Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Malaysia Resign, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Dinamika yang melingkupi perpolitikanMalaysia kian memanas. Terbaru, perwakilan UMNO di dalam Kabinet PM Muhyiddin Yasin, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Shamsul Anuar Nasarah, memutuskan mengundurkan diri efektif hari ini.
Seperti dikutip Malay Mail pada, Selasa (3/8/2021), Shamsul mengungkapkan keputusan itu sejalan dengan keputusan UMNO untuk tidak lagi mendukung pemerintahan Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin PM Muhyuddin.
"Dengan mempertimbangkan beberapa keputusan dan pendirian partai, sebagai anggota UMNO yang taat dan setia kepada partai, saya dengan ini menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota kabinet," ujar Shamsul.
"Saya berterima kasih kepada semua pihak dan seluruh jajaran kementerian. Fokus saya setelah ini adalah fokus pada tugas saya sebagai anggota DPR untuk Lenggong dan membantu memperkuat partai dalam menghadapi situasi politik yang semakin menantang."
Per 25 Juli 2021, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyatakan kalau UMNO telah memutuskan bahwa semua menteri, wakil menteri, dan kepala perusahaan yang terkait pemerintah akan melepaskan posisi mereka jika UU Darurat diizinkan tetap berlaku setelah 1 Agustus 2021.
Hal itu dikatakannya saat menyampaikan desakan UMNO agar proklamasi darurat dan tata caranya harus dicabut pada sidang khusus DPR yang ditunda.
Sebelumnya, PM Muhyiddin mengumumkan bahwa parlemen akan bersidang pada bulan September untuk membahas pencabutan UU Darurat.
Dinamika politik Malaysia memanas setelah pemerintah berupaya mencabut status 'Darurat Covid-19' per 1 Agustus 2021. Pasalnya, Raja Malaysia Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan untuk mencabut aturan itu. Ini ditegaskan istana, Kamis (29/7/2021).
"Yang Mulia (Raja) sangat sedih dengan pernyataan yang dibuat di parlemen pada 26 Juli. Bahwa pemerintah telah mencabut semua peraturan darurat yang dicanangkan oleh Raja selama masa keadaan darurat. Sedangkan pencabutannya belum disetujui oleh Raja," ujar pernyataan itu sebagaimana dikutip Channel News Asia (CNA).
"Yang Mulia menekankan bahwa pernyataan menteri di parlemen pada 26 Juli tidak akurat dan telah menyesatkan anggota parlemen," lanjutnya.
Raja berpandangan pencabutan sangat tergesa-gesa. Parlemen juga dianggap telah gagal menghormati supremasi hukum yang diabadikan dalam Rukun Negara, mengurangi fungsi dan kekuasaan raja sebagai kepala negara.
Meskipun mengakui bahwa harus bertindak berdasarkan saran Kabinet, Raja berpandangan sebagai kepala negara ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat terhadap tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh pihak manapun. Terutama mereka yang melaksanakan fungsi dan kekuasaan raja.
(miq/miq)