tanah. Pemanfaatan udara sekitar melalui proses purifikasi sehingga mesin air yang dipasarkan juga memberikan udara bersih untuk lingkungan. Adapun kegiatan pemasaran produk dilakukan secara daring dan luring.

Dalam menjalankan program CSR, pihaknya berkolaborasi dengan Forum Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha (FTJSBU) Kementerian Sosial melalui pemberian bantuan mesin air untuk wilayah tertentu di Indonesia yang kekurangan air bersih seperti Yogyakarta, Medan (Sumatera Utara), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur).

Dengan mengedepankan teknologi dan sustainability aktivitas sosial, kami dalam CSR ini memiliki harapan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, kata Wellyansyah.

Kegiatan sosial ini tentu juga memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengenalkan produk ke masyarakat secara langsung sehingga publik akan mengetahui keunggulan mesin yang dipasarkan.

Pemasaran produk AEI meliputi seluruh wilayah Indonesia. Saat ini perusahaan masih melakukan beberapa penetrasi pasar baik secara komersial maupun retail, ungkapnya.

Alternatif sumber air minum

Pada September 2021 lalu, AEI bersama Korea Trade Investment Promotion Agency (Kotra) menyerahkan bantuan berupa panel surya dan mesin Heaven Dew (mesin pembuat air dari udara) melalui Forum CSR Nasional untuk lima kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Guwosari Pajangan, Bantul menerima bantuan panel surya dan mesin Heaven Dew. Sedangkan Kelurahan Srimartani Piyungan, Bantul, Kelurahan Salam Rejo Sentolo, Kulonprogro, Kelurahan Hargomulyo Kokap, Kulonprogro, dan Kelurahan Girikerto Turi, Sleman mendapat bantuan mesin Heaven Dew.

Ketua Umum Forum CSR Indonesia periode 2016 2021 GKR Mangkubumi mengapresiasi pemberian CSR di lima area ini yang bisa menjadi sampel bagaimana cara mendapatkan air bersih siap minum dengan mudah. Melalui pemanfaatan mesin Heaven Dew, air sangat mudah didapatkan dari udara dengan teknologi kondensasi.

Perpaduan teknologi panel surya dengan Heaven Dew ini sangat praktis dan ekonomis diterapkan di daerah terpencil jauh dari jangkauan jaringan listrik. Terkait pemanfaatan ini perlu pembahasan dan penelaahan oleh dinas yang menangani kesejahteraan masyarakat, kata GKR Mangkubumi.

Di kesempatan yang sama, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bambang Guritno mewakili Bupati Bantul menyampaikan penghargaan kepada Forum CSR Indonesia atas pemilihan dua kelurahan di Kabupaten Bantul untuk mendapatkan bantuan. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi sampel bagi desa-desa lain dalam mencari alternatif sumber air minum.

Denny Hardiansyah dari AEI menyatakan, air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan bagi manusia di Indonesia. Data statistik mencatat sekitar 13 persen masyarakat Indonesia saat ini masih kesulitan akses air bersih. Kesulitan air bersih mengundang risiko kesehatan masyarakat, seperti diare, disentri, dan lain-lain.

Untuk itu AEI bersama Kotra mencoba memberikan akses penciptaan air yang baik dalam jenis baru dari udara menjadi air, kata Deni.

Lewat lagu Katakan Saja yang ia rilis pada 2020, Khifnu sukses mengambil hati masyarakat. Walau terbilang baru, lagu ini sudah disimak 19 juta kali di kanal YouTube dan sempat menduduki peringkat ketiga dalam tangga lagu Indonesia Viral 50 pada platform musik Spotify.

Padahal, saat hendak merilis single itu, Khifnu Istiawan Arif dihinggapi rasa kurang percaya diri dengan lirik yang ditulisnya.

Liriknya sudah ditulis pada Oktober 2019. Aku beranikan diri untuk merilis single tersebut di 15 Maret 2020, ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak, Kamis (18/11). Ia menambahkan, lagu tersebut semakin dikenal masyarakat setelah ia bawakan secara duet dengan Putri Delina.

Pria kelahiran Tarakan, 13 November 2000 ini bilang, banyak hal positif yang ia temukan dalam bermusik. Mulai dari bisa menghibur banyak orang, bisa melakukan hal apa pun yang ia inginkan dalam hal berkarya, serta yang terpenting dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain.

Disinggung soal pajak, ia berpendapat bahwa pajak juga dapat memberikan dampak positif layaknya musik, karena pajak memiliki kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia.

Kita enggak mungkin bisa melewati jalan yang bagus, kalau orang enggak bayar pajak. Jadi, kalau ingin memiliki pembangunan dan fasilitas yang bagus, ya, bayar pajak dululah, jelasnya.

Ia mengatakan, manfaat pajak dapat dirasakan langsung di saat pandemi seperti sekarang melalui vaksin yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Bahkan, menurutnya, pajak itu mirip vaksin.

Vaksin itu hampir sama seperti pajaksama-sama bermanfaat dan dilakukan untuk kebaikan, imbuhnya.

Khifnu berharap sosialisasi pajak perlu terus dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya kalangan anak muda.

Edukasi pajak di kampus itu sangatlah bermanfaat agar ke depannya masyarakat bisa lebih membuka mata dan yang terpenting adalah tidak ada lagi ketakutan akan pajak, katanya.

Ia pun berharap, manfaat pajak dapat dirasakan bagi para musisi di Indonesia lewat tersedianya fasilitas panggung pementasan maupun wadah yang layak untuk kreativitas dan produktivitas.

Presiden mempertanyakan kontribusi negara maju dalam transfer teknologi dan dukungan program untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terhambat oleh pandemi.

Pemerintah Indonesia telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu hektareterluas di duniayang akan berlangsung hingga 2024. Program ini merupakan wujud nyata komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim (Conference of Parties/COP) ke-26 di awal November lalu.

Solidaritas, kemitraan, kerja sama, kolaborasi global merupakan kunci dalam menghadapi perubahan iklim yang telah menjadi ancaman besar bagi pembangunan global, kata Joko Widodo di Scottish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Senin (01/11).

Presiden menjelaskan, dengan potensi alamnya yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Melalui berbagai upaya yang ditempuh untuk memperbaiki lingkungan alam, ungkapnya, saat ini laju deforestasi turun signifikan bahkan terendah dalam 20 tahun terakhir. Sementara kebakaran hutan di tahun 2020 turun 82 persen. Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030.

Di sektor energi, Indonesia juga terus melangkah maju dengan pengembangan ekosistem mobil listrik dan pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan energi baru dan terbarukan seperti biofuel, pengembangan industri berbasis energi bersih, serta pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia di Kalimantan Utara.

Presiden mengakui berbagai upaya yang telah dilakukan itu belum cukup. Menurutnya, negara yang memiliki lahan luas yang hijau dan berpotensi dihijaukan serta yang memiliki laut luas yang berpotensi menyumbang karbon membutuhkan dukungan negara-negara maju. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memobilisasi pembiayaan iklim dan pendanaan inovatif seperti pembiayaan campuran. Dengan demikian, Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat dalam mencapai net-zero emission untuk ekonomi hijau.

Sebaliknya, Presiden mempertanyakan seberapa besar kontribusi negara maju dalam transfer teknologi maupun dukungan program untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang terhambat akibat pandemi. Untuk itu, imbuhnya, carbon market dan carbon price harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim.

Ekosistem ekonomi karbon yang transparan dan berintegritas, inklusif, dan adil harus diciptakan, jelasnya.

Upaya percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove di Indonesia dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang dibentuk tahun 2020 dan bertanggung jawab kepada presiden.

Di masa pandemi, BRGM melakukan rehabilitasi lahan kritis yang sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat. Pada 2021, BRGM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merehabilitasi mangrove di sembilan provinsi dengan total anggaran Rp 1,5 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk pembibitan dan penanaman dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat desa.

Adapun sembilan provinsi yang menjadi lokasi untuk rehabilitasi mangrove adalah Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.

Kepala BRGM Hartono dalam keterangan tertulis memaparkan, rehabilitasi mangrove tahun 2021 dilakukan secara bertahap pada areal seluas 83.000 hektare. Pihaknya melakukan identifikasi lokasi di lapangan bersama Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Rehabilitasi Hutan dan identifikasi kelompok masyarakat yang terlibat. Program rehabilitasi mangrove dijalankan melalui metode padat karya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

Dukungan Pangeran Charles

Upaya Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis dan mangrove terbesar dalam penyelamatan bumi dari ancaman perubahan iklim mendapat dukungan dan perhatian dari pewaris tahta Kerajaan Inggris, Pangeran Charles. Selama pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia telah menerapkan kebijakan moratorium pembukaan hutan untuk lahan, sehingga aksi perambahan hutan selama empat tahun terakhir dapat dicegah seminimal mungkin. Dalam forum KTT G20 di Roma, Italia, Minggu (31/10), ia berharap kepemimpinan Indonesia di G20 akan berhasil sehingga perubahan iklim dapat diatasi dengan kerja sama global.

Inilah kenapa saya berharap pada Presiden Joko Widodo untuk keberhasilan setelah perjuangan sekian lama, kata Pangeran Charles.

Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20. Forum G20beranggotakan 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Saat ini Indonesia dipercaya menjadi Presidensi G20 selama satu tahun mulai 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022. Presidensi G20 adalah posisi sebuah negara yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20.

Kelompok G20 menjadi representasi perekonomian dunia dan memiliki posisi strategis. Negara anggota G20 menguasai 85 persen PDB dunia, 80 persen investasi global, 75 persen perdagangan dunia, dan 66 persen populasi dunia.