Show tirto.id - Era pendudukan Jepang menjadi salah satu fase kelam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Penjajahan Dai Nippon di Indonesia yang berlangsung sekitar 3,5 tahun menimbulkan berbagai dampak di segala bidang, termasuk dalam sistem pendidikan dan kebudayaan. Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945 (2001) menyebutkan, tanggal 8 Maret 1942 dilakukan Perundingan Kalijati di dekat Subang, Jawa Barat, antara Belanda dengan Jepang. Perjanjian tersebut merupakan tanda menyerahnya Belanda tanpa syarat kepada Jepang setelah kalah di Perang Dunia II. Sejak saat itu, Dai Nippon mengambil-alih wilayah Indonesia dari Belanda. Demi mengambil simpati rakyat, Jepang memposisikan diri sebagai saudara tua dengan menyerukan berbagai propoganda, seperti Semboyan 3A, yaitu Nippon pemimpin Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon cahaya Asia.Selama 3,5 tahun menjajah Indonesia, pendudukan militer Jepang memberikan dampak dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang sistem pendidikan dan kebudayaan. Sistem Pendidikan Indonesia Masa Penjajahan JepangDemi menarik simpati masyarakat Indonesia, Jepang pada mulanya memberlakukan sistem pendidikan yang cukup baik. Akses pendidikan sedikit lebih mudah untuk didapatkan, tidak ada pembedaan atau diskriminasi dalam pendidikan untuk kaum pria maupun perempuan.Soepriyanto dan Moh. Yatim dalam Perjuangan Meraih Kemerdekaan (2018) mengungkapkan, Dai Nippon menerapkan jenjang pendidikan formal di Indonesia seperti sistem di Jepang, yaitu Sekolah Dasar (SD)selama 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun. Namun, lantaran Jepang sedang menghadapi Perang Asia Timur Raya yang menjadi bagian dari Perang Dunia II melawan Sekutu, seluruh sendi kehidupan di Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan perang, termasuk pendidikan. Kebijakan tersebut membuat terjadinya kemerosotan pendidikan di Indonesia. Tercatat, jumlah SD menurun dari 21.500 menjadi 13.500 unit. Sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah siswa sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Kegiatan perguruan tinggi boleh dikatakan macet.Salah satu dampak negatif yang disebabkan oleh situasi ini adalah angka buta huruf di Indonesia meningkat. Mata pelajaran yang diajarkan pun mengalami pembatasan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Bahasa Jepang dan sejarah Jepang menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Pemerintah militer Dai Nippon juga melatih kaum guru agar memiliki keseragaman pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintahan Jepang. Akibatnya, tenaga pendidik mengalami penurunan secara signifikan.Dikutip dari buku Sejarah Kelas XI (2020) yang disusun olehIrma Samrotul Fuadah, pemerintah Jepang di Indonesia menerapkan materi-materi pokok untuk pelatihan guru, yaitu:
Kehidupan Kebudayaan Indonesia Era Pendudukan JepangKehidupan budaya masyarakat Indonesia pada masa peendudukan Jepang juga mengalami banyak perubahan. Salah satu yang paling kontroversial adalah kewajiban melakukan seikerei.Seikerei merupakan penghormatan kepada Tenno Heika (Kaisar Jepang) yang diyakini sebagai keturunan dewa matahari dengan cara membungkukkan badan menghadap ke arah matahari terbit. Kebiasaan penghormatan tersebut ditentang oleh kaum ulama. Salah satu aksi penentangan tersebut berupa perlawanan antara K.H. Zainal Mustafa terhadap tentara Jepang yang dikenal dengan Peristiwa Singaparna.Pemerintah Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang.KOMPAS.com - Pendidikan di masa pendudukan Jepang (1942-1945), jauh leih buruk dari sebelumnya, ketika Indonesia masih di bawah penjajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketika Jepang datang, Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perangnya. Masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan jepang. Akibatnya, para pengajar harus bekerja untuk Jepang. Anak-anak bahkan turut dikerahkan membantu memenuhi kebutuhan perang. Dikutip dari Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (2019), jumlah sekolah dasar turun. Pada tahun ajaran 1940/1941 atau ketika Indonesia masih dijajah Belanda, jumlah sekolah dasar 17.848. Namun di akhir pendudukan Jepang (1944/1945), jumlah sekolah dasar menjadi 15.069. Baca juga: Ekonomi Perang di Masa Pendudukan Jepang Jumlah guru yang tadinya 45.415 juga berkurang menjadi 36.287. Banyak yang putus sekolah dan buta huruf karenanya. Di sisi lain, pendudukan Jepang juga berdampak positif terhadap pendidikan. Salah satu kebijakan jepang di bidang pendidikan adalah menetapkan satu macam jenjang pendidikan dasar selama enam tahun, dampak positif kebijakan ini adalah diskriminasi di bidang pendidikan yang terjadi sejak masa kolonial Belanda dihapuskan. Kebijakan pendidikanSelain itu, sejak pendudukan Jepang, beberapa kebijakan yang sebelumnya berlaku, diubah. Pertama, bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan diintegrasikan. Pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda, dihapuskan. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam yakni sekolah dasar selama enam tahun. Baca juga: Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia  Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah, jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak bangsawan dan keturunan Belanda. Sekolah-sekolah berbahasa Belanda ditutup. Begitu juga materi pengetahuan soal Belanda dan Eropa. Salah satu sekolah yang harus ditutup, Hollandsche Chineesche School atau HCS. Tutupnya HCS menyebabkan anak-anak keturunan Tionghoa kembali ke sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi perkumpulan Chung Hua Chiao Thung. Jepang juga melarang berdirinya sekolah swasta baru. Sekolah swasta yang sudah telanjur berdiri harus mengajukan izin ulang agar bisa tetap beroperasi. Baca juga: Kerja Rodi dan Romusha, Kerja Paksa Zaman Penjajahan Sekolah swasta yang dulu diasuh oleh badan-badan missie atau zending dibolehkan beroperasi kembali atas diselenggarakan oleh pemerintah Jepang seperti sekolah negeri. Sekolah swasta baru yang boleh berdiri hanya sekolah di bawah kendali Jawa Hokokai. Jawa Hokokai adalah organisasi yang dibentuk Jepang untuk membantu perang. Sekolah swasta lainnya hanya dibolehkan membuka sekolah kejuruan dan bahasa. Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara diubah namanya. Taman Dewasa menjadi Taman Tani. Sementara Taman Guru dan Taman Madya tutup. Sementara terhadap pendidikan Islam, Jepang berusaha mengambil simpati dengan sering mengunjungi pesantren sambil membawa bantuan. Baca juga: Empat Serangkai: Tokoh, Sejarah Terbentuk, dan Kiprahnya Barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar militer diizinkan dan didukung Jepang. KH Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan Moh Hatta diperkenankan mendirikan Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Jepang juga mengizinkan berdirinya Pembela Tanah Air (PETA) yang merupakan cikal bakal TNI. Doktrin JepangDoktrin yang diberikan Jepang kepada para pengajar adalah Hakko Ichiu yang artinya Delapan Benang di Bawah Satu Atap. Hakko Ichiu adalah ambisi Jepang untuk menyatukan Asia Timur Raya (termasuk Asia Tenggara) dalam satu kepemimpinan, yakni di bawah Kaisar Jepang. Baca juga: Perang Asia Timur Raya: Latar Belakang dan Posisi Jepang Para pengajar di daerah-daerah diikutkan pelatihan di Jakarta. Setelah pulang kembali, mereka harus meneruskan ke rekan-rekan di daerah asalnya. Jepang juga membentuk sekolah guru yang terdiri atas sekolah guru dua tahun (shoto shihan gakko), sekolah guru empat tahun (cuutoo shihan gakko), dan sekolah guru enam tahun (koto shihangakko). Selain Hakko Ichiu, Jepang juga memberikan doktrin lain yakni Nippon Seisyin atau latihan kemiliteran dan semangat Jepang. Kemudian bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang. Juga ilmu bumi dengan perspektif geopolitik. Baca juga: Kedatangan Jepang di Indonesia, Mengapa Disambut Gembira? Jepang juga menerapkan tingkatan pendidikan baru. Setelah sekolah dasar enam tahun (kokumin gakko), ada sekolah menengah pertama tiga tahun dan sekolah menengah tinggi tiga tahun. Berikut bagan tingkatan pendidikan yang diberlakukan di era pendudukan Jepang: Kurikulum IndonesiaUntuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia, Jepang mengajak tokoh pendidikan kala itu, Ki Hajar Dewantara sebagai penasihat bidang pendidikan. Sebab sebelumnya, ketika menduduki Manchuria dan China, Jepang menerapkan kurikulum Jepang. Kegagalan di China tak diulangi lagi. Baca juga: Organisasi Sosial Kemasyarakatan Bentukan Jepang Di Indonesia, Jepang bersedia mengakomodasi kurikulum lokal. Kendati demikian, ketika Jepang makin terimpit dalam perang, Jepang mengerahkan sendenbu (petugas propaganda). Tujuannya, menanamkan ideologi yang diharapkan dapat menghancurkan ideologi Indonesia merdeka. Jepang mewajibkan setiap siswa latihan disiplin militer keras seperti tentara Jepang. Siswa diwajibkan melakukan kinrohosyi atau kerja bakti. Mereka diminta mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, dan memperbaiki jalan. Pelatihan ini ditujukan agar siswa memiliki semangat Jepang (Nippon Seishin). Mereka juga harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, melakukan penghormatan untuk kaisar ke arah Tokyo, menghormati bendera Jepang Hinomaru, dan gerak badan taiso. Baca juga: Jawa Hokokai, Organisasi Pergerakan pada Masa Pendudukan Jepang |
Analisislah pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan masa pendidikan jepang
Pos Terkait
Copyright © 2024 idkuu.com Inc.
